Berita

Parepare, (03/10/2025) – Rakernas VIII Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (APHUTARI) diselenggarakan pada Jumat (03/10/2025) di Kota Parepare, yang dikenal sebagai kota kelahiran Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie. Pemilihan Parepare sebagai lokasi acara bukan tanpa makna, semangat cinta dan kehangatan yang melekat dalam kisah Ainun-Habibie dijadikan inspirasi oleh panitia pelaksana untuk membangun atmosfer keakraban dan sinergi yang erat antar pengelola Program Studi Hukum Tata Negara di seluruh Indonesia.

Keunikan dan makna historis acara ini semakin diperkuat dengan keikutsertaan peserta yang tidak hanya dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tingi Islam Swasta tetapi juga dari Kaprodi S2 Hukum Tata Negara. Pendekatan multidisipliner dan lintas institusi ini sekaligus mencerminkan evolusi APHUTARI sebagai asosiasi profesional yang responsif terhadap tantangan akademik dan praktis di bidang Hukum Tata Negara.

Berbagai kegiatan akademik menarik yang mengisi rangkaian acara, di antaranya Call for Papers yang diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari berbagai universitas dan didukung oleh 8 pengelola jurnal ilmiah terindeks Sinta di PTKIN. Selain itu, kehadiran Guest Lecturer Internasional serta pelaksanaan seminar nasional bertemakan “Konfigurasi Demokrasi dan Hukum dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” menambah bobot dan kualitas Intelektual Rakernas ini.

Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga (UIN) Salatiga berperan penting dalam seminar nasional ini. Selain, Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H. sebagai salah satu pembicara utama. seminar ini menghadirkan 2 pembicara terkemuka lain, yakni Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dirga Ahmad, M.H., dosen IAIN Parepare, yang menghadirkan perspektif komprehensif dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Dalam materinya, Dr. Farkhani secara mendalam menyoroti sejarah perkembangan demokrasi Indonesia dari periode awal kemerdekaan hingga memasuki era reformasi, menelisik berbagai dinamika politik dan fluktuasi kondisi yang menyertainya. Dr. Farkhani juga dengan kritis mengulas sistem pemilu Indonesia yang terus mengalami perubahan, menunjukkan ketidakstabilan yang menghambat proses demokratisasi. Dia dengan tegas menyuarakan harapan agar demokratisasi di Indonesia semakin kokoh dan menjanjikan dalam menyongsong babak baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Di sisi lain beliau juga berharap kepada pemerintah yang berkuasa saat ini dapat memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan dengan benar-benar bersandar pada konstitusi UUD 1945, sehingga mampu menjamin pemerintahan yang demokratis, adil, dan stabil demi masa depan bangsa.

Seminar nasional ini tidak hanya menjadi forum diskusi ilmiah, tetapi juga mencerminkan komitmen tinggi para akademisi, praktisi hukum, dan pengelola program studi dalam mengembangkan kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. Ajang ini menjadi momen penting untuk memperkuat jejaring kolaborasi dan pertukaran ide demi mewujudkan masa depan bangsa yang berdaulat dan maju secara demokratis. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum yang strategis dan berkelanjutan dalam memperkuat serta mengembangkan keilmuan Hukum Tata Negara di Indonesia, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ilmu hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk ke depannya.

Editor: Yosy Zahara Nur Auliya (Mahasiswa HES 2023)