fasya - Fakultas Syariah UIN Salatiga

Alumni HTN, Muhammad Kafin dan Tim, Sukses Ajukan Judicial Review UU Kejaksaan

Jakarta, (17/10/2025)– Prestasi membanggakan kembali datang dari alumni Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) angkatan 2019. Muhammad Kafin, yang kini berprofesi sebagai advokat konstitusi di Themis Law Firm, Jakarta, berhasil menjadi bagian dari tim kuasa hukum dalam permohonan judicial review Undang-Undang Kejaksaan yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui putusan perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025, Kafin dan Tim menguji ketentuan yang mengatur mekanisme pemeriksaan terhadap jaksa. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa “Jaksa dapat diperiksa tanpa izin Jaksa Agung”, sebuah langkah penting dalam memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi sesama penegak hukum.

Kafin menjelaskan, meskipun permohonan mereka (Perkara 9/PUU-XXIII/2025) diajukan lebih awal dibanding dua perkara lain yang sejenis, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian melalui Perkara 15/PUU-XXIII/2025, karena cakupan pasal yang diuji di perkara tersebut meliputi pasal-pasal dalam permohonannya serta permohonan Perkara 67/PUU-XXIII/2025. Sisanya dinyatakan kehilangan objek karena sudah dikabul di Perkara 15, namun pertimbangan hukum kami tetap mengikat secara mutatis mutandis terhadap ketiga perkara tersebut.

Menanggapi keberhasilan alumninya, Ketua Program Studi HTN, Cholida Hanum, M.H., menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian tersebut.

“Kafin adalah salah satu alumni hebat yang kami miliki. Sejak di bangku kuliah, dia dikenal sebagai mahasiswa cerdas dan aktif berorganisasi. Meskipun sibuk di berbagai kegiatan, dia tetap lulus tepat waktu dengan predikat cum laude,” ujar Cholida.

“Keberhasilan Kafin sebagai advokat konstitusi diharapkan menjadi inspirasi bagi adik-adik angkatan di Prodi HTN untuk berprestasi, tidak hanya semasa kuliah, tetapi juga setelah menjadi alumni”, tambahnya.

Prestasi ini tidak hanya membanggakan almamater, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata alumni HTN dalam memperjuangkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Editor: Ilma Yuni Fathicia (Mahasiswa HKI Angkatan 2022).

Berita, Kerjasama dalam negeri

Prof. Ilyya Muhsin Sampaikan Lima Aspek Penting Penelitian dalam Webinar Pascasarjana UIN Suska Riau

Salatiga, (14/10/2025)- Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.S.I berkesempatan mengisi webinar yang diselenggarakan Prodi Hukum Keluarga Islam S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau bertema “Teori-teori Sosial sebagai Analisis Penelitian Hukum Keluarga Islam.” Webinar ini dilaksanakan pada Selasa, 14 Oktober 2025 melalui via Zoom dihadiri lebih dari 150 pesera dari berbagai kalangan akademisi. Selain Prof. Ilyya, ada juga narasumber Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Sos., S.Ag., M.Si.

Kedua narasumber memaparkan pentingnya menggunakan perspektif teori-teori sosial untuk memperkaya dan memberikan kedalaman analisis pada penelitian, terutama dalam konteks dinamika masyarakat modern dan isu-isu kontemporer.

“Terkait dengan penggunaan teori Fungsionalisme Struktural, Fenomenologi, atau teori-teori sosial secara umum memang menarik. Jadi, salah satu pentingnya menggunakan teori-teori sosialuntuk membedah Hukum Islam atau lebih spesifiknya Hukum Keluarga Islam memudahkan peneliti untuk mencari kebaruan,” ujar Prof. Ilyya.

Beliau juga menyampaikan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam Penelitian. Pertama, Menentukan tema sesuai dengan bidang keilmuan. Kedua, Tema memiliki Research Problem. Ketiga, Ada fokus yang diteliti. Keempat, Ada Teori yang nanti membantu fokus mencari data termasuk untuk menganalisis bahkan menyusun kesimpulan. Terakhir kelima, Memastikan sudah diteliti orang atau belum

“Ketika lima aspek sudah kita pahami, teori sudah kita pegang, kita paham teorinya, maka lima puluh persen riset itu sudah selesai bagi saya,” tambahnya.

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. Kepala Prgram Studi Doktoral S3 Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau menjelaskan bahwa webinar ini merupakan bagian dari Upaya Pascasarjana UIN Suska Riau dalam meningkatkan kualitas Penelitian dan Akademik, Khususnya bagi Mahasiswa Program Studi S3 Hukum Keluarga Islam. Selain itu, kegiatan ini menjadi forum diskusi ilmiah yang terbuka bagi berbagai kalangan akademisi.

“Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi dan kontribusi nyata bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khusunya dalam Studi Hukum Keluarga Islam dan pendekatan sosial,” Harapnya.

Kontributor: Ilma Yuni Fatichia, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022

Berita, Berita HTN

HMPS HTN UIN Salatiga Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Sruwen: Edukasi Masyarakat tentang UU ITE dan Tindak Pidana Siber

Salatiga, (11 Oktober 2025) – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Salatiga sukses menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema “Melek Siber: Kenali dan Perjuangkan Keadilan di Dunia Digital”. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, dan dihadiri oleh warga masyarakat setempat, tokoh desa, serta pelajar dan mahasiswa.

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan dunia digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, penyebaran informasi, serta kejahatan siber yang kian marak terjadi.

Dua narasumber utama dihadirkan dalam acara ini. Narasumber pertama adalah Cholida Hanum, M.H., Dosen Hukum pada Fakultas Syari’ah UIN Salatiga, yang membawakan materi Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pemaparannya, Cholida menjelaskan bahwa di era digital saat ini, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan-batasan hukum dalam menggunakan media sosial dan internet.

“Masyarakat perlu mengetahui bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum. UU ITE hadir bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjaga etika, keamanan, dan hak-hak individu di dunia digital,” jelas Cholida.

Ia juga mengingatkan tentang potensi pelanggaran hukum yang sering tidak disadari oleh masyarakat, seperti menyebarkan informasi bohong (hoaks), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran privasi. Cholida mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam bermedia digital, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.

Narasumber kedua, Broto Susilo, S.H., M.H., Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa, memberikan materi tentang Tindak Pidana dalam Dunia Siber. Dalam penyampaiannya, Broto menjelaskan berbagai bentuk kejahatan yang kerap terjadi di dunia maya, seperti penipuan online, peretasan akun, penyebaran konten pornografi, hingga pencurian data pribadi.

“Kejahatan siber itu nyata, dan penegak hukum saat ini telah memiliki perangkat perundang-undangan yang cukup untuk menindak pelaku. Namun, pencegahan tetap menjadi langkah paling utama yang bisa dimulai dari kesadaran individu dan komunitas,” terang Broto.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.

Kegiatan penyuluhan berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab yang diwarnai antusiasme dari peserta, baik dari kalangan pemuda desa maupun orang tua. Berbagai pertanyaan seputar hukum siber, kasus-kasus viral di media sosial, hingga bagaimana melaporkan tindak pidana digital juga dibahas secara lugas oleh para narasumber.

Ketua HMPS Hukum Tata Negara UIN Salatiga, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sekaligus menjadi upaya untuk membumikan pemahaman hukum yang aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

“Kami ingin hukum tidak hanya menjadi kajian di ruang kelas, tetapi juga menjadi bekal nyata bagi masyarakat untuk melindungi diri dan memperjuangkan keadilan, terutama di era digital yang semakin kompleks ini,” ujarnya.

Penyuluhan hukum ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan ucapan terima kasih dari Kepala Desa Sruwen, yang berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pendidikan hukum masyarakat.

Berita, Berita HES, Berita HKI, Berita HTN

Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga Gelar Public Hearing

Salatiga, (06/10/2025)- Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga menyelenggarakan acara Public Hearing pada hari Senin, 6 Oktober 2025. Acara ini bertempat di Aula Fakultas Syariah UIN Salatiga, dihadiri oleh para pimpinan Fakultas Syariah antara lain : Dekan Fakultas Syariah, Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3, Kajur, Sekjur, Kaprodi HKI, Kaprodi HTN, Kaprodi HES, beserta jajarannya. Kegiatan tersebut diadakan sebagai wadah aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan seputar kondisi fakultas agar tercipta lingkungan akademik yang semakin baik dan inklusif.

Ketua Panitia, Salman Alfarizi menyampaikan Public Hearing bukan hanya menjadi forum penyampaian pendapat, tetapi juga merupakan langkah awal dalam membangun kolaborasi yang produktif antara mahasiswa dan pengelola fakultas. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka yang menghantarkan pada solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lingkungan akademik.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan fakultas yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi mahasiswa. Ini adalah bukti nyata bahwa Fakultas Syari’ah benar-benar membuka ruang komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa”, jelasnya.

Sukron Ma’mun, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, mengingatkan bahwa Public Hearing harus dilihat sebagai evaluasi kampus sekaligus evaluasi diri secara pribadi. Menurutnya, aspirasi dan kritik sebaiknya disampaikan dengan terbuka dan berani, bukan dibicarakan di belakang, agar dapat menghasilkan diskusi yang jujur, transparan, dan konstruktif untuk kemajuan bersama. Menutup sambutannya dia menyampaikan pantun.

“Pergi kedanau memancing ikan

Dapet sekeranjang dimakan bersama

Jika ada hal-hal yang perlu diungkapkan

Mohon disampaikan semua”, disambut tepuk hadirin.

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah, menyampaikan bahwa forum ini menjadi introspeksi agar Fakultas Syariah semakin maju dan sukses. Ia menginformasikan adanya penyesuaian shift satpam dengan jam operasional yang baru, serta rapat fakultas yang biasanya diselenggarakan setiap Senin pagi. Public Hearing sengaja dijadwalkan pada hari tersebut agar tidak mengganggu jam kuliah maupun sidang mahasiswa. Prof. Ilya juga menuturkan persiapan penting fakultas terkait assessment lapangan untuk HKI, HES, dan HTN.

“Kita sedang mempersiapkan Akreditasi Program Studi HKI dan HTN. Mohon disisipkan tiap doa kalian semoga bisa unggul dan Fakultas syariah ini bisa maju dan sukses dan bermanfaat”, pesannya.

Sebelum acara dimulai, semua peserta diajak membuka kegiatan dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai doa agar acara berjalan lancar dan bermanfaat.

Kemudian berlanjut sesi paparan hasil serap aspirasi mahasiswa dipandu oleh Aditya Januar Putra Pamungkas selaku moderator. Ketua Senat Zahra Agustina menyampaikan rekapan suara Aspirasi Mahasiswa meliputi Dimensi Sarana Prasarana, Pelayanan Akademik, dan Pendidikan yang kemudian ditanggapi oleh civitas akademik yang bersangkutan. Selama sesi tanya jawab, peserta diberikan kesempatan menyampaikan ide dan masukan secara langsung.

Kontributor : Arif Maulana Yusuf (Mahasiswa Hukum Tata Negara 2023)

Berita, Kerjasama dalam negeri

Fasya UIN Salatiga Lakukan Pendampingan Jurnal di Pascasarjana UIN Padang

Padang, (06/10/2025)- Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga (Prof. Dr. ilyya Muhsin, S.HI., M.Si) Bersama Editor in Chief Jurnal Ijtihad (Dr. M. Chairul Huda, M.H.) melakukan pendampingan jurnal di lingkungan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang pada Jumat-Ahad, 3-5 Oktober 2025. Hadir dalam kegiatan ini, Prof. Dr. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D (Direktur), Wakil Direktur (Prof. Dr. Elfia, M.Ag), Dr. Aulia Rahmat, M.A.Hk (Ketua Panitia) beserta sekira dua puluh orang pengelola jurnal di lingkungan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Dalam kegiatan yang bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang, Sumatera Barat ini, Prof. Ilyya menjelaskan bahwa prestige dan citra perguruan tinggi era saat ini salah satunya dengan reputasi jurnal yang di kelola.

Lebih lanjut Prof. Ilyya mengatakan; “Jurnal bereputasi merupakan tower akademik sebuah perguruan tinggi. Alhamdulillah, Kami sangat bersyukur, dalam versi Scimago Journal Rank (SJR), Jurnal Ijtihad yang dikelola oleh Fakultas Syariah UIN Salatiga merupakan jurnal dengan peringkat pertama di dunia bidang religious studies, peringkat pertama Asia bidang Law, dan peringkat pertama di Indonesia untuk semua bidang.” jelas Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia ini.

Sementara itu, dengan mengutip Elsevier (2017) Dr. M. Chairul Huda, M.H. menjelaskan bahwa kesuksesan pengelolaan jurnal secara umum berdasarkan tiga faktor: Pertama; Quality Content, artinya setiap artikel yang dipublikasikan oleh jurnal harus memiliki kualitas yang baik, mengikuti etika publikasi, serta berkontribusi bagi kalangan ilmiah internasional. Kedua; Diversity, maksudnya editor dan author berasal dari berbagai negara, jika memungkinkan dari berbagai benua. Ketiga; Relevancy, yakni kesesuaian antara focus and scope jurnal dengan artikel yang dipublikasikan. Sebuah jurnal tidak boleh mempublikasikan artikel di luar aims and scope yang telah ditentukan. Tegas pakar antropologi hukum lulusan S3 UNDIP ini.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan review terhadap dua jurnal yang dikelola oleh Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, yakni Jurnal Al Ahkam dan Jurnal At Tarbiyah. Kedua jurnal tersebut dibedah baik dari aspek quality content maupun manajemen pengelolaannya. Kedua jurnal ini juga diproyeksikan dapat meningkat, baik dalam hal akreditasi pada portal SINTA maupun terindeks Scopus.

Prof. Dr. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D mengatakan: “Kita harus belajar tentang pengelolaan jurnal dari Ijtihad UIN Salatiga. Baik dalam hal pengelolaan, stuktur penulisan artikel yang baik, serta dalam menjaga etika publikasi. Kami berharap jurnal-jurnal di Pascasarjana UIN IM Padang dapat melakukan peningkatan, baik dalam hal akreditasi maupun indekasi. Syukur-syukur bisa mengikuti jejak Ijtihad untuk terindeks internasional Scopus.” harap Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang ini.

Berita

Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Salatiga menjadi Pembicara Kunci dalam Seminar Nasional APHUTARI VIII di IAIN Parepare

Parepare, (03/10/2025) – Rakernas VIII Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (APHUTARI) diselenggarakan pada Jumat (03/10/2025) di Kota Parepare, yang dikenal sebagai kota kelahiran Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie. Pemilihan Parepare sebagai lokasi acara bukan tanpa makna, semangat cinta dan kehangatan yang melekat dalam kisah Ainun-Habibie dijadikan inspirasi oleh panitia pelaksana untuk membangun atmosfer keakraban dan sinergi yang erat antar pengelola Program Studi Hukum Tata Negara di seluruh Indonesia.

Keunikan dan makna historis acara ini semakin diperkuat dengan keikutsertaan peserta yang tidak hanya dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tingi Islam Swasta tetapi juga dari Kaprodi S2 Hukum Tata Negara. Pendekatan multidisipliner dan lintas institusi ini sekaligus mencerminkan evolusi APHUTARI sebagai asosiasi profesional yang responsif terhadap tantangan akademik dan praktis di bidang Hukum Tata Negara.

Berbagai kegiatan akademik menarik yang mengisi rangkaian acara, di antaranya Call for Papers yang diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari berbagai universitas dan didukung oleh 8 pengelola jurnal ilmiah terindeks Sinta di PTKIN. Selain itu, kehadiran Guest Lecturer Internasional serta pelaksanaan seminar nasional bertemakan “Konfigurasi Demokrasi dan Hukum dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” menambah bobot dan kualitas Intelektual Rakernas ini.

Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga (UIN) Salatiga berperan penting dalam seminar nasional ini. Selain, Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H. sebagai salah satu pembicara utama. seminar ini menghadirkan 2 pembicara terkemuka lain, yakni Pan Mohamad Faiz, Ph.D., Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dirga Ahmad, M.H., dosen IAIN Parepare, yang menghadirkan perspektif komprehensif dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Dalam materinya, Dr. Farkhani secara mendalam menyoroti sejarah perkembangan demokrasi Indonesia dari periode awal kemerdekaan hingga memasuki era reformasi, menelisik berbagai dinamika politik dan fluktuasi kondisi yang menyertainya. Dr. Farkhani juga dengan kritis mengulas sistem pemilu Indonesia yang terus mengalami perubahan, menunjukkan ketidakstabilan yang menghambat proses demokratisasi. Dia dengan tegas menyuarakan harapan agar demokratisasi di Indonesia semakin kokoh dan menjanjikan dalam menyongsong babak baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Di sisi lain beliau juga berharap kepada pemerintah yang berkuasa saat ini dapat memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan dengan benar-benar bersandar pada konstitusi UUD 1945, sehingga mampu menjamin pemerintahan yang demokratis, adil, dan stabil demi masa depan bangsa.

Seminar nasional ini tidak hanya menjadi forum diskusi ilmiah, tetapi juga mencerminkan komitmen tinggi para akademisi, praktisi hukum, dan pengelola program studi dalam mengembangkan kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. Ajang ini menjadi momen penting untuk memperkuat jejaring kolaborasi dan pertukaran ide demi mewujudkan masa depan bangsa yang berdaulat dan maju secara demokratis.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum yang strategis dan berkelanjutan dalam memperkuat serta mengembangkan keilmuan Hukum Tata Negara di Indonesia, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ilmu hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk ke depannya.

Editor: Yosy Zahara Nur Auliya (Mahasiswa HES 2023)

Berita, Kerjasama dalam negeri

Dekan Fakultas Syariah Sampaikan Kuliah Umum Di UIN Bukittinggi

Bukittinggi, (02 Oktober 2025)- Fakultas Syariah UIN Bukittinggi menyelenggarakan kuliah umum yang mengusung tema moderasi beragama oleh Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I.,M.Si sebagai narasumber. Kuliah umum diselenggarakan via zoom yang di hadirkan oleh Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Bukittinggi dan di ikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi HTN dan HPI Fakultas Syariah UIN Bukittinggi.

Kuliah Umum mengenai moderasi beragama ialah suatu tema yang sangat perlu di ajarkan kepada mahasiswa, sebab mahasiswa lah yang kelak meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dalam negeri ini. Dengan hal itu di harapkan terjaganya ketenteraman dan keamanan dalam negeri yang majemuk ini.

Pada kuliah umum ini sambutan Prof. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi mengawali serta membuka kuliah umum ini.

Beliau dalam sambutanya menegaskan bahwa moderat bukanlah mengurangi keimanan dalam beragama melainkan, menghayati agama dengan mengedepankan sikap menghargai dalam kehidupan.

“Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan atau keimanan, melainkan moderasi bergama itu menghayati agama secara seimbang, dengan mengedepan kann sikap saling mengahargai dalam kehidupan” Ujar Prof Ismail.

Prof .Ismail dalam sambutanya pula menyampaikan sebuah harapan, beliau berharap semoga setelah kuliah umum yang telah berlangsung, lahir sosok generasi religius yang toleran, dan berkomitmen untuk menjaga persatuan bangsa.

“Kita berharap dengan adanya kuliah umum ini akan lahir generasi religius yang teloleran, dan berkomotemen untuk menjaga persatuan bangsa” Ujar Prof Ismail. Sambutan ini menjadi simbol di bukak nya kuliah umum ini.

Setelah sambutan di sampaikan, acara inti pun dimulai yakni pemaparan materi oleh Prof. Dr Ilyya Muhsin,S.H.I., M.Si. beliau mengusung topik mengenai perihal moderasi beragama tepatnya berjudul ”Moderasi Beragama Sebagai Counter Radikalisme Di Perguruan Tinggi ”.

Prof. Ilyya dalam paparanya mejelaskan banyak mengenai moderasi beragama, ciri-ciri sikap radikalisme, menjelaskan ciri atau indikator sikap moderasi bergama bahkan hingga penjelasan kelompok-kelompok yang termasuk kelompok radikal.

Mengenai perihal indikator sikap moderasi beragama, menurut beliau ada empat indikator yang diantaranya adanya komintmen kebangsaan, adanya sikap anti kekerasan, toleran terhadap perbedaan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Kesemuanya itu apabila ada dalam diri seseorang sudah dapat di katakan ia berarti termasuk orang yang moderat.

Dalam paparannya beliau juga menjelaskan contoh-contoh kelompok aliran radikalisme yang tersebar di penjuru dunia. Beliau memaparkan lima kelompok aliran radikalisme berserta arah gerak dari masing-masing kelompoknya. Kelompok yang dimaksud dintaranya.

Kelompok HTI, memilki arah gerak ingin menggulingkan NKRI dan Menggantikan Khilafah.
Kelompok NII , kelompok yang memiliki arah gerak ingin menggulingkan NKRI dan mengganti Negara islam.
Kelompok JI, kelompok yang memiliki arah gerak melakukan penyerangan terhadap aset-aset bangsa termasuk warga negara barat.
Al Qaeda, Kelompok yang memiliki arah gerak melakukan penyerangan atau pengeboman terhadap aset-aset barat termasuk warga negara barat.
ISI, ISIS ini merupakan kelompok yang memiliki arah gerak yakni melakukan pembunuhan musuh jauh ( Amerika & Sekutu) dan musuh dekat (umat islam yang menolak bergabung).

”Jika melihat dari arah gerak masing-masing kelompok ini pada akhirnya mereka menginginkan sebuah negara khilafah” Ujar Prof. Ilyya.

Acara inti ini berjalan selama dua jam dan selama dua jam tersebut tenang dan khidmat menyelimuti acara inti ini. Dua jam lamanya paparan materi dari Prof. Ilyya selaku narasumber, acara berlanjut ke sesi tanya jawab.

Sesi tanya jawab menjadi sesi akhir dalam kuliah umum yang di selenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Bukttingi. Pada sesi ini peserta yang hadir sangat antusias dalam mengikuti sesi ini, banyak peserta yang melontarkan pertanyaan kepada narasumber. Banyaknya pertanyaan yang di lontarkan perserta membuat suasana makin serius dan tidak terasa tibalah waktu berakhirnya acara.

Tepat pada pukul 13.00 acara selesai, panitia berharap semoga kuliah umum ini dapat menjadi bekal untuk mahasiswa dan peserta semua, sehingga terjaganya kenyamanan dan keamanan dalam negara indonesia.

Berita, Kerjasama dalam negeri

Dukcapil Kota Semarang Buka Kerjasama dengan Fakultas Syariah

Salatiga, (01/10/2025) – Fakultas Syariah UIN Salatiga menerima kunjungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Semarang pada Rabu (1/10/2025) di Ruang Dekan, Fakultas Syariah, Kampus II UIN Salatiga. Kunjungan ini membahas penjajakan kerja sama dalam bidang pengembangan profesi mahasiswa.

Rombongan Dukcapil dipimpin oleh Adhi Putra Wicaksono, selaku Kepala Bidang, bersama tujuh staf yaitu Rubi, Kusniadi, Azmy Maticn, Mei Linda, Dina Ismira Dewi, Tri Ayu Vikawati, dan Yusuf. Kehadiran mereka disambut oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Fakultas Syariah, Dr. Sukron Ma’mun, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Siti Zumrotun, serta dosen pembimbing mahasiswa PPL, Nur Mifchan Solichin M.H.

Dalam pertemuan tersebut, Adhi Putra Wicaksono menyampaikan penawaran kerja sama antara Dukcapil Kota Semarang dengan Fakultas Syariah UIN Salatiga.

“Kami dari Dukcapil Kota Semarang siap membuka ruang kerja sama dengan Fakultas Syariah. Bagi kami, keterlibatan mahasiswa sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik” ujarnya.

Tawaran ini disambut positif oleh Wakil Dekan III, Dr. Sukron Ma’mun, yang menyampaikan keterbukaan fakultas dalam kerja sama.

“Fakultas Syariah pada prinsipnya sangat mendukung program pengembangan profesi mahasiswa. Kerja sama semacam ini akan menjadi peluang berharga untuk meningkatkan pengalaman praktis dan kompetensi bagi mahasiswa kami,” tutur Dr. Sukron Ma’mun.

Pihak Dukcapil juga menyatakan kesiapannya untuk menerima mahasiswa magang atau praktikan sepanjang tahun, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kesepakatan tersebut direncanakan mencakup berbagai program, mulai dari Praktikum Pengembangan Profesi (PPP), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga bentuk kolaborasi lain yang relevan dengan pengembangan kompetensi mahasiswa.

Kerja sama ini diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, kesempatan tersebut dapat memperluas pengalaman praktis, meningkatkan keterampilan profesional, dan memperkuat daya saing di dunia kerja. Sementara bagi Dukcapil, keterlibatan mahasiswa diharapkan menjadi kontribusi nyata untuk mendukung pelayanan publik yang lebih inovatif dan responsif.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama serta pengantaran rombongan Dukcapil hingga ke depan gedung Fakultas Syariah sebagai bentuk penghormatan.

Kontributor: Siti Maratus Solihah (Mahasiswa Hukum Tata Negara 2022)

Berita, Berita HTN

Diskusi Bulanan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Salatiga Angkat Tema RUU Perampasan Aset: Urgensi, Tantangan, dan Prospek Implementasi

Salatiga, (01/10/2025) – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah UIN Salatiga kembali menyelenggarakan kegiatan Diskusi Bulanan sebagai ruang akademik untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Pada edisi bulan ini, diskusi mengangkat tema “RUU Perampasan Aset: Urgensi, Tantangan, dan Prospek Implementasi” yang dilaksanakan di Fakultas Syari’ah pada Rabu, 01 Oktober 2025. Diskursus ini terbuka untuk publik, tidak terbatas hanya mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga saja, melainkan lintas jurusan serta masyarakat umum bisa hadir dalam diskursus yang diselenggarakan HMPS HTN Fakultas Syariah UIN Salatiga.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Muhamad Khoerul Umam, S.H., M.H sebagai salah satu Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga yang memberikan pandangan kritis mengenai urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang belum disahkan hingga hari ini, RUU Perampasan aset ini sejatinya adalah sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Diskusi ini dipandu oleh moderator M. Ardi Ananta sebagai salah satu anggota HMPS HTN UIN Salatiga yang memandu dan mengarahkan jalannya dialog agar lebih fokus dan interaktif.

Jalannya diskursus mengenai tema yang menarik ini berjalan dengan fokus dan antusias dari peserta yang hadir. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa urgensi RUU Perampasan Aset terletak pada kebutuhan negara untuk menutup celah hukum yang selama ini menyulitkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, “Tanpa adanya regulasi yang kuat, upaya pemulihan aset hasil kejahatan akan selalu menghadapi hambatan, baik secara prosedural maupun politis,” ujar narasumber. Ia juga menambahkan, bahwa sistem hukum yang hari ini ada dalam menindak koruptor atau pelaku kejahatan ekonomi lainnya dinilai sangat lemah dan kurang efektif, karena aset hasil kejahatan yang dirampas sulit untuk dikembalikan kepada negara,“Sistem hukum Indonesia dalam menindak koruptor atau pelaku kejahatan ekonomi lainnya saat ini memakai sistem conviction based atau in personem, jadi menunggu di vonis bersalah dulu pelakunya oleh hakim, barulah asetnya bisa disita atau diambil oleh negara, itukan jauh dari kata efektif” ujar narasumber.

Narasumber juga melanjutkan bahwa dengan disahkannya RUU Perampasan Aset maka sistem hukumnya berubah menjadi non-conviction based yang berfokus pada in rem (asetnya) bukan pelakunya. Sehingga untuk mengambil aset yang diduga dari hasil kejahatan akan lebih mudah diambil oleh negara, karena tidak perlu menunggu vonis bersalah bagi terduga pelaku dari hakim. Menariknya, sistem dalam RUU Perampasan Aset ini memiliki konsep unexplained wealth yang berfokus pada asal-usul harta yang tidak jelas, tidak logis atau tidak sesuai dengan penghasilannya, maka negara bisa langsung menduga sekaligus menyita aset tersebut hingga benar-benar diputuskan oleh hakim dan dikembalikan kepada negara.

Meski demikian, tantangan dalam implementasi RUU ini juga tidak ringan. Beberapa isu yang mengemuka antara lain potensi resistensi gelombang penolakan dari berbagai fraksi di DPR, tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi pihak terperiksa, hingga kesiapan aparat penegak hukum dalam melaksanakan mekanisme perampasan aset yang memakai sistem non-conviction based atau in rem.

Diskusi juga menyoroti prospek ke depan bahwa dengan regulasi yang jelas dan terukur, Indonesia dapat memperkuat sistem hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional. Selain itu, implementasi RUU ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang hilang karena kejahatan ekonomi.

Kegiatan diskusi bulanan ini mendapat respons positif dari mahasiswa. Banyak peserta yang aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan, sehingga forum berlangsung dinamis dan produktif. Aini Rahmania, S.H., M.H. selaku pembimbing diskusi bulanan Prodi HTN, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa serta umumnya terhadap publik untuk mengasah nalar kritis, serta mengaitkan teori dengan isu-isu aktual di bidang hukum tata negara.

Dengan terselenggaranya diskusi ini, diharapkan civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Salatiga semakin peka terhadap perkembangan legislasi nasional dan mampu memberikan kontribusi akademis dalam merespons berbagai problematika hukum di Indonesia.

Berita, Berita HTN

Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Lolos Konferensi Nasional

Salatiga, 1 Oktober 2025 – Salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yakni Naura Abby Cahya Putra atas bimbingan yang diberikan langsung oleh Ibu Cholida Hanum, M.H. berhasil terpilih sebagai presenter dalam ajang Seminar Nasional dan Rakernas ke-VIII APHUTARI, Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Indonesia. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh beragam peserta mulai dari kalangan dosen dan juga mahasiswa.
‎
‎Dalam kegiatan yang diselenggarakan tersebut, presenter dari UIN Salatiga memberikan paparan atas hasil penelitian dengan melibatkan berbagai isu-isu aktual yang berkaitan dengan perspektif kajian hukum tata negara. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut guna menunjukkan bentuk sinergi yang kuat dalam upaya memajukan penelitian dan pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara.

Penulis berita: Naura Abby Cahaya Putra