Berita

Managing Editor Journal of Indonesian Law Menjadi Reviewer dalam Sesi Call For Paper Konferensi Nasional APHUTARI

Salatiga, (01/10/2025)- Dalam rangka memperkuat budaya akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara PTKIN se-Indonesia (APHUTARI) menyelenggarakan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara pada Rabu, 1 Oktober 2025, yang salah satu agendanya adalah sesi Call For Paper. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, dan melibatkan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Managing Editor Journal of Indonesian Law dipercaya sebagai salah satu reviewer utama dalam sesi penilaian naskah ilmiah. Keterlibatan editor jurnal bereputasi ini menjadi nilai tambah tersendiri dalam menjamin mutu dan standar akademik artikel-artikel yang masuk dalam proses seleksi.

Sesi Call For Paper ini bertujuan untuk menjaring pemikiran-pemikiran segar, analisis kritis, serta hasil penelitian terkini dari para dosen, peneliti, dan mahasiswa yang memiliki perhatian pada isu-isu hukum tata negara, konstitusi, demokrasi, serta perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tema besar yang diangkat dalam konferensi tahun ini mencerminkan respons akademik terhadap dinamika politik dan hukum nasional pasca Pemilu 2024, termasuk isu-isu seperti revisi undang-undang, peran oposisi, reformasi kelembagaan, dan tantangan demokrasi konstitusional.

Sebagai reviewer, Managing Editor Journal of Indonesian Law menilai setiap artikel berdasarkan sejumlah indikator penting, seperti keaslian gagasan, ketajaman analisis, kecermatan metodologi, serta kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia. Proses review dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif, guna memastikan hanya artikel yang benar-benar memenuhi standar akademik yang tinggi yang dapat melanjutkan ke tahap publikasi.

Setelah melalui proses review yang ketat, artikel-artikel terpilih akan dipublikasikan dalam Journal of Indonesian Law, sebuah jurnal ilmiah berkala yang selama ini dikenal konsisten mengangkat isu-isu aktual dan fundamental dalam ranah hukum tata negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Publikasi ini tidak hanya menjadi wadah diseminasi hasil penelitian, tetapi juga sarana strategis dalam memengaruhi arah kebijakan dan wacana hukum di tingkat nasional.

Keikutsertaan Journal of Indonesian Law dalam proses seleksi ini juga mencerminkan sinergi yang erat antara asosiasi keilmuan dan pengelola jurnal ilmiah. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem akademik yang berbasis pada kualitas, integritas ilmiah, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan demokrasi.

Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan para akademisi dari lingkungan PTKIN dapat terus mengembangkan kapasitas riset dan publikasi ilmiah, serta berperan aktif dalam menjawab tantangan-tantangan kebangsaan melalui pendekatan keilmuan yang tajam dan solutif. APHUTARI, sebagai asosiasi profesi yang menghimpun seluruh program studi Hukum Tata Negara di PTKIN, berkomitmen untuk terus menjadi lokomotif penggerak kemajuan akademik di bidang hukum tata negara berbasis nilai, konteks, dan realitas Indonesia.

Berita, Kerjasama dalam negeri, Realisasi MoU

Managing Editor Ijtihad memberikan pendampingan Internasionalisasi Jurnal di UIN Surai Jiwo Lampung

Lampung, 30 September 2025 — Managing Editor Jurnal Ijtihad, Endang Sriani, S.H.I., M.H.,  menjadi narasumber dalam kegiatan Pendampingan Program Internasionalisasi Jurnal yang diselenggarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Surai Jiwo Lampung. Acara ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (30/9), dengan peserta para pengelola jurnal di lingkungan UIN Surai Jiwo Lampung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusi untuk meningkatkan kualitas dan reputasi jurnal ilmiah yang dikelola civitas akademika, sekaligus sebagai langkah nyata mendorong pengelola jurnal agar mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya melalui indeksasi bereputasi seperti Scopus.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor I UIN Surai Jiwo Lampung, Prof. Dedi Irwansyah, M.Hum, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan strategis ini. Menurutnya, pendampingan internasionalisasi jurnal tidak hanya penting untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah, tetapi juga untuk mendorong reputasi akademik kampus di tingkat global.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kami berharap pengelola jurnal di UIN Surai Jiwo Lampung dapat belajar dari pengalaman jurnal-jurnal yang sudah lebih dahulu terindeks Scopus, termasuk dari UIN Salatiga yang bisa disebut sebagai salah satu ‘assabiqunal awwalun’ dalam per-scopus-an di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPPM UIN Surai Jiwo Lampung, Dr. Nurkholis, M.Pd., menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teknis sekaligus motivasi kepada seluruh pengelola jurnal agar berkomitmen meningkatkan mutu manajemen publikasi.

“Pendampingan ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita untuk meningkatkan kualitas dan visibilitas jurnal ilmiah. Harapannya, ke depan jurnal-jurnal yang ada di UIN Surai Jiwo Lampung dapat melangkah lebih jauh menuju indeksasi internasional, sehingga memberi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Endang Sriani, S.H.I., M.H., selaku Managing Editor Jurnal Ijtihad UIN Salatiga menekankan bahwa perjalanan menuju indeksasi internasional seperti Scopus atau Web of Science bukanlah hal yang instan. Ia menyebut bahwa proses tersebut merupakan buah dari konsistensi, kerja keras, dan komitmen yang panjang. Semangat berbagi yang ia sampaikan didasari prinsip tahadduts bin ni’mah—yakni berbagi pengalaman sebagai bentuk rasa syukur dan kesempatan untuk saling belajar, sembari menyadari bahwa pengelola Ijtihad sendiri masih terus belajar dan berproses.

Menurutnya, upaya internasionalisasi jurnal memiliki makna strategis. Publikasi ilmiah yang bermutu tidak hanya akan meningkatkan kualitas akademik dosen dan peneliti, tetapi juga mengangkat popularitas serta reputasi institusi. Keberadaan jurnal yang terindeks global menjadikannya lebih mudah ditemukan peneliti, meningkatkan potensi sitasi, sekaligus memberi dampak pada percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Dengan demikian, internasionalisasi jurnal adalah bagian penting dari penguatan daya saing kampus.

Lebih jauh, Endang menggambarkan pengalaman Jurnal Ijtihad dalam menata sistem pengelolaan. Kualitas peer-review menjadi titik tekan utama, sebab tanpa proses penelaahan sejawat yang ketat dan transparan, sebuah jurnal tidak akan diperhitungkan. Selain itu, konsistensi penerbitan juga krusial; keterlambatan dalam terbitan seringkali menjadi alasan penolakan. Jurnal juga perlu menyiapkan tiga edisi terbaru dengan artikel yang benar-benar siap dipublikasikan sebelum diajukan ke Scopus.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah internasionalisasi dewan redaksi dan penulis. Jurnal perlu menampilkan keragaman geografis baik dari tim editor maupun kontributor artikelnya. Lingkup keilmuan atau aims and scope juga harus jelas dan konsisten, sehingga artikel yang dimuat benar-benar mencerminkan fokus dan bidang yang dituju. Website jurnal pun mesti ditata profesional, berbahasa Inggris yang baik, serta menyediakan panduan penulis, pernyataan etika publikasi, dan instruksi untuk reviewer.

Endang menekankan pula perlunya menjaga reputasi dengan cara meningkatkan keterlibatan global. Para editor dianjurkan untuk aktif menulis di jurnal bereputasi dan menyitir artikel dari jurnal yang dikelolanya, sehingga perlahan membangun jaringan sitasi. Di samping itu, penggunaan standar internasional seperti DOI, reference manager, dan metadata berbahasa Inggris merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar. Semua itu harus dilengkapi dengan kepatuhan pada etika publikasi, mengacu pada pedoman COPE, yang menjelaskan secara rinci tanggung jawab penulis, editor, dan reviewer.

Dalam paparannya, ia juga mengingatkan sejumlah alasan umum mengapa jurnal kerap ditolak oleh Scopus. Di antaranya adalah kurangnya sitasi, terbatasnya keberagaman penulis, lemahnya rekam jejak editorial, serta tidak jelasnya ruang lingkup keilmuan yang seharusnya menjadi jati diri jurnal. Oleh karena itu, konsistensi mutu konten menjadi kunci utama. Scopus, kata Endang, tidak hanya menilai aspek teknis, melainkan juga memperhatikan kontribusi jurnal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dunia.

Dengan gaya lugas, ia menutup sesi presentasi dengan sebuah pesan inspiratif, mengutip Carl Sagan: “The importance of science lies not only in new discoveries, but in the process of understanding and questioning.” Kalimat ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan jurnal menuju pengakuan internasional berawal dari semangat untuk terus bertanya, belajar, dan memperbaiki diri secara berkesinambungan.

Berita, Kerjasama dalam negeri

Pelatihan Pencegahan Kekerasan Berbasis Komunitas di UMS: Dosen Fasya Tekankan Peran Strategis Satgas dan Komunitas Kampus

Surakarta, (28 September 2025) – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Pada Sabtu, 28 September 2025, UMS menyelenggarakan kegiatan pelatihan bertajuk “Pencegahan Kekerasan Berbasis Komunitas dan Penguatan Kapasitas bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)”.

Dalam pelatihan yang diikuti oleh puluhan anggota Satgas PPKPT UMS tersebut, hadir sebagai narasumber utama Cholida Hanum, M.H., seorang Dosen Hukum Fakultas Syariah UIN Salatiga sekaligus aktivis perempuan . Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam advokasi hukum dan pemberdayaan korban kekerasan, Cholida membagikan perspektif yang kaya dan berbasis praktik langsung dari lapangan.

Dalam sesi pelatihan, Cholida menekankan pentingnya membangun pendekatan komunitas dalam pencegahan kekerasan seksual, terutama di lingkungan kampus. Ia memaparkan pengalaman LBH yang telah melibatkan paralegal dari enam komunitas dampingan, yang tersebar di berbagai wilayah, sebagai bagian dari strategi advokasi akar rumput.

“Komunitas adalah garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” ujar Cholida. “Mereka yang paling dekat dengan korban, mereka yang paling cepat tahu, dan mereka pula yang pertama bisa memberikan dukungan awal.”

Menurutnya, keberadaan komunitas baik formal maupun informal perlu dipupuk, dikembangkan, dan didukung keberlangsungannya. Ia juga menggarisbawahi bahwa di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dan civitas akademika merupakan aktor utama yang memiliki potensi besar dalam membentuk budaya kampus yang aman dan berpihak pada korban.

Selain membahas pendekatan komunitas, Cholida juga memberikan materi penting mengenai jenis-jenis kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian diperkuat dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konsep persetujuan (consent).

“Satgas tidak hanya harus tahu tentang bentuk-bentuk kekerasan, tapi juga harus mampu mengidentifikasi adanya atau tidak adanya consent dalam interaksi yang terjadi. Ini adalah amanah dari Permendikbudristek yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Pelatihan berlangsung interaktif, diwarnai dengan diskusi dan studi kasus yang menggambarkan berbagai dinamika kekerasan seksual di kampus. Cholida mendorong para peserta untuk tidak hanya melihat kekerasan sebagai kasus hukum, tetapi juga sebagai persoalan relasi kuasa, budaya patriarki, dan ketimpangan sosial yang perlu diurai secara komprehensif.

Menjelang akhir sesi, Cholida memberikan penekanan khusus pada pentingnya pendekatan empatik dalam menangani korban kekerasan. Ia mengingatkan seluruh anggota Satgas PPKPT untuk senantiasa memberikan ruang aman, mendengarkan dengan tanpa menghakimi, serta membangun rasa percaya korban terhadap sistem yang ada.

“Tugas utama Satgas bukan mengadili, tapi melindungi dan memulihkan. Jangan sampai korban mengalami reviktimisasi—yakni trauma tambahan akibat perlakuan buruk dari lingkungan sekitar,” tegas Cholida dalam penutupan sesi pelatihan.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Satgas PPKPT UMS dalam melaksanakan mandatnya, serta memperkuat kolaborasi antara kampus dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya bersama mewujudkan kampus yang bebas kekerasan dan berpihak pada korban.

Berita, Berita HES, Berita HKI, Berita HTN

FDS UIN Salatiga dan Fatawa UIN RMS Surakarta Gelar Studi Banding

Salatiga, 23 September 2025– Kegiatan Studi Banding antara Badan Semi Otonom Mahasiswa (BSOM) Forum Diskusi Santri (FDS) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga dengan Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Forum Mufti Mahasiswa (Fatawa) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta telah dilaksanakan dengan baik. Bertempat di Aula Mini Teater Gedung DPRD Kota Salatiga, kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta dari seluruh anggota BSOM FDS dan 10 peserta perwakilan dari 38 anggota KSM Fatawa. Studi Banding kali ini mengusung tema “Membangun Hubungan Kolaboratif, Menguatkan Komunikasi, dan Mempererat Silaturahmi Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi”.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pembina BSOM FDS Fakultas Syariah UIN Salatiga Erkham Maskuri, Lc., M.S.I. menyampaikan bahwa melalui kegiatan Studi Banding antara BSOM FDS dengan KSM Fatawa, diharapkan antar divisi bisa saling betukar informasi sehingga memunculkan pemikiran dan ide baru untuk memajukan organisasi baik BSOM FDS maupun KSM Fatawa. Beliau juga menceritakan sejarah BSOM FDS dimana dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dikatakan mati suri karena lockdown masa Covid-19.

BSOM FDS kemudian mulai hidup kembali di masa periode tahun 2025. Dalam satu tahun ini mengalami perkembangan yang luar biasa.

“Seringkali kegiatan itu terdokumentasikan dengan baik. Ada beritanya. Ada dokumenternya yang di upload di Facebook, Youtube, Tiktok, dan Instagram”, ujarnya.

Beliau bukan hanya menyampaikan sejarah BSOM FDS, melaikan juga menyampaikan keaktifan anggota dalam mengikuti perlombaan.

“Seringkali teman-teman FDS itu mengikuti  perlombaan diluar wilayah UIN (Salatiga) ditingkat Jawa Tengah maupun Nasional dan Alhamdulillah sudah beberapa kali menjuarainya”, tambahnya.

Ketua Panitia Muhammad Khoiruddin Nur Kholiq menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan Studi Banding ini. “Acara ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi Forum Diskusi Santri UIN Salatiga dengan KSM Fatawa UIN Raden Mas Said Surakarta. Acara ini bukan hanya menjadi ajang ceremonial saja, tetapi juga membawa manfaat dan kesan yang mendalam bagi kita semua”, tuturnya.

Ketua BSOM FDS Novia Khoirun Nisa mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ajang bertukar pikiran, wawasan dan pengalaman untuk meningkatkan program kerja, baik BSOM FDS maupun KSM Fatawa. Ia menginginkan Kegiatan Studi Banding seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena selain mempererat silaturahmi juga mampu menumbuhkan semangat baru dalam menghidupkan tradisi intelektual di kalangan mahasiswa. “Semoga setelah pertemuan ini, baik FDS maupun KSM Fatawa semakin solid, berkembang, dan konsisten dalam memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik Islam”, harapnya.

Ketua KSM Fatawa Muhammad Prayogi memberikan sambuatan singkatnya. “Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, bagi Nusa dan Bangsa” tutupnya.

Acara diisi dengan saling memaparkan organisasi masing-masing yang kemudian dilanjut dengan diskusi bersama. Struktur BSOM FDS ada Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Divisi Kajian dan Diskusi dengan Proker Kajian Kitab, Seminar, dan Bahtsul Masail, Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dengan Proker Pelatihan Bahasa Arab, Pelatihan Membaca Kitab, mencari informasi perlombaan serta mendelegasikan dan membimbing lomba, Divisi Advokasi dan Sosia dengan Proker Bakti Sosial,  Studi Banding, dan Relawan BTQ, dan Divisi Media dan Informasi dengan Proker Dokumentasi, pamflet, Pembuatan Logo, dan Mengelola akun medsos.

Sedangkan susunan kepengurusan KSM Fatawa terdiri dari Ketua Umum, sekretaris, Bendahara, Departemen Fatwa dengan Proker Buletin, Seminar Fatwa, dan Bedah Fatwa, Departemen Debat Hukum Islam dan Keilmuan dengan Proker Pelatihan penulisan pegon, Ngaji kitab, Diklat Fatawa, Quotes Ushul Fiqih dan Mahfudzot, dan Departemen Medinfo dengan Proker Pamflet, Dokumentasi, dan Publikasi.

Kontributor: Ilma Yuni Fatichia (Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022)

Berita, Berita HTN, Kerjasama dalam negeri

Diskusi Bulanan UPTD PPA Kota Semarang: Dosen Fasya bahas Instrumen Hukum Nasional dan Internasional dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Semarang, (19 September 2025) – UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Semarang kembali menggelar diskusi bulanan yang rutin diselenggarakan sebagai wadah berbagi ilmu dan wawasan dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada diskusi kali ini, tema yang diangkat adalah “Instrumen Hukum Nasional dan Internasional dalam Perlindungan Perempuan dan Anak”.

Diskusi yang digelar pada hari Jumat tersebut menghadirkan narasumber utama Cholida Hanum, M.H., seorang akademisi sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Salatiga. Kehadiran Cholida disambut antusias oleh peserta yang terdiri dari anggota UPTD PPA Semarang, praktisi hukum, pendamping korban, serta perwakilan lembaga sosial masyarakat yang aktif dalam isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

Dalam paparannya, Cholida memulai dengan menjelaskan definisi dasar dari instrumen hukum, yaitu sebagai alat, sarana, atau landasan hukum yang digunakan untuk mengatur dan menegakkan norma-norma hukum dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa baik instrumen hukum nasional maupun internasional memiliki posisi strategis dalam menjamin hak dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Menurut Cholida, setidaknya terdapat tiga tujuan utama dari eksistensi instrumen hukum ini, yaitu:

  1. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM),
  2. Menjamin perlindungan dan kemajuan kelompok rentan, serta
  3. Mendukung pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan perjanjian internasional.

Lebih lanjut, ia menjabarkan sejumlah instrumen hukum nasional yang menjadi dasar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

c. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,

d. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara itu, di tingkat internasional, beberapa instrumen hukum yang relevan mencakup:

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),

b. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),

c. Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Diskusi berlangsung hangat dan interaktif, dengan banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar penerapan instrumen-instrumen hukum tersebut di lapangan, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, hingga peran masyarakat dalam pengawasan serta pendampingan korban kekerasan.

Cholida juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan implementasi hukum tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Acara kemudian ditutup dengan pernyataan inspiratif dari Cholida yang menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok rentan. Ia berkata:

“Melindungi perempuan dan anak berarti berinvestasi pada masa depan yang lebih baik.”

Diskusi bulanan ini menjadi bukti nyata komitmen UPTD PPA Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran semua pihak terhadap isu-isu krusial yang menyangkut hak dan keselamatan perempuan serta anak di Indonesia.

Berita, Kerjasama dalam negeri, Realisasi MoU

Diskusi Bulanan Fakultas Syari’ah bahas Prinsip Perkawinan Monogami Kaum Samin

Salatiga, (15/09/2025)- Fakultas Syariah UIN Salatiga kolaborasi bersama Universitas Wahid Hasyim, Semarang adakan diskusi bulanan Guest Lecture mengambil tema “Exploring The Monogamy Principle in The Samin Community’s Customary Marriages in Kudus: Harmonisation of Tradition and State Law”. Diskusi dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom diikuti lebih dari 100 peserta baik mahasiswa dan dosen di Indonesia.

Diskusi dimoderatori oleh Ahmad Hasanuddin Dardiri, M.H. yang juga menjabat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Acara ini secara resmi dibuka oleh Prof. Ilyya Muhsin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa diskusi bulanan Fakultas Syariah ini menghadirkan berbagai narasumber yang tulisannya sudah publish di Jurnal Ijtihad Fakultas Syariah UIN Salatiga.

“Bapak, ibu, selamat mengikuti Guest Lecture secara virtual dengan narasumber Bapak Dr. Iman Fadhilah, M.S.I., sekaligus ini adalah bagian dari implementasi kerjasama antara Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim”, sambutnya.

Dr. Iman Fadhilah, M.S.I. menyampaikan pembahasan tentang prinsip monogami dalam praktik perkawinan Komunitas Samin di Larikrejo. Beliau memaparkan bahwa poligami masih kontroversial di negara-negara muslim dengan regulasi yang bervariasi. Di Indonesia, meskipun poligami diperbolehkan terbatas, Komunitas Samin di Desa Larikrejo, Kudus; memilih untuk menganut prinsip monogami “bojo siji kangge saklawase” atau dalam bahasa Indonesia memiliki makna satu istri untuk selamanya.

“Komunitas Samin mengadopsi prinsip monogami dalam perkawinan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Prinsip bojo siji kangge saklawase ditekankan dengan melarang poligami yang dianggap dapat menyebabkan konflik rumah tangga”, tambahnya.

Praktik monogami di kalangan Samin selaras dengan prinsip monogami dalam Islam, meskipun hukum negara mengizinkan poligami dengan syarat tertentu. Namun, ajaran Samin tetap bertahan sebagai hukum adat. Prinsip monogami dalam hukum negara dan hukum adat Samin menunjukkan keselarasan dalam menekankan nilai kesetiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Langkah konkret seperti kursus pra-nikah mendukung keseimbangan ini.

Ada beberapa fakta menarik dari Komunitas Samin diantaranya tidak ada pencatatan perkawinan resmi, tidak ada sanksi adat untuk pelanggaran, dan kesederhanaan dalam perayaan pernikahan. Kemudian ada Sadat Wong Sikep atau calon mempelai laki-laki mengikrarkan janji setia pada satu istri dalam prosesi “Paseksen” yang disebut “Sadat wong Sikep” dimana janji diucapkan dan disaksikan oleh keluarga dan tamu undangan sebagai komitmen untuk menjaga kesetiaan.

“Prinsip bojo siji kangge saklawase di kalangan Samin menjaga stabilitas dan harmoni dalam keluarga. Meskipun ada tantangan dari modernisasi, prinsip ini tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial mereka”, simpulnya.

Kontributor: Ilma Yuni Fatichia, NIM 33010220056 (Mahasiswa HKI Angkatan 2022)

Berita, Kerjasama dalam negeri, Realisasi MoU

Fakultas Syariah UIN Salatiga Gelar Kuliah Tamu: Mengupas Prinsip Monogami dalam Perkawinan Adat Samin Kudus

Salatiga, 15 September 2025 – Tradisi perkawinan masyarakat Samin kembali menjadi perhatian akademisi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga menggelar kuliah tamu dengan tema “Exploring the Monogamy Principle in the Samin Community’s Customary Marriages in Kudus: Harmonisation of Tradition and State Law”, Senin (15/9). Acara yang berlangsung melalui ruang virtual zoom meeting ini menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Dr. Iman Fadhilah, M.S.I., sebagai narasumber.

Kuliah tamu yang diinisiasi oleh redaktur Jurnal Ijtihad ini dipandu oleh Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga, serta dibuka oleh Prof.Dr. Ilyya Muhsin, M.Si., (Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga). Sekira 150 peserta turut hadir melalui zoom meeting yang terdiri dari para dosen, mahasiswa dan para pemerhati hukum keluarga. Hadir pula civitas akademika dari berbagai kampus dan pengurus Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI), sehingga forum berlangsung dengan nuansa interaktif dan lintas perspektif.

Prof. Dr. Ilyya Muhsin dalam opening speech menyampaikan bahwa kuliah tamu ini merupakan agenda diskusi bulanan yang diinisiasi Editor in Chief dan Managing Editor Jurnal Ijtihad dengan menghadirkan narasumber dari berbagai perguruan tinggi lain. Acara ini sekaligus menjadi implementasi kerja sama antara Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.

“Tema ini dipilih karena masyarakat Samin memiliki banyak keunikan yang membedakan mereka dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah keunikan-keunikan itu masih bertahan di tengah arus perubahan zaman, ataukah mulai pudar? Inilah yang perlu terus diteliti,” tutur Prof. Ilyya.

Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

Dalam paparannya, Dr. Iman menjelaskan bahwa komunitas Samin di Desa Lirikrejo, Kudus, sejak lama memegang teguh prinsip monogami yang dikenal dengan ungkapan bojo siji kangge selawase (satu istri untuk selamanya). Prinsip ini tidak hanya sekadar aturan sosial, tetapi juga dihayati sebagai sumpah janji oleh wong sikep dalam setiap ikatan perkawinan.

“Bagi masyarakat Samin, monogami bukan hanya pilihan, melainkan komitmen yang menyatu dengan cara hidup mereka. Prinsip ini dijalankan untuk menjaga stabilitas rumah tangga, mencegah konflik, dan memastikan keharmonisan keluarga tetap terjaga,” ungkap Dr. Iman.

Ia menambahkan, poligami masih menjadi topik kontroversial di banyak negara muslim dengan variasi regulasi yang berbeda. Di Indonesia sendiri, praktik poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun tidak semua komunitas memilih jalan tersebut. “Komunitas Samin justru mengambil sikap tegas, mereka menolak poligami karena diyakini dapat memicu pertengkaran dan keretakan rumah tangga,” ujarnya.

Seiring perubahan zaman, muncul pertanyaan apakah prinsip monogami ini masih tetap dijalankan atau mulai tergerus modernisasi. Dr. Iman menilai, hingga kini nilai tersebut masih kuat melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Samin. “Modernisasi membawa banyak perubahan, tetapi tidak serta-merta menghapus nilai-nilai yang mereka pegang. Prinsip bojo siji kangge selawase tetap menjadi fondasi yang dijaga sebagai bentuk kesetiaan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan prinsip monogami Samin patut diperhatikan dalam diskursus akademik karena mampu menunjukkan bagaimana komunitas adat menafsirkan aturan keluarga dengan caranya sendiri. Di sisi lain, praktik ini dapat dibaca sebagai upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat.

Suasana diskusi berlangsung dinamis. Peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, hingga pengurus ADHKI aktif mengajukan pertanyaan. Beberapa di antaranya menyoroti bagaimana prinsip monogami Samin dapat dipandang sebagai kearifan lokal yang sejalan dengan nilai hukum keluarga Islam, sekaligus mempertanyakan tantangan yang muncul jika generasi muda Samin mulai bersentuhan lebih intens dengan dunia luar.

Dr. Iman menjawab dengan menekankan pentingnya melihat konteks sosial. “Adat tidak berdiri sendiri, ia hidup bersama masyarakat. Jika generasi muda masih merasa relevan dengan prinsip monogami ini, maka ia akan bertahan. Tetapi jika ada perubahan, maka hukum adat pun akan menyesuaikan diri. Yang penting, nilai dasar berupa kesetiaan dan keharmonisan tetap dijaga,” jelasnya.

Diskusi ini juga memperlihatkan bagaimana hukum adat dapat berjalan seiring dengan regulasi negara. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perkawinan monogami adalah prinsip dasar, meski poligami tetap terbuka dengan syarat ketat. Dengan demikian, praktik perkawinan masyarakat Samin tidak hanya sejalan dengan nilai adat mereka, tetapi juga selaras dengan ketentuan negara.

Bagi banyak akademisi yang hadir, fenomena ini menarik karena memperlihatkan titik temu antara tradisi dan regulasi. Kajian semacam ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja di level lokal, yang sering kali berbeda dengan gambaran umum di masyarakat luas.

Acara kuliah tamu Fakultas Syariah UIN Salatiga ditutup dengan harapan bahwa diskusi lintas kampus ini dapat terus berlanjut. Selain memperkaya pengetahuan akademik, forum semacam ini juga membuka ruang untuk riset kolaboratif yang lebih mendalam.

“Diskusi ini bukan akhir, melainkan awal dari kajian yang lebih luas. Semoga semakin banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti komunitas Samin, tidak hanya soal perkawinan, tetapi juga aspek sosial dan budayanya yang lain,” pungkas Prof. Ilyya.

Dengan demikian, kuliah tamu ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga mempertegas pentingnya menjaga dialog antara tradisi dan hukum negara. Di tengah arus modernisasi, prinsip monogami ala Samin tetap memberi pelajaran bahwa kesetiaan dan keharmonisan adalah fondasi keluarga yang tak lekang oleh waktu.

Berita, Berita HTN

Diskusi Bulanan Prodi HTN: Menakar Peran MK dalam Menjaga Arah Legislasi Demokrasi

Salatiga, (28/08/2025) – Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) Fakultas Syari’ah UIN Salatiga kembali menyelenggarakan kegiatan Diskusi Bulanan secara daring yang kali ini mengangkat tema “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Arah Legislasi Demokrasi: antara Penegakan Konstitusi dan Dinamika Politik”, pada 28 Agustus 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh para mahasiswa fakultas Syari’ah, Aini Rahmania, S.H., M.H. sebagai narasumber dan Galih Aji Nugroho sebagai moderator. Diskusi bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran strategis dalam memastikan legislasi tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, meskipun seringkali harus berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan politik.

Dalam paparannya, narasumber menekankan bahwa MK tidak hanya bertugas sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai tetapi juga sebagai penafsir konstitusi yang mampu menegaskan batas-batas kekuasaan legislatif. Melalui putusan-putusan strategisnya, MK berusaha mengawal agar setiap produk hukum yang lahir dari lembaga legislatif tidak menyimpang dari nilai-nilai demokrasi dan prinsip konstitusionalitas.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pandangan kritis mereka terkait hubungan antara hukum dan politik. Beberapa isu aktual, seperti pembatalan undang-undang yang dinilai bermasalah dan perdebatan seputar kewenangan MK, menjadi bahan perbincangan yang menarik.

Narasumber menyampaikan bahwa kegiatan Diskusi Bulanan ini akan terus dilaksanakan sebagai wadah akademik untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, peka terhadap isu-isu konstitusional, serta membiasakan diri berdialektika dengan sudut pandang akademis.

“Diskusi ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa mengenai peran vital MK dalam menjaga arah demokrasi di Indonesia, sekaligus membangun kesadaran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik,” ungkapnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan rangkuman poin-poin penting yang diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan bekal bagi mahasiswa dalam mengembangkan keilmuan di bidang hukum tata negara.

Berita, Berita HES, Berita HKI, Berita HTN

Mahasiswa Fasya Berhasil Kembangkan Website SIMADES untuk Desa Ketanggi

Selasa, (26 Agustus 2025) – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, 9 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Setanggi yakni Zamhuri Maknawi, Aulia Rachma, Danu Hermantyo, Riska Dini Al Nandalucia, Tutut Safitri, Muhammad Azka Rosada, dan Adi Tri Febrianto dari Prodi Hukum Tata Negara serta Degga Arum, Nabila Khusnul dari Prodi Hukum Keluarga Islam berhasil menciptakan sebuah terobosan yang membawa angin segar bagi masyarakat Desa Ketanggi. Mereka sukses mengembangkan sebuah website desa bernama SIMADES (Sistem Informasi Desa) yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan digital bagi warga.
Pembuatan website ini berawal dari ide sederhana para mahasiswa KKN yang melihat masih terbatasnya akses informasi di lingkungan masyarakat pedesaan. Selama menjalankan program KKN, para mahasiswa menemukan bahwa banyak warga yang masih kesulitan memperoleh informasi terkait pelayanan administrasi desa, pengumuman kegiatan, hingga berita-berita terbaru. Dari sinilah muncul gagasan untuk menghadirkan sistem informasi berbasis website yang mudah diakses oleh siapa saja.
Dengan modal kemampuan otodidak, para mahasiswa mulai merancang konsep dasar SIMADES. Dalam waktu kurang dari satu minggu, mereka berhasil menyelesaikan website tersebut, meskipun harus melalui proses panjang yang penuh tantangan. Tahapan pengerjaan dimulai dari pembuatan prototype, kemudian dilanjutkan dengan proses coding, penyambungan link antar halaman, hingga tahap akhir yaitu finishing dan pengujian sistem.
Selama proses tersebut, berbagai kendala teknis sempat muncul, terutama pada bagian pengkodean dan tampilan antarmuka. Namun semangat kerja sama tim serta keinginan kuat untuk memberikan kontribusi nyata kepada desa membuat mereka tidak mudah menyerah. Mereka terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan hingga akhirnya website dapat berjalan dengan baik dan siap digunakan.
“Membangun website ini bukan perkara mudah. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan agar sesuai dengan prototype awal. Namun kami bersyukur, berkat kerja keras teman-teman, akhirnya SIMADES bisa selesai tepat waktu,” ujar Zamhuri Maknawi, Koordinator Desa dari kelompok KKN UIN Salatiga.
Zamhuri juga menambahkan bahwa kehadiran website SIMADES diharapkan mampu mendukung digitalisasi pelayanan publik di Desa Ketanggi. Melalui platform ini, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi penting seperti data administrasi, berita desa, agenda kegiatan, hingga informasi bantuan sosial secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor desa.
Sementara itu, pihak pemerintah desa menyambut positif inovasi yang dihadirkan mahasiswa tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras mahasiswa KKN UIN Salatiga. Pembuatan website ini sangat membantu kami dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah desa menuju tata kelola yang lebih transparan dan modern,” tutur Ariyanto, S.H.I, selaku Sekretaris Desa Ketanggi.
Ariyanto menambahkan, dengan adanya SIMADES, perangkat desa kini memiliki sarana baru untuk menyampaikan informasi secara lebih cepat dan akurat. Hal ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui kanal komunikasi digital yang tersedia.
Kini, website SIMADES telah resmi diluncurkan dan dapat diakses melalui mesin pencarian Google. Warga desa pun sudah mulai memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia, seperti layanan administrasi online, berita desa terkini, serta informasi seputar kegiatan masyarakat.
Melalui keberhasilan ini, mahasiswa KKN UIN Salatiga tidak hanya menunjukkan kemampuan akademik dan teknis mereka, tetapi juga membuktikan bahwa kontribusi nyata terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui semangat inovasi dan kepedulian sosial.
Dengan adanya SIMADES, Desa Ketanggi kini semakin siap melangkah menuju era digitalisasi pemerintahan desa, di mana keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan menjadi kunci utama kemajuan masyarakat.

Kontributor: Zamhuri Maknawi