{"id":373,"date":"2025-05-15T12:46:00","date_gmt":"2025-05-15T12:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/syariah.uinsalatiga.ac.id\/hukum-tata-negara\/?p=373"},"modified":"2026-04-25T00:48:03","modified_gmt":"2026-04-25T00:48:03","slug":"perkuat-wawasan-hukum-dan-pelayanan-publik-96-mahasiswa-htn-uin-salatiga-kunjungi-ombudsman-ri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/syariah.uinsalatiga.ac.id\/hukum-tata-negara\/2025\/05\/15\/perkuat-wawasan-hukum-dan-pelayanan-publik-96-mahasiswa-htn-uin-salatiga-kunjungi-ombudsman-ri\/","title":{"rendered":"Perkuat Wawasan Hukum dan Pelayanan Publik, 96 Mahasiswa HTN UIN Salatiga Kunjungi Ombudsman RI"},"content":{"rendered":"\n

Jakarta, (15\/05\/2025)-<\/em><\/strong> Sebanyak 96 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga melakukan kunjungan edukatif ke kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (15\/5\/2025). Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman mahasiswa tentang pengawasan pelayanan publik serta mekanisme hukum administrasi negara.<\/p>\n\n\n\n

Dalam sambutannya, wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama yang sekaligus Ketua Rombongan, Sukron Ma\u2019mun, Ph.D. menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari Ombudsman RI.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTerima kasih kepada Ombudsman RI yang telah memberikan ruang pembelajaran baru bagi mahasiswa kami, khususnya dalam memahami maladministrasi serta mekanisme pelaporan pengaduan publik,\u201d ujar Sukron.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Sukron juga membuka peluang untuk menjalin kerja sama lebih lanjut antara UIN Salatiga dan Ombudsman RI dalam bidang pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami sangat senang jika ada tindak lanjut kerja sama untuk meningkatkan kapasitas akademik dan pemahaman hukum publik,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n

Anggota Ombudsman RI, Dr. Yohanes Widijantoro, SH., MH., menyambut baik kehadiran para mahasiswa. Dalam sambutannya, Yohanes menekankan pentingnya lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dalam memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSelamat datang di Ombudsman RI. Kami senang karena lembaga ini menjadi salah satu tujuan kunjungan akademik. Semoga kepercayaan publik terhadap pelayanan negara terus meningkat,\u201d ujar Yohanes.<\/p>\n\n\n\n

Ia juga menjelaskan latar belakang pembentukan Ombudsman RI yang lahir dari kebutuhan akan pengawasan eksternal yang independen dalam mengawal tata kelola pemerintahan, utamanya dalam mencegah penyimpangan seperti korupsi dan maladministrasi.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Menurut Yohanes, kompleksitas birokrasi dan tantangan geografis Indonesia membuat kehadiran Ombudsman RI semakin penting. Lembaga ini juga telah diakui secara global melalui partisipasinya dalam forum internasional.<\/p>\n\n\n\n

Yohanes memaparkan bahwa Ombudsman RI memiliki sejumlah kewenangan strategis, di antaranya:<\/p>\n\n\n\n

\n

Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri,
Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat,
Melakukan pemeriksaan serta klarifikasi,
Memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan regulasi,
Menyelesaikan laporan serta mencegah maladministrasi dalam pelayanan publik.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia menegaskan bahwa Ombudsman RI mengawasi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh institusi negara, pemerintah, BUMN, BUMD, hingga institusi yang menerima dana dari APBN\/APBD, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Dalam Diskusi Interaktif<\/p>\n\n\n\n

Pada sesi diskusi, salah seorang mahasiswa menanyakan isu diskriminasi pelayanan publik di beberapa daerah. Menanggapi pertanyaan tersebut, Yohanes menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki formula penanganan melalui lima langkah strategis:<\/p>\n\n\n\n

Penguatan komitmen pimpinan instansi, Penyesuaian standar pelayanan secara adaptif dan berkelanjutan, Perlindungan bagi pegawai dan pelapor, Pengembangan kapasitas SDM serta teknologi informasi, serta Evaluasi pelayanan berbasis indikator kinerja terukur.<\/p>\n\n\n\n

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap fungsi pengawasan publik dan meningkatkan kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia.<\/p>\n