Judul Skripsi Prodi HTN

NO	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1	Edy Setiyawan	33030150004	Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Kelembagaan Negara
2	Muhammad Rizki Catur Nugroho	33030150005	Analisis Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Perspektif Etika Politik Islam
3	Muhammad Syahid Al Busythomi	33030150008	Wewenang Komisi Yudisial (Kajian Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura Italia)
4	Danu Chandra Irawan	33030150012	Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Kalimaro Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)
5	Akbar Sunnil	33030150021	Diferensiasi Tupoksi Lembaga Perwakilan Bikameral dalam Konteks Keadilan
6	Muhammad Khalimi	33030150025	Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah
7	Indah Sukosari	33030150030	Analisis Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2019 Perspektif Teori Kesejahteraan Micheal P. Todaro
8	Rizafita Fitriyani	33030160017	Analisis Putusan Mahkamah Konstutisi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Maslahah Mursalah
9	Ulya Dwi Cahyani	33030160027	Pergantian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terjerat Kasus Korupsi dalam Perspektif Lembaga Perwakilan Indonesia dan Ahlul Halli Wal Aqdi
10	Tika Rahma Febriana	33030160031	Strategi Pemenangan Pemilihan Kepala Desa di Desa Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Perspektif Etika Politik Islam
11	Aifa Anif Nadifah	33030160039	Studi Komparatif Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Yusuf Qardhawi tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Negara
12	Bagas Gustiawan	33030160043	Rekonstruksi Hak Recall Anggota Legislatif Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat
13	Muhamad Lutfi Hasan	33030160050	Sinkronisasi Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
14	Wisnu Aryo Kawirian	33030170001	Diskrepansi Pelaksanaan Konstitusi Negara Indonesia dalam Aspek Hak Asasi Manusia Prespektif Prof. Sri Soemantri Martosoewignjo
15	Sarah Nur Annisa	33030170002	Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Ackerman
16	Emawati	33030170004	Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Syarat Miimal Persebaran Wilayah Perolehan Suara dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden
17	Riski Arviyanti	33030170008	Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada di Indonesia dalam Perspektif Maslahah Mursalah
18	Putri Alvanita	33030170010	Pembubaran Lembaga Negara Non-Struktural dalam Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi
19	Chofifah Putri Prawansa	33030170011	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Perspektif Teori Pembagian Kekuasaan
20		33030170014	Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid Perspektif Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji
21	Zahro Qoriatunnisa	33030170016	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Verifikasi Partai Politik Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam
22	Desy Nur Wakhidah	33030170017	Kedudukan Hukum SK Kapolri No Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Polsek Hanya Untuk Pemeliharaan Kamtibnas Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) Terhadap UU No.2 Tahun 2002
23	Muji Lestanto	33030170021	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)
24	Alvira Sherlyana Agustin	33030170026	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Inkonstitusional Bersyarat (Studi Terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
25	Anik Indriyani	33030170029	Analisis Fikih Siyasah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh PDIP di Kabupaten Semarang
26	Mochammad Widhi Imadduddin	33030170032	Implementasi Fungsi BPD dalam Penyerapan dan Penyaluran Aspirasi Rakyat Perspektif Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Komparasi Desa Bedono Kec. Jambu Kab. Semarang dan Desa Tambakboyo Kec. Ambarawa Kab. Semarang)
27	Muhammad Galih Aji Saputro	33030170036	Studi Komparatif Terhadap Implementasi Pasal 63 Ayat (D) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Pakis dan Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)
28	Nafha Muhandisa	33030170038	Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Perspektif Good Governance
29	Akib Fajar Alfarizi	33030170040	Implementasi Pencegahan Kewenangan dalam Pemuhktahiran Data Pemilih Pemilu 2024 Perspektif Undang-Undang Pemilu dan Saddu Dzari’ah (Studi di Kota Semarang)
30	Wahyu Adji Setyawan	33030170043	Analisis Legal Standing dalam Kasus Permohonan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri
31	Apriyani Herawati	33030170046	Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Kroyo, Gebang, Purworejo)
32	Ali Muharror	33030170050	Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (Tinjauan Yuridis Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa)
33	Wahyu Fitriyani	33030170053	Konsep Kedaulatan Ibnu Khaldun dalam Kitab Mukaddimah dan Relevansinya dengan Sistem Kedaulatan Rakyat di Indonesia
34	Siti Nur Hidayatul Mu’amanah Asy’ari Putri	33030170055	Rangkap Jabatan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)
35	Moh Hasim Mujadi	33030170057	Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia dengan Australia)
36	M Hasyim Mujadi	33030170057	Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia dengan Australia)
37	Mas’ul Bahri	33030170059	Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral (Studi Komparatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Senat Amerika Serikat)
38	Arif Hidayat	33030170062	Implementasi Tugas dan Kewenangan Bupati dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Boyolali (Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Tata Negara)
39	Ma’rifat Irhaz Permono	33030170064	Problematika Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Perspektif Demokrasi
40	Anggieta Fitri Amalia	33030170066	Efektivitas Perbup Demak Nomor 1 Tahun 2021 dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)
41	Anita Rokhilafi	33030170069	Implementasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Perspektif Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan Maqashid Syari’ah (Studi di Kabupaten Magelang)
42	Suprihhadi	33030170074	Tinjauan Yuridis Penunjukan Anggota TNI/POLRI Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah
43	Nur Intan Mega Pertiwi	33030170077	Masa Jabatan Kepala Desa 3 Periode Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan
44	Lufitta Eka Cahyaning Palupi	33030170082	Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif Perda Nomor 12 Tahun 2021 dan Maslahah Mursalah (Studi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)
45	Sri Rofi’ah	33030170083	Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perspektif Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 dan Maslahah Mursalah (Studi di Kabupaten Semarang)
46	Arifin	33030170087	Peran Partai Oposisi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah
47	Yanuar Millenia Sandy	33030170088	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Kabupaten Semarang)
48	Lulu Laelul Farida	33030170089	Analisis Tugas dan Fungsi Ketua RT Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Desa Manggis Kabupaten Brebes)
49	Anggun Rafiqah Aushaf	33030170091	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Maslahah Mursalah
50	Aswara Lady Gracella	33030170092	Kajian Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Pasal 87 Huruf A dan B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Critical Legal Studies
51	Reni Pramesti	33030170095	Analisis Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqh Siyasah
52	Ahmad Shofiyul Qolbi	33030170096	Gagasan Pemberian Kewenangan Judicial Preview Kepada Mahkamah Konstitusi Perspektif Maslahah Mursalah
53	Selly Kristina Damayanti	33030170100	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah
54	Saskia Afra Nurinas	33030170101	Fungsi Legislasi Lembaga Perwakilan Rakyat (Studi Komparasi Negara Indonesia dan Negara Swiss)
55	Untung Farchan Ramadhani	33030170102	Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Dewan Persampahan dalam Mewujudkan Good Enviromental Governance di Kabupaten Temanggung
56	Titik Fitriyarini	33030170103	Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum di Era Otonomi Daerah
57	Aam Faris Nurmuasyim	33030170106	Implementasi Tugas dan Fungsi Ketua Rukum Tetangga di Dusun Jambe Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018)
58	Risqika Maya Saputri	33030170107	Keterlambatan Pengisian Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)
59	Muhamad Tutur Saefudin	33030170109	Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Indonesia Prespektif M. Quraish Shihab
60	Shafira Gita Amara Dandy	33030170110	Analisis Kedudukan KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Dalam Perspektif Teori The New Separation of Powers
61	Aeni Rohmatul Jazzilah	33030170112	Keikutsertaan ODGJ dan Disabilitas dalam Pemilu Perspektif Siyasah Syariah dan Pasal 4 PKPU No. 11 Tahun 2019 (Studi Kasus Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2019 Desa Madusari Kec. Secang Kab. Magelang)
62	Danag Wibi Cahyono	33030170113	Pemberhentian Kepala Dusun Perspektif Al-Mawardi dan Perda No. 15 Tahun 2016 (Studi Kasus Dusun Bangsren Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)
63	Yayuk Sulistiyowati	33030170117	Analisis Peran Perempuan Anggota Legislatif Daerah di Kabupaten Jembrana dalam Perspektif Kesetaraan Gender
64	Ahmad Nur Alim	33030170120	Implementasi Peran Camat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pemerintah Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)
65	Haliyatun Nafisah	33030170124	Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi
66	Chindyana Bella Kharisma	33030170126	Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah
67	Durratul Faridah	33030170127	Studi Komparasi Sistem Parlemen Chili dan Indonesia
68	Nadia Rohadatul Aisyi	33030170128	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas (Studi tentang Pemenuhan Hak Wisata Bagi Penyandang Disabilitas)
69	Diyan Mayasari	33030170129	Analisis Yuridis Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Negara Hukum dan Nomokrasi Islam
70	Ryan Firman Kurniawan	33030170130	Analisis Yuridis Terhadap Penggantian Antar Waktu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Perspektif Siyasah Syar’iyyah
71	Najib Subekti	33030170131	Analisis Yuridis Hak Kampanye Capres Petahana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Abuse of Power
72	M. Husnul Huluqi	33030170132	Implementasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Perspektif Perda Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2018 dan Maqashid Syariah ( Studi di Kabupaten Semarang)
73	Anindita Krisma Apriliyanti	33030170133	Legal Standing Warga Negara Indonesia dalam Pembubaran Partai Politik Perspektif HAM Islam
74	Diana Safitri Hidayah	33030170135	Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR dan DPRD Perspektif Demokrasi Pancasila
75	Laela Gusmiyati	33030170139	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
76	Moh Nur Ikmal	33030170143	Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Sungai dan Jembatan Perspektif Teori Konflik (Studi Kasus di Desa Guyangan dan Desa Sambilawang)
77	Lusi Safitri	33030170145	Pelaksanaan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2033 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. Argo Manunggal Triasta Kota Salatiga)
78	Dias Nokhi Nur Salima	33030170146	Analisis Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik Perspektif Maslahah Dharuriyah (Studi Kasus Pelayanan Publik Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang)
79	Tetin Fatimah	33030180002	Sinkronisasi Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Mendagri Kepada PLT, PJ, PJS Kepala Daerah Terhadap Pp Nomor 49 Tahun 2008 dan UU Nomor 30 Tahun 2014
80	Yunita Mujayanti	33030180007	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 dan Teori Al Wizarah (Studi Kasus di Desa Keluruhan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)
81	Nita Dewi Yuliyani	33030180008	Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
82	Qhun Krisna Wijaya	33030180010	Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Semarang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus APBD Tahun 2021)
83	Muhamad Rizky Afandi	33030180011	Problematika E-KTP Sebagai Syarat Menjadi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2024 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kabupaten Semarang)
84	Lutviatuz Zakiyah	33030180012	Implementasi Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Kota Salatiga)
85	Anik Trimulyani	33030180018	Analisis Putusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri Perspektif Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Putusan Nomor : 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018)
86	Wahyuningsih	33030180020	Implementasi Perbup Banjarnegara Nomor 73 Tahun 2016 Perspektif Teori Otonomi Daerah dan Maslahah Mursalah
87	Ahmad Izzudin	33030180021	Efektivitas Tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018
88	Hari Wirnanda	33030180023	Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat Perspektif HAM dan Maslahah Mursalah
89	Fany Choirunnisa	33030180029	Analisis Tugas Camat dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2021-2022)
90	Setyaningsih Fitriani	33030180030	Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Terhadap Penyaluran Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)
91	Suryadi	33030180034	Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus LKBHI IAIN Salatiga)
92	Muhammad Rafli	33030180037	Analisis Maqashid Syari’ah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
93	Desi Yuliana	33030180046	Pemenuhan Hak Pekerja Migran Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan Siyasah Dauliyah (Studi Kasus di Kabupaten Temanggung)
94	Ricka Rizkiah	33030180049	Implementasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Perspektif PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Siyasah Maliyah (Studi Kasus Defisit APBD di Kabupaten Rembang)
95	Gheatri Noor Fatimah	33030180050	Implementasi Tugas dan Fungsi Bawaslu Perspektif UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Tahapan Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Semarang)
96	Azizah Tita Bisyarah	33030180054	Implikasi Kebijakn Hukum Penanggulangan Covid-19 Perspektif Hukum Progresif (Studi Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
97	Livia Setyawati	33030180061	Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam
98	Azmi Mirza Safaraz	33030180063	Sistem Kepartaian di Indonesia Perspektif Pemikiran Geovanni Sartori
99	Nur Suci Fatmawati	33030180063	Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Madyogondo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)
100	Alfina Safitri	33030180064	Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Semarang Terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Bumdes di Kecamatan Pringapus)
101	Muhammad Tajuddin Ulya	33030180067	Pengawasan Pertisipatif dalam Pemilu Tahun 2019 Perspektif Ahkamus Sulthoniyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Salatiga)
102	Richo Abdul Akbari	33030180068	Implementasi Tugas dan Fungsi SATPOL PP Dalam Pemberantasan Balap Liar Perspektif Perwali Nomor 125 Tahun 2021 dan Fiqh Siyasah (Studi di Kota Salatiga)
103	Ali Mujib Ubaidillah	33030180071	Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Pengelolaan Bumdes Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Siyasah Syar’iyyah
104	Anisah Nurjanah	33030180072	Masa Jabatan Ketua RT Lampau Waktu dalam Perspektif Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan Maslahah (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)
105	Novika Sari	33030180073	Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Kaidah Siyasah (Studi di Kasus Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)
106	Wafirotul Khasanah	33030180076	Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM./11/2016 Tentang Program Kampung Iklim Perspektif Hifdzul Bi’ah (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang)
107	Riska Novianti	33030180076	Analisis Putusan Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/B/2018/PT.TUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor : 188.4/20/010/X/2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah
108	Maulana Nur Ichsan	33030180078	Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat Perspektif Undang-Undang Desa dan Fikih Lingkungan
109	Siti Munisah	33030180080	Pelaksanaan Kewenangan SATPOL PP dalam Menegakkan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam Perspektif Wilayatul Hisbah (Studi Pada SATPOL PP Kabupaten Semarang)
110	Ilham Nailul Huda	33030180083	Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Ruang Publik Pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Perspektif Maqosid Syariah (Studi di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)
111	Amalia Ulfa	33030180084	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Fiqh Siyasah
112	Jainudin Onga	33030180087	Peran Partai Politik dalam Keterpilihan Calon Anggota legislatif Perempuan Pada Pemilu Perspektif UU Parpol dan Siyasah Syar’iyah (Studi di Kota Salatiga)
113	Lathifah Agus Dwiyati	33030180097	Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa oleh Kepala Desa Prespektif Peraturan Daerah Kab. Magelang No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Ds. Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang)
114	Melinia Fazira	33030180101	Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah
115	Anggara Pandu Mahendra	33030180103	Implementasi Tugas dan Fungsi KPU Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Serentak Tahun 2024 Perspektif UU Pemilu dan Fiqh Siyasah
116	Helma Puspa Hidayati	33030180106	Pemberhentian Ketua Bumdes Tirta Wening Desa Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Perspektif Peraturan Bupati Temanggung No. 74 Tahun 2016 dan Siyasah Syariah
117	Raffi Dimas Sanjaya	33030180109	Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Oleh Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
118	Mohammad Khoerul Anwar	33030180116	Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia (Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)
119	Afifah	33030180119	Implementasi Metode Dejure dalam Pelaksanaan Coklit Pada Tahapan Pemilu 2024 Persepktif PKPU No. 7 Tahun 2023 dan Maslahah Mursalah (Studi di KPU Salatiga)
120	Dewi Ulfa Uluwiyah	33030180121	Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Kepemimpinan Kepala Suku (Studi Kasus Pada Suku Anak Dalam di Sungai Abang)
121	Dwi Lestari	33030180124	Analisis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin Menjadi Penjabat Kepala Daerah Perspektif UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Maslahah
122	Ahmad Kharir	33030180126	Implementasi Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Gemawang Kecamatang Gemawang Kabupaten Temanggung)
123	Si Pujiati	33030180128	Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Periode 2017-2021)
124	Salmaa Al Zahra Ramadhani	33030180131	Analisis Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Perspektif Asas Kemanfaatan (Studi di Kabupaten Semarang Periode 2016-2020 dan Periode 2021-2024)
125	Siti Rohimatul Maesaroh	33030180134	Pemenuhan Hak Konstitusional Mahasiswa Rantau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus KPUD Kota Salatiga)
126	Siti Rohimatul Maesaroh	33030180134	Putusan MA Nomor 28/P/HUM/2023 tentang Pembatalan Percepatan Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia
127	Fanny Nur Sa’addah	33030180136	Implementasi Pasal 12 Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Perspektif Fiqh Siyasah
128	Nuril Arifudin	33030180143	Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah (Studi DPC PKB Kabupaten Lamongan)
129	Pradevi Fia Hikmananda	33030180144	Analisis Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Penyelenggaraan Pariwista Perspektif Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 dan Fiqh Siyasah (Studi di Kabupaten Temanggung)
130	Prio Salman Rusdi	33030180145	Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Rangka Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Trayu Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)
131	Husni Maulana	33030190001	Ketidaksesuaian Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dalam Mewujudkan Nilai Keadilan
132	Naura Raihana Diwanda	33030190002	Implementasi Perda Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Fiqih Siyasah
133	Fahri Nurkhadi	33030190003	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 TENTANG SYARAT BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH PERSPERKTIF KEADILAN HUKUM
134	Muhammad Ardian Irsyad	33030190004	Implementasi Pemenuhan Hak Akses Informasi Desa Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Siyasah Idariah (Studi di Desa Tlogoharum, Kabupaten Pati)
135	Lukmannul Khakim	33030190005	Implementasi Kewenangan Panwaslu dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pilkades Perspektif Maqashid Syariah dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
136	Ulfi Nurhayati	33030190006	Rekonstruksi Mekanisme Pemilihan Hakim Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
137	Yunita Bella Savitri	33030190009	Peran Partai Politik PDIP dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Perspektif Undang-Undang Partai Politik dan Siyasah Syar’iyyah ( Studi di Kota Salatiga)
138	Hani Nurul Syifa	33030190010	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XX/2022 TENTANG BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
139	Nor Aida Salma	33030190011	Implementasi Tugas dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah (Studi Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Wonosobo)
140	Fitria Eka Wijiyanti	33030190016	Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa
141	Choirisma Noor Isniana Maulidya	33030190017	Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Perspektif Perbup No. 39 Tahun 2021 dan Kaidah Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup di Pati)
142	Riki Pratama	33030190018	Analisis Maqasid syariah terhadap Perda Kabupaten OKU Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotrapika dan Zat adiktif lainya
143	Naily Nayyirotun Niswah	33030190020	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak Perspektif Fiqh Siyasah
144	Iroh Markamah	33030190021	Implementasi Pasal 14 Ayat 2 Huruf D Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Syariyyah (Studi Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga)
145	Daviola Alisya Namira Al Khalifah	33030190022	Implementasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perparkiran Perspektif Siyasah Syar’iyyah
146	Eka Kurnia Sari	33030190023	Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Teori Demokrasi dan Kaidah Siyasah
147	Erna Hadi Tri Pratama	33030190025	Pembatasan Masa Jabatan Presiden Indonesia, Korea Selatan, dan Nikaragua Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan
148	Della Aulia Putri	33030190026	Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Perspektif Fiqh Siyasah
149	Rodhotus Solekhah	33030190027	Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Kaidah Siyasah (Studi di Desa Gemawang Kabupaten Semarang)
150	Shifa Aulia Tamara	33030190028	Perempuan dan Kepemimpinan dalam Negara/Pemerintahan (Studi Komparasi Pemikiran Sayid Muhammad Husain Fadhullah dan Fatimah Mernissi)
151	Pramodawardhani	33030190029	Analisis Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen
152	Husni Alfi Faturrohman	33030190030	Analisis Yuridis Persetujuan DPR Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Perspektif Maslahah Mursalah
153	Salsabila Ramadhanty	33030190031	Implementasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL Perspektif Perda Nomor 13 Tahun 2013 dan Siyasah Syar’iyyah (Studi di Kota Magelang)
154	Widatul Chusna	33030190033	Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Semarang)
155	Galih Wicaksono	33030190034	Konstruksi Constitutional Question dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia
156	Nia Aprilliani	33030190035	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Perda Kabupaten Boyolali No. 18 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima
157	Sofia Nabila	33030190036	Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)
158	Siti Nur Aini	33030190038	Implementasi Tugas dan Fungsi Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Saddudz Dzari’ah (Studi di Kabupaten Boyolali)
159	Rizky Akhmad Mahendra	33030190039	IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2021 PRESPEKTIF SIYASAH IDARIYAH
160	(Studi kasus di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang)
161	Muhammad Syamsul Arifin	33030190043	INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 29-51-55/PUU-XXI/2023 DENGAN PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)
162	Ema Imtikhani Fauziyah	33030190044	ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF SEJARAH PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM
163	Nazila Kharismatul Aulia	33030190045	PELAKSANAAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS”han
164	Mamluatun Ni’mah	33030190048	Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Perspektif UU Nomor 2 Tahun 2022 dan Maslahah Mursalah
165	Adbul Aziz Salimi	33030190049	Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Dusun Perspektif Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dan Fiqh Siyasah (Studi di Dusun Seling, Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali)
166	Abdul Aziz Salimi	33030190049	Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Dusun Perspektif Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dan Fiqh Siyasah (Studi Dusun Seling, Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali)
167	Dian Aprilia Ningrum	33030190054	Implementasi Penyelenggaraan Pengawasan Lingkungan Hidup Perspektif Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 dan Fiqh al-Bi’ah (Studi di Desa Gemulak, Kabupaten Demak)
168	Farrasia Candra Fatikhani	33030190057	Implementasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Syar’iyyah (Studi di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)
169	Alfian Noor Sakti	33030190058	Implementasi Tugas dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Perspektif Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 dan Sadudz Dyari’ah ( Studi Kasus Bawaslu Kota Magelang)
170	Faradiyanti Haryono Putri	33030190059	Optimalisasi tugas dan fungsi Ketua RT dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 perspektif pembangunan hukum (Studi di wilayah hukum Desa Getas kecamatan klego kabupaten boyolali)
171	Muhammad Abdul Latif	33030190060	Studi Komparatif Mekanisme Pemakzulan Presiden Indonesia dan Peru
172	Muhammad Yafi Kholili	33030190061	Elektronic Voting Pemilihan Tim 13 PP Muhammadiyah Pada Muhtamar Ke-48 di Surakarta Perspektif Prinsip Prinsip Pemilihan Umum di Indonesia
173	Faiz Laras Haty	33030190064	eran Badan Udaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kesejahteraan (Studi Kasus di Desa Kunti Kabupaten Boyolali)
174	Muhammad Iqbal Surya Awaludin	33030190066	Analisis Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Maslahah Mursalah
175	Ali Usman	33030190067	Implementasi Pengangkatan Ketua RT Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Dusun Kebonagung Kulon Kabupaten Magelang)
176	M. Arum Utsman	33030190068	STUDI PASAL 6 PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022 PERSPEKTIFASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN MASLAHAHMURSALAH
177	Ernawati	33030190070	Studi Terhadap Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Dusun dalam Perspektif Teori Sociological Jurisprudence dan Siyasah Syar’iyyah (Studi di Dusun Sodong, Desa Kemambang, Kab. Semarang)
178	Ririn Nur Cahyani	33030190071	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)
179	Alvin Farizki Adam	33030190073	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Deling Kabupaten Bojonegoro)
180	Muhammad Sofi Faizal	33030190074	Implementasi Perda DKI Jakarta nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Keadilan Distributif Terhadap Gelandangan (Studi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur)
181	Muhammad Fiqri Pratama	33030190075	Analisis Putusan MK No.68/PUU-XX/2022 tentang Pengunduran Diri Pejabat Eksekutif di Bawah Presiden Sebagai Peserta Calon Pemilu Perspektif Maslahah Mursalah
182	Selfi Indri Setiani	33030190076	Rekonstruksi Yuridis Terhadap Wewenang Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam Fungsi Pelayanan Publik
183	Ahmad Aji Ma’arif Abas	33030190077	Implementasi Pasal 2 dan 4 Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Klitikan Kabupaten Grobogan)
184	Mukhammad Rifki Subkhan	33030190079	Rekonstruksi Tugas Fungsi dan Kewenangan KY Pasca Putusan MK No. 56 PUU-XX/2023
185	Leli Azhumi	33030190080	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 64/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 173 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Maslahah Mursalah)
186	Sinta Nurbayani	33030190081	PERPANJANGAN MASA JABATAN KPK PRESPEKTIF MASLAHAH ( Studi Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022
187	Natasya Salsabila	33030190082	Pembubaran Partai Politik (Studi Komparatif Landasan Hukum dan Mekanismenya di Negara Thailand dan Indonesia)
188	Fitriana Djanu Saputri	33030190083	Efektivitas Lembaga Kemasyarakatan Menurut Perda No.10 Tahun 2018 Persepektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Kelurahan Cebongan, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Ledok Kota Salatiga)
189	Latifa Marwa	33030190084	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Perda No. 6 Tahun 2019 dan Maslahah Mursalah (Studi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)
190	Kafin Muhammad	33030190086	Kafin Muhammad 33030190086 ‘Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (Perspektif Siyasah Dusturiyah)
191	A’isyah Sekar Febyanti	33030190087	Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas Dan Fungsi Diskumperindag Kab. Semarang dalam Pembinaan Ketertiban Pasar (Studi Di Pasar Projo Ambarawa)
192	Ika Rindi Astuti	33030190088	POLEMIK KEWENANGAN KPK DALAM PENETAPAN TNI SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (studi kasus KPK vs TNI di lingkungan Basarna
193	Rusmiyanti	33030190089	Implementasi Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Di Kabupaten Serang)
194	Nazzuma Ihsanudin Yusuf	33030190090	Studi Komparasi Kewenangan DPD RI dengan Bundesrat RFJ
195	Muhamad Najib Sibron M	33030190092	Implementasi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kab. Demak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Perspektif Otonomi Daerah dan Maslahah Mursalah (Studi di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)
196	Dwi Trisna Utami	33030190093	Implementasi Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Kota Salatiga Perspektif Saddadz Dzari’ah
197	Anggita Febriani	33030190094	EFektifitas fatiya adindaLembaga KPK Indonesia dan CPIB Singapura dalam Mewujudkan Fungsi Independensi
198	Nurul Hidayah	33030190095	Implementasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Perspektif Perda No. 06 Tahun 2019 dan Fiqh Siyasah (Studi di Kota Bekasi) erspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah(Studi Kasus di Kelurahan Bintara)
199	Agus Tri Fathony	33030190096	Pergantian Aparatur LKD Desa Payaman Perspektif UU Desa & Peraturan Bupati Lamongan No. 29 Tahun 2019
200	Ahmad Saiful Huda	33030190097	Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia
201	Putriwahyuning Utami	33030190098	IMPLEMENTASI PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TEMANGGUNG No 6 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF PARTISIPATORI WELFARE STATE
202	Arbi Nurrohman	33030190099	REKLAMASI PULAU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH( STUDI KASUS DAMPAK REKLAMASI PULAU G DKI JAKARTA)
203	Siti Maemunah	33030190100	Analisis Pemidanaan Perbuatan Merintangi Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif United Nation Guiding Principles on Business And Human Rights dan UUD 1945abdul aziz salami
204	Khofifah Indra Parawansa	33030190101	Analisis Yuridis Terhadap Pengubahan Frasa Secara Sepihak oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 Perspektif Qadhaiyyah
205	Febyarina Alifah Hasna’ Nadzilah	33030190104	Pengaturan Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dalam Tinjauan Teori Saddu Dzari’ah
206	Ifqi Ulfa Luthfiana	33030190107	Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Daya Tarik Wisata Budaya di Kabupaten Semarang
207	Kersi Listiana	33030190108	PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI PRESPEKTIF PEMIKIRAN AL-MAWARDI DALAM KITAB AL-NUKAT WA AL-‘UYUN (STUDI PUTUSAN NOMOR.02/MKMK/L/11/2023)
208	Rosa Maydina Sukma	33030190111	Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)
209	Dila Putri Luthfiani	33030190112	Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak WNI Eks ISIS Perspektif Fiqh Siyasah dan Hak Asasi Manusia
210	Rizka Alfina	33030190113	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29P/HUM/2019 Terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Perspektif Maslahah Mursalah
211	Rizal Laksono	33030190115	Implementasi Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Perspektif Perda No. 10 Tahun 2013 dan Siyasah Syar’iyah
212	Fatiya Adinda Ruth	33030190116	Analisis Putusan MK No 78/PUU-XXI/2023 Perspektif Maslahah
213	Rahmanda Yudha Utama Suherman	33030190117	Analisis Yuridis Penunjukan Perwira TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Bupati
214	Adam Dwi Pamungkas	33030190118	Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Komisi Nasional Disabilitas Perspektif Teori The New Separation Of Power dan Siyasah Syar’iyyah
215	Yudama Anfi Sholahudin	33030190120	Implementasi Pengelolaan Sampah di TPA Sumur batu Perspektif Perda Kota Bekasi no 15 tahun 2011 dan Siyasah Tanfidziyah
216	Nungki N ur Isma Z	33030190121	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)
217	Rifqy Muhammad Ajmal Akmal	33030190122	Kekosongan Jabatan Kepala Dusun Persepektif Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dan Fiqih Siyasah (Studi di Dusun Soko Kabupaten Demak)
218	Siti Rohmah	33030190124	KEMASLAHATAN KAMPANYE PEMILU DITEMPAT PENDIDIKAN (Analisis Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
219	Sarah Kamahadi	33030190129	ANALISIS PENGABAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2023 OLEH KPU RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
220	Ilham Khatami	33030190131	Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Perspektif Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dan Teori Maslahah (Studi di Dinas Sosial Kota Semarang)
221	Alifah Lintang Larasati	33030190132	Implementasi Perda Kota Bekasi No. 11 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Syariyyah
222	Bayu Gilang Sambodho	33030190134	Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Dusun Perspektif Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dusun Jamuskulon Kabupaten Magelang)
223	Natasya Puti Ali C.	33030190138	Implementasi Pasal 77 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kota Salatiga)
224	Natasya Putri Ali C.	33030190138	Analisis Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan batas usia calon wakil presiden
225	Rizqi Ali Sa’bani	33030190141	Budaya Hukum Anti Politik Uang pada Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes
226	Nela Larasati	33030190143	Dekonstruksi Kementerian Koordinator dalam Sistem Kementerian di Indonesia
227	Shandika Risky Pratama	33030190144	Implementasi Perda Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah
228	Annisa Yuniar Sholikhati	33030190150	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Studi Putusan Bupati Nomor 141/315 Tahun 2022)
229	Abidin Anhar	33030190151	Diferensiasi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga DPR dalam Prespektif Keadilan (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto)
230	Muhammad Abdul Ghofur	33030190152	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Perda Berbasis Agama Perspektif Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Temanggung)
231	Febi Indah Lestari	33030190153	Komparatif : Konsep Sistem Pemilu Multi Member Constitution (MMC) dengan Single Member Constitution (SMC)
232	Avi Atmadanu	33030190154	Pelibatan MK dalam Pengujian Draft UUD 1945
233	Ananda Ulinnuha	33030190155	Konsep Teokrasi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi dan Jimly Asshiddiqie
234	Achmad Yahya Iskamila As’ari	33030190160	Limitasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945
235	Muhammad Nur Aziz	33030190162	Implementasi Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Perbup No. 108 Tahun 2022 dan Siyasah Maliyah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)
236	Suwandanu Cindar Dewi Alifyanti	33030190164	Implementasi Tugas & Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Rembang Perspektif Perda Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2019 & Fiqih Siyasah
237	Nailul Khodriyah	33030190165	Analisis Dissenting Opinion Putusan MKMK Terkait Pemberhentian Hakim MK Dalam Perspektif Teori Keadilan dan Fiqh siyasah (Studi Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023)
238	Anasidu Shofa Ahmah	33030190166	PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2019 dan Maqashid al Syariahyudama anfi
239	Brilian Oktarosa Ainurrachmah	33030190169	Paradigma Pemikiran Mohammad Natsir mengenai Konsep Negara Berpondasi Islam dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah
240	Muhamad Azril	33030190170	Implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Perspektif Otonomi Daerah dan Maslahah Mursalah
241	Muhamad Azril	33030190170	Implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Perspektif Otonomi Daerah dan Maslahah Mursalah
242	Muhamad Feri Alfa Niam	33030190172	Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 dan Kitab Ad Difa Anil Wathan
243	Faiz Ulul Fadli	33030190174	Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Perspektif Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 dan Siyasah Syar’iyyah
244	Tarisya Ilmiana Danu Aji	33030190175	Penegakan Hukum Pelayanan Publik Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Perpspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman
245	Muhammad Zanadin Ziddan Ghozali	33030190177	Analisis Kekososngan Jabatan Perangkat Desa Prespektif Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan Siyasah Idariyah (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)
246	M Imam Safii	33030190179	Analisis Yuridis Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif UU ITE dan HAM Islam
247	Ratnasari	33030190181	Studi Komparasi Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Amerika Serikat dan Indonesia
248	Sabilla Mayta Putri	33030190183	Hak Constitutional Complaint Warga Negara (Studi Kritis Terhadap Jaminan Hak Konstitusional di Indonesia)
249	Fivy Diah Hapsari M	33030190184	Pemilihan Presiden Secara Langsung: Studi Komparatif Indonesia dan Filipina
250	Ahbarina Novia Rahma	33030190185	Implementasi Pasal 6 Haruf C Permenhub No. 22 Tahun 2019 Perspektif Siyasah Syar’iyyah
251	Rifal Widaryani	33030190186	Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahmakah Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan No.91/PUU-XVIII/2020)
252	Syafa Aulia Syarifah	33030190191	Implementasi Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)
253	Diyon Erlangga	33030190193	Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris BUMN Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Etika Politik Islam”
254	Jadug Muhammad Firdaus	33030190194	Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Perspektif Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Ngagel Kabupaten Pati)
255	Ayu Novita Rantika Putri	33030200002	Analisis Kelembagaan DPRD dalam Perspektif Negara Kesatuan dan Teori Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah)
256	Alif Oktaflidhon	33030200021	Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 Perspektif Inpres No.2 Tahun 2021 dan Fiqh Siyasah
257	Rahma Amalia Nisai	33030200033	Implementasi Permendagri No. 65 Tahun 2017 Perspektif Etika Politik Islam (Studi Pencalonan Pasangan Suami Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Semarang)
258	Ridho Al Hakim	33030200065	Implementasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan produk Hukum Daerah Perspektif Perwali Nomor 106 Tahun 2021 dan Maslahah Mursalah (Studi di Kota Salatiga)
259	Koni Ranti	33030200072	Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa Perspektif Perbup Banjarnegara No. 76 tahun 2018 dan Teori Pembangunan Desa (Studi di Desa Badamita Kabupaten Banjarnegara)
260	Mulyani	33030200079	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Teori Utilitarianisme John Stuart Mill dan Fiqh Siyasah
261	Edi Pamungkas	33030200080	Pemenuhan Hak Konstitusional Narapidana Pada Pemilu 2019 (Studi di KPU Salatiga)
262	Muhammad Suryo Gumilang	33030200088	Implementasi Tugas dan Fungsi Bawaslu dalam Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Perpesktif UU Pemilu dan Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Bekasi)
263	Alifia Lati Funisa	33030200118	Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan Siyasah Maliyah (Studi Kasus Kebocoran Pendapatan Asli Saerah Kabupaten Semarang)
264	Ovita Sari	33030200131	Implementasi Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perspektif Perwali Nomor 27 Tahun 2020 dan Siyasah Idariyah
265	Khanif Faizal Muzakki	33030200143	Pemenuhan dan Perlindungan Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Austria)
266	Rendy Setiawan Pratama	33032200001	Analisis Yuridis Daya Laku Putusan Mahkamah Konstitusi Pada No. 103/PUU-XX/2022 Perspektif Nomokrasi dan Siyasah Qadhaiyah (Studi Dampak Pengubahan Frasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Guntur Hamzah)
267	Umi Rofiatun Munawaroh	33030200002	Analisis Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS Dalam Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 Perspektif PKPU No 8 Tahin 2022 (Studi Kasus PPS di Desa Duren, Kecamatan Bandungan)
268	Joko Setiawan	33030200060	Pemenuhan dan Pelindungan Hak Konstitusi Masyarakat Adat Oleh Negara (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika )
269	Alifia Lati Funisa	33030200118	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.02/MKMKL/L/2023 Tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Anwar Usman sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi)
270	Septiana Fatimiyah	33030200059	Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Perspektif Teori Kepentingan Umum dan Teori Keadilan
271	Muhammad Syirot Abdullah	33030200121	Konstruksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Siyasah Qadhaiyah
272	Nur Rohman	33030200137	ANALISIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN TNI-POLRI (Studi Kasus UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
273	Ahmad Solehudin	Ahmad Solehudin	Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 ( Studi Kasus Kebocoran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023)
274	Lutfhia Auna Dilla	33030200066	Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Perspekif Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Etika Politik Islam (studi Khasus PAW Anggota Fraksi PDIP DPRD kabupaten Semarang Tahun 2020)
275	Putra Aditya	33030200028	Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3 Perspektif Perda Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 dan Fiqh al Bi’ah(Studi di Kota Bekasi)
276	Ayu Andiyani	33030200038	Studi Kritis pembentukan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dalam perspektif Prinsip Negara Hukum dan Nomokrasi Islam.
277	Niethan Bagas Maulana	33030200099	Kontruksi Mekanisme Cheks and Balances Ombudsman RI Sebagai Auxilliary State Organ ( Analisis Fungsional Peran Ombudsman Dalam Kerangka Penegakan Whistle Blowing System di Indonesia )
278	Anjela	33030200061	Implementasi Tugas dan Fungsi Penyelenggara Pemilu dalam Pencegahan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Serentak 2024 Perspektif UU Pemilu
279	dan Saddudz Dzari’ah (Studi di Kota Salatiga)
280	Iffah Shokhifana	33030200116	Analisis konstruktif DPRD dalam UU No 3 Tahun 2022 Prespektif prinsip demokrasi dan Saddudz Dza
281	Wiwin Fauziyah	33030200027
282	Dwi Mey Isnaosa	33030200044
283	Naely Maoudi Askhar		33030200115
284	Yustina Anggraini	33030200120	Analisis Yuridis Dissenting Opinion Putusan MK No.2/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pilpres 2024
285	M. Taufik Setiadi	33030200051	Analisis Putusan MA nomor 23 P /HUM/2024 Persepektif Utilitarianisme Jhon Stuart
286	Eka Rahmawati	33030200034	Implementasi Penyelenggaraan Desa Wisata Perspektif Perda Kabupaten Magelang No.8 tahun 2023 dan Maslahah Mursalah (Studi di Desa Kaliangkrik Magelang)
287	Muhammad Aviffudin	33030200155	Implikasi berlakunya peraturan bupati Blora nomor 36 tahun 2019 tentang PERADES terhadap pemilihan calon perangkat desa (Studi Di Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora).
288	Eka Nurmawati	33030200043	Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Putusan Sengketa Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024
289	Kharisma Ifadatur Rosyidah	33030200106	Implementasi PERDA Kab. Semarang no. 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pengelolaan Keuangan Daerah di desa Ujung-Ujung, desa Bringin dan desa Delik Kabupaten Semarang)
290	Fatara Hanaya	33030200040
291	Fathul nur fulthoni	33030200013	Argumentasi Penolakan DPR terhadap rancangan undang-undang perampasan aset prespektif negara hukum
292	Intan Prita Lestari	33030200113	Implementasi Penyelenggaraan Wisata Budaya Perspektif Perda Kabupaten Grobogan No 18 Tahun 2016 dan Mashlah Mursalah (Studi di Desa Tarub Kabupaten Grobogan)
293	Imron Shadikin	33030200011	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah perspektive Perda Kab Magelang No 7 Tahun 2017 dan teori Maslahah Mursalah( Studi di Desa Banyuurip Kabupaten Magelang)
294	Lulu Karima Kusmaedi	33030200103	Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Mendagri: Perspektif Implied Authority dan Teori Legitimasi David Beetham
295	Aditya Ramadhan	33030200136	Implementasi Peralihan Kewenangan Pengelolaan Mineral dan Batu Bara dari Pemerintahan Daerah ke Pemerintahan Pusat Perspektif Otonomi Daerah (Studi UU Minerba)
296	Sherawali Suci Prameswari	33030200005	Implementasi Pasal 33 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Perspektif Teori Otonomi Daerah dan Teori Maslahah (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap)
297	Ainun Alfin Nikmah	33030200089	Implementasi Budaya Hukum Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilu Serentak tahun 2024 Perspektif Teori Sociological Jurisprudence (Studi Kasus masyarakat Suku Samin Di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora)
298	Muh Bintang Mujahidin	33030200052	Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Perda Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 Dan Teori Wizarah (Studi di Desa Mlokomanis Wetan, Kabupaten Wonogiri)
299	Janung Fauziah Cahya Ningrum	33030200016	Analisis Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Perspektif Keadilan Sosial
300	Pitri	33030200054	Rekontruksi Nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Perspektif Negara Hukum Pancasila dan Maslahah Mursalah
301	Rihan Pratama	33030200030	Implikasi Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 terhadap Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Negara Hukum Pancasila.
302	Muhamad Arif Setiawan	33030200124	Implementasi optimalisasi penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah perspektif perda kota Salatiga nomor 1 tahun 2024 (Studi Kasus di Kota Salatiga)
303	Khafifa Nyi Rusmayanti	33030200009	Penegakan Hukum Pergub DKI Jakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Perspektif Teori Sistem Hukum dan Fiqh Siyasah
304	Bagas Mustopa	33030200149	Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa Perspektif Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Adat Kasepuhan Ciptagelar Kab. Sukabumi)
305	Rifky Aditya Saputra	33030200024	Implementasi Perda Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2018 Dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prespektif Teori Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Kasus du Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak)
306	Dwi Rahayu	3303020001	Reformulasi Penguatan Kewenangan Lembaga Pengawas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN)
307	Ahbarina Novia Rahma	33030190185	Implementasi pasal 6 huruf C Permenhub no. 22 tahun 2019 Perspektif siyasah syar’iyah (Studi di Kota Semarang)
308	Muhamad Feri Alfa Niam	33030190172	Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Pasal 27 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 dan kitab Ad Difa Anil Wathan
309	Muhammad Zanadin Ziddan Ghozali	33030190177	ANALISIS RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2017 DAN SIYASAH IDARIYAH (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)
310	Eka Kurnia Sari	33030190023	Implementasi Perbup no 87 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kec.Tengaran, Kab.Semaran
311	Abdul Aziz Salimi	33030190049	Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Dusun Perspektif Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dan Fiqh Siyasah (Studi Dusun Seling, Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali)
312	Nia Aprilliani	33030190035	Penerapan Perda Kabupaten Boyolali No. 18 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Prespektif Saad Adz-Dzari’ah (Studi Kasus di Boyolali
313	Widatul Chusna	33030190033	Implementasi Tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Semarang Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kenyamanan Masyarakat Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah
314	M. Ardian Irsyad	33030190004	Implementasi pemenuhan hak akses informasi desa perspektif undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan siyasah IDARIAH (Studi di desa Tlogoharum, kabupaten Pati)
315	Alfian noor sakti	33030190058	Implementasi tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilu perspektif peraturan Bawaslu no 28 tahun 2018 dan sadudz dyari’ah ( studi kasus Bawaslu kota Magelang)
316	Ilham Khatami	33030190131	IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANAK JALANAN DAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH (STUDI DI DINAS SOSIAL KOTA SEMAR
317	Muhamad Azril	33030190170	IMPLEMENTASI PERDA KOTA BEKASI NOMER 2 TAHUN 2020 TENTANG
318	PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM
319	Muhamad Azril	33030190170	IMPLEMENTASI PERDA KOTA BEKASI NOMER 2 TAHUN 2020 TENTANGPENYELENGGARAAN KOTA CERDAS DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM
320	Moh. Nasikhun Amin	33030190158	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DESA WISATA PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2022 DAN FIQH SIYASAH. (STUDI DI KABUPATEN PATI)
321	Muhamad Najib s. M	33030190092	Implementasi Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab. Demak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana prespektif Otonomi Daerah dan Maslahah Mursalah( studi di desa timbul sloko Kec. Sayung Kab. Demak)
322	Mamluatun Ni’ mah	33030190048	Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Perspektif UU No 2 Tahun 2022 dan Maslahah Mursalah
323	Muhammad ichanudin	33030190106	Analisis Pemberlakuan Perda Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Perspektif Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen)
324	Devia Tri Anggraini	33030190190	Implementasi Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2020 Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
325	Hidayat Fauzy	33030190091	Implementasi Pendidikan Politik dan Kaderisasi Partai Politik Perspektif UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Etika Politik Islam (Studi Kasus di DPC PKB Kab. Temanggung)
326	Eka Ilham Firnando	33030190178	IMPLEMENTASI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEKERINGAN PERSPEKTIF PERDA KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 4 TAHUN 2013 DAN MARSALAH MURSALAH ( STUDI DI KECAMATAN WONOSAMUDRO)
327	Arif Rahman Hakim	33030190114	mplementasi Fungsi Partai Politik Dalam Menyerap, Menghimpun, Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Perspektif UU no. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Di DPC PPP Jakarta Timur)
328	Fiya Asna Fadilla	33030190008	Analisis Yuridis Legal Standing dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023)
329	Sigit Apriyan	33030190149	Implementasi Kebijakan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Perspektif PKPU No. 8 tahun 2017dan Maslahah Mursalah ( Studi di Kabupaten Grobogan)
330	Wahyuni Indah Lestari	33030190182	Analisis Teori Conflict Of Interest dan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2023.
331	Angga Raka	33030190055	Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penurunan stunting perspektif perbub no 11 tahun 2021 dan maslahah mursalah ( studi kab. Semarang)
332	Ardhy Laksono S	33030190103	Implementasi Penyelenggaraan Pajak Daerah Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Di Kabupaten Semarang)
333	Rifqi Hasyim Muktavi	33030190137	Implementasi Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Reklame Perspekstif Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 dan fiqh siyasah (Studi di Kota Salatiga)
334	Lucky Ari Widyawati	33030190146	KEMASLAHATAN PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG (APU) OLEH BAWASLU SALATIGA
335	Ircham Maula M	33030190189	[ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MK NO. 145/PUU-XXI/2023 TENTANG PERKARA PENGUJIAN PASAL 169 HURUF Q UU NO. 7 TAHUN 2017
336	Muhamad Khotibul Umam	33030190125	PENCALONAN KAKAK BERADIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 65 TAHUN 2017 DAN SADDUDZ DZARI’AH
337	Fuat Hasanudin	33030190173	Perlindungan Hak Kesejahteraan Lansia (Studi Komparatif Indonesia dan Jepang)
338	Nala Nur Amaliya	33030190105	Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Dusun Badong Kabupaten Magelang Perspektif Perbub No. 5 Tahun 2017
339	(Studi Penolakan Masyarakat Terhadap Kepala Dusun Terpilih)
340	Heri Yuliyanto	33030190128	Implementasi Peraturan Desa Gentan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Albi’ah ( Studi Kasus di Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)
341	Muhamad Rosid	3303019005	Masa Jabatan Kepala Desa Prespektif Hukum Progresif
342	Lukmannul khakim	33030190005	PENGHAPUSAN DPRD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA (Analisis UU IKN Dalam perspektif Pasal 18 UU NRI 1945 Dan Kaidah Fathuz dzari’ah)
343	Sabilla Mayta Putri	33030190183	HAK CONSTITUTIONAL COMPLAINT WARGA NEGARA (Studi Kritis Terhadap Jaminan Hak Konstitusional di Indonesia
344	Nazzuma Ihsanudin Yusuf	33030190090	Studi Komparasi kewenangan DPD RI dengan Bundesrat RFJ
345	Fitria Dewanti	33030200015	Implementasi netralitas kepala desa dalam pemilu 2024 prespektif undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 (studi kasus kepala desa di kabupaten temanggung
346	Rafa Bilqis	33030200101	Implemenasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Perspektif Perda Kota Surakarta NO.10 Tahun 2015 dan Maslahah Mursalah (Studi Kasus : Pencemaran Udara NO.2 di Kota Surakarta)
347	Abidin Anhar	33030190151	Diferensiasi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga DPR dalam Prespektif Keadilan
348	(Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto
349	Yunita Bella Savitri	33030190009	Peran Partai Politik PDIP dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Perspektif Undang-Undang Partai Politik dan Siyasah Syar’iyyah ( Studi di Kota Salatiga)
350	Nela Larasati	33030190143	Dekonstruksi Kementerian Koordinator dalam Sistem Kementerian di Indonesia
351	Ririn Nur Cahyani	33030190071	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN IUSTITIA DISTRIBUTIVIA OLEH THOMAS AQUINAS (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)
352	Erna Hadi Tri Pratama	33030190025	Pembatasan Masa Jabatan Presiden Indonesia, Korea Selatan, dan Nikaragua Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan.
353	Agus Tri Fathoni	33030190096	DISHARMONI APARATUR RT RW DUSUN SAWO PAYAMAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI PERSEPKTIF SISTEMATIK HUKUM (STUDI DIDUSUN SAWO DESA PAYAMAN KEC. SOLOKURO KAB. LAMONGAN)
354	Mukhammad Rifki Subkhan	33030190079	Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/PT DKI Terhadap Pembatalan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN JKT PST Tentang Penundaan Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.
355	Annisa Yuniar Sholikhati	33030190150	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa ( Studi Putusan Bupati Nomor 141/315 Tahun 2022 )
356	Iham Muhammad A	33030180086	Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Perdagangan Kaki Lima Pespektif PERDA No 3 Tahun 2018 Kota Semarang(Sudi Kasus Relokaasi Pedagangan Kaki Lima Taman Mangunsari Tlogossari Kota Semarang)
357	Niken Laeli Alfiana	33030190046	Analisis Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa Ditinjau Dari Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 dan Siyasah Idariyah( Studi Kasus Desa Sususkan Kabupaten Semarang)
358	Eva Jammatul Asfia	33030170031	Kedudukan Hukum Amici Curiae Dalam Sistem Peradilan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Perspektif Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
359	Agam Siponda	3303017	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Maslahah Mursalah
360	Eko Prasetyo	33030170121	Analisis Disenting Opinion Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/Hum/2024 Perspektif Ketatanegaraan Indonesia
361	Putri Novriza Wulan Dari	33030180059	Pelaksanaan Perlidungan Hukum Disablitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Kabupaten Demak)
362	Istikomah	33030170027	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Marsalah Mursalah (Studi Kasus Desa Kemawi Kabupaten Semarang)
363	Atika Hidayatunnajah	33030180048	Adopsi Anak Tidak SeagamaDalam Jaminan Kebebasan Beragama Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam
364	Aditya Bagus Saputra	33030170140	Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Dan Peserta Pemilu Tahun 2024 Perspektif Undang-UndangPemilu dan Gender (Studi Kasus kabupaten Magelang)
365	Shofia Indah Lestari	33030170065	Penegakan Hukum Prdes Nomor 02Tahun 2021 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Binatang Ternak Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan (Studi kasus Di Dusun Bener Desa BenerKecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)
366	Andri Sulistiyono	33030160056	Rekonstruksi Tugas, Wewenang, Dan Kedudukan Kompolnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
367	Akrom Alim Multazam	33030160033	Implikasi UU Nomor 11 Tentang Cipta kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Perspektif Siyasah
368	Najmuddin	33030160020	PEMBBENTUKAN Undang-Undang No 1Tahun 2023 Tentang KUHP PerspentifHukum Positif Indonesia dan Fiqh Siyasah