Jurnal Fakultas Syari’ah Menuju Jurnal Internasional Bereputasi

Fakultas Syariah- Jurnal ilmiah adalah ruh dari eksistensi sebuah perguruan tinggi. Indikasi kemajuan sebuah perguruan tinggi salah satunya diukur melalui kemampuannya dalam pengelolaan dan manajemen jurnal ilmiah. Tentu saja kualitas pengelolaan jurnal juga harus diimbangi dengan penelitian aktif para dosen yang hasilnya dipublikasikan melalui jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Salah satu hasil dari penelitian yang wajib dipenuhi oleh seorang peneliti adalah jurnal ilimiah.

Oleh karenanya penting untuk meningkatkan kemampuan para akademisi perguruan tinggi terlebih para pengelola jurnal untuk dapat mengelola jurnalnya sehingga menjadi jurnal bereputasi Internasional. Menengok kepentingan tersebut, Fakultas Syariah mengadakan workshop pengelolaan jurnal bertajuk “Menuju Jurnal Internasional Bereputasi” di Hotel Lorin Solo, 06-07 November 2019.

Maksud dan tujuan, workshop diantaranya:

  1. Memahami bagaimana strategi pengelolaan jurnal menuju jurnal ilmiah bereputasi Internasional
  2. Meningkatkan akademik dan keilmuan civitas akademika IAIN Salatiga dalam bidang pengelolaan jurnal

Dekan Fakultas Syari’ah (FS) IAIN Salatiga Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya Beliau menegaskan bahwa acara ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan IAIN Salatiga dan khususnya FS untuk kedepan memiliki jurnal yang bereputasi Internasional. Selain itu juga beliau mengatakan bahwa FS akan membuat jurnal baru yang berfokus pada kajian hukum postif.

Saptoni, MA sebagai narasumber dalam workshop ini menyampaikan definisi tentang  Online Jurnal System (OJS). Bahwa OJS adalah Software berbasis website untuk mengelola penerbitan jurnal:

  1. Jurnal online: semua proses manajerial berbasis web, dari penerimaan naskah-review-publikasi, dilakukan dalam OJS
  2. Jurnal online: OJS hanya untuk mengunggah (upload) publikasi, proses manajerial bersifat luring (offline)
  3. Jurnal cetak: OJS hanya untuk proses naskah, publikasi dalam bentuk tercetak

Terkait bagaimana mengelola sebuah jurnal. Saptoni menyampaikan beberapa strategi persiapan menuju jurnal terakreditasi dan bereputasi internasional, yaitu:

(1) Peningkatan kualitas artikel ilmiah, dengan mengikuti rambu-rambu akreditasi jurnal ilmiah nasional, berbahasa inggris, dan dan mempersiapkan untuk sitasi naskah jurnal;

(2) Jurnal mengikuti platform jurnal-jurnal internasional yang terkenal, baik dari segi tampilan, bahasa, pengelolaan, layout artikel, maupun sistem editorialnya, misalnya: Elsevier, Springerlink, Taylor & Francis, Wiley Interscience, American Chemical Society, etc.

(3) Jurnal harus ada versi elektronik dan online (versi cetak optional) yang dibangun dengan software OJS

(4) Nama jurnal harus sesuai dengan data di database ISSN, baik sistem volume-nomor maupun halaman abstrak artikel

(5) Setiap artikel dilengkapi dengan DOI

(6) file artikel PDF di-online-kan secara fulltext pada setiap issue jurnal

(7) struktur pengelola jurnal ilmiah harus sesuai dengan platform jurnal ilmiah internasional pada umumnya, seperti: Editor-in-Chief; Managing/ Associate Editor; International Editorial Board, Assistant/Layout Editor; Administration

(8) Aims and Scope, Editorial Board, Author Guidelines, Publication Ethics & Malpractice Statements, dan Indexing & Abstracting, sebaiknya ditampilkan di menu atas (top menu) dan dibuat halaman terpisah dari lainnya

(9) Geographical Diversity in Reviewer, sebaiknya berasal dari perwakilan lima benua (Asia, America, Eropa, Africa, Australia)

(10) Geographical Diversity in International Editorial Board, sebaiknya berasal dari perwakilan lima benua (Asia, America, Eropa, Africa, Australia). Sebaiknya memilih reviewer yang sudah pernah publikasi di Scopus dan sudah memiliki h-indeks di Scopus. Tampilkan h-index Scopus di profil Editorial Board tersebut

(11) Geographical Diversity in Authors: sebaiknya terwakili oleh 5 benua (Asia, America, Eropa, Africa, Australia) jika mungkin; Lakukan Call for Paper kepada potential authors, misalnya pencarian di Scopus atau ScienceDirec, serta mengundang mereka sebagai reviewer

(12) lakukan indeksasi jurnal ilmiah di database pengindeks internasional bereputasi Nasional dan Internasional

(13) implementasikan sepenuhnya sistem manajemen ejournal secara online (suggested to use open journal system), mencakup: Online Submissionof Manuscript by Author; Online Tracking of Manuscript by Author; Online Review by Reviewer; Online Editorial Works by Editors; Online Layout Editing and Copyediting by Assistant Editor; Online Proof-Reading by Authors; Online Publishing(Volume, Issue/No, Year, InPress)

(14) tampilkan indikator capaian jurnal di halaman depan portal dengan tujuan agar para penulis potensial tertarik untuk menulis di jurnal tersebut. Misalnya tentang jumlah publikasi, sitasi, dan h-index di Google Scholar, Scopus, Schimago Journal Rangking (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP), dan The Impact per Publication (IPP)

(15) gunakan standar yang baku untuk references atau daftar pustaka, dengan menggunakan aplikasi references manager (misalnya Mendeley). Jumlah minimum 80% dari daftar pustaka sebaiknya bersumber dari literatur primer; dan

(16) hubungkan atau publikasikan portal e-journal dengan sosial media, seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain.

Dari narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yang disambut dengan antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan serta banyaknya pertanyaan.

Tantangan dan Peluang Fakultas Syari’ah dalam Merespon Perubahan PMA No: 33 Tahun 2016 Fakultas Syari’ah Gelar Workshop Review Kurikulum

Fakultas Syariah- “Tantangan dan Peluang Fakultas Syari’ah dalam Merespon Perubahan Gelar Sarjana Syari’ah Menjadi Sarjana Hukum Pasca PMA No: 33 Tahun 2016” menjadi tema yang diusung dalam acara workshop review kurikulum Fakultas Syariah (FS) di Hotel Lorin Hotel Surakarta (04-05 November 2019).

Workshop ini diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan Fakultas dan beberapa dosen yang ditugaskan.

 Tujuan terselenggaranya workshop ini adalah:

  1. Memberikan pemahaman tentang pengembangan Kurikulum bagi seluruh program studi (Prodi) di FS IAIN Salatiga.
  2. Memberikan bimbingan teknis langkah penyusunan kurikulum dengan adanya perubahaan gelar lulusan FS dari S.Sy menjadi S.H.
  3. Hasil yang diharapkan ialah draft kurikulum yang baru dari masing-masing program studi di FS IAIN Salatiga

Kemudian workshop ini dimaksudkan agar: 1) Setiap Prodi dapat menyusun deskripsi pencapaian pembelajaran sesuai dengan perubahan gelar sarjana syari’ah menjadi sarjana hukum; 2) Setiap Prodi dapat menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dengan adanya perubahan PMA No: 33 Tahun 2016 sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum Prodi masing-masing, dan 3) Setiap Prodi dapat mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya pencapaian pembelajaran berdasarkan kurikulum masing-masing Prodi.

Dekan FS, Ibu Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag. dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyusun dokumen kurikulum Prodi yang ada di FS dengan adanya perubahan PMA No: 33 Tahun 2016. Kurikulum yang ada di FS saat ini masih di dominasi kurikulum Syari’ah, dengan adanya perubahan tersebut diharapkan dapat diselaraskan dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Non Syari’ah. Adanya singkronisasi kurikulum dengan kompetensi lulusan FS dan memiliki identitas sendiri. Lulusan FS dapat setara dengan lulusan Fakultas Hukum dan dapat melanjutkan pendidikan ke notaris atau pendidikan profesi lainnya serta dapat bekerja di Lembaga-lembaga hukum tingkat nasional.

Setelah itu masuklah kepada acara inti yaitu materi disampaikan oleh Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  yang dipandu oleh moderator M. Yusuf Khummaini, S.HI., M.H. Didalam materinya Khoiruddin menyampaikan beberapa hal dimulai dari peran seorang dosen dalam menyampaikan perkuliahaan tidak hanya berisi materi perkuliahaan tapi juga pendidikan moral, spiritual dan memberikan motivasi yang dapat menjadikan seorang mahasiswa menjadi orang sukses. Pembahasan berikutnya adalah capaian pembelajaran yang berisi pengetahuan (knowledge), ilmu pengetahuan (science), keterampilan (skill), pengetahuan praktis (know how) dan afeksi (character). Pembahasan berikutnya mengenai rancangan perkuliahaan semester (RPS) didalamnya merupakan gambaran proses pembelajaran. Pembahasan terakhir tentang peningkatan mutu lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) setidaknya dapat memenuhi beberapa hal: tujuan yang dapat dilihat dari Profile Lulusan yang diharapkan, bahan kajian yang digunakan, proses pembelajaran dan evaluasi.

Acaranya selanjutnya adalah penandatanganan MOU Dekan FS dengan Khoiruddin selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI). 

Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. dengan moderator Farkhani, M.HI., M.H. tentang Hukum Tata Negara (HTN). Narasumber menyatakan Prodi HTN yang ada di FS harus menginduk pada ke Syariah-nya, bukan ke politiknya atau pun ke hukum umumnya. Belum adanya pakem yang jelas HTN di FS, sehingga diserahkan kepada Ketua Prodi akan dibawa kemana kurikulumnya. Menurut Yani, lulusan dari HTN FS bisa menjadi apa saja, bias dibagi 3 kriteria: 1. Hakim yaitu pengetahuan dan bijaksana; 2. Hakim yaitu bijaksana; dan yang 3. Alim yaitu pengetahuan.

Kemudian materi disampaikan oleh Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D, yang menelaah satu persatu kurikulum dari Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES). Asep memilah 4 struktur kurikulum: pertama: matakuliah nasional; kedua: matakuliah Institut; ketiga: matakuliah fakultas; keempat: matakuliah Prodi.  Untuk matakuliah fakultas, Asep membagi lagi kepada 4 cakupan: 1. Hukum positif, 2. Hukum Islam, 3. Kemahiran Hukum, 4. Metode. Setelah mengupas kurikulum, narasumber juga membahas mengenai lulusan dari Prodi HES yang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Diharapkan nantinya lulusan HES dapat memiliki wawasan yang komprehensif sehingga memiliki kompetensi sebagai penegak hukum, praktisi hukum dan legal offiver dilembaga keuangan syari’ah.

Hari berikutnya pembahasan kurikulum Prodi yang dipimpin langsung oleh Wadek Bidang Akademik Bapak Dr. Ilyya Muhsin, M.Si. Peserta berkelompok sesuai Prodi masing-masing, kelompok satu HKI; kelompok dua HES; kelompok ketiga HTN. Peserta meliputi  ketua Prodi, sekretaris Prodi, dan dosen yang ditunjuk untuk masuk kedalam kelompok menurut Prodi masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan adalah matakuliah yang termasuk kedalam Prodi dan fakultas. Wadek Bidang Akademik FS mengkondisikan para peserta untuk bersemangat dalam penyusunan dokumen kurikulum ini, sebagai bagian dari upaya membentuk kurikulum Prodi di FS IAIN Salatiga. Dekan FS menghimbau pada seluruh peserta workshop bahwa setiap Prodi diharapkan dapat membuat kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan memperhatikan masukan dari para narasumber mengenai kurikulum yang sudah ada.

Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Prespektif Gender dan HAM

Fakultas Syariah- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan, Pasal 1). Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia menjadi peran pasangan untuk saling mengisi kekurangan dan saling menyadari untuk peran masing-masing adalah sama pentingnya.

Mahasiswa yang mayoritas menjadi calon pengantin, dilihat sangat perlu untuk mendapatkan bekal pengetahuan perkawinan. Lebih khusunya bagi para kaum hawa yang sering menggelorakan opini bahwa merekalah kaum yang lebih dirugikan, baik dalam aturan secara tertulis maupun tidak. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam (HKI), menggelar seminar yang bertajuk “Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Prespektif Gender dan Ham” di Aula, November 2019.

Hadir dalam seminar ini, Prof. Dr. Khoiruddin NAsution, M.A. (Ketua umum ADHKI) dan Dian Puspitasari, S.H. (Mantan Direktur LRC-KJHAM Jawa Tengah) sebagai narasumber, serta Cholida Hanum, M.H. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Salatiga) sebagai moderator.

Seminar ini dihadiri lebih dari 200 peserta mahasiswa prodi HKI dan dibuka oleh Dekan Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. terselenggaranya seminar nasional ini merupakan follow up dari diskusi rutinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh divisi Komisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (KPSDM) yang telah diselenggarakan setiap minggunya, tutur Ketua Panitia Najib Mudin.

Kroiruddin menjelaskan kepada peserta seminar bahwa harus tahu dulu tentang makna dari gender. Yaitu dengan ringkas dan tegas dapat disebutkan bahwa apa saja sifat, budaya, karakter yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan disebut bersifat gender. Maka tuntutan kesetaraan jender adalah tuntutan untuk diberikan kesempatan yang setara/sama kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan apa saja yang dapat dipertukarkan antara keduanya termasuk dalam bidang perkawinan.

Kemudian Dian menambahkan UU 1 tahun 1974 pada masanya merupakan keberhasilan Bangsa Indonesia dan gerakan perempuan untuk memiliki peraturan yang bisa diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia diseluruh wilayah Indonesia bagi yang beragama islam dan mengatur tentang isu-isu krusial yang berhubungan dengan perempuan. Paska tahun 1974 pemeritah Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional diantaranya: Konvensi Cedaw, Konvensi anak, Konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya, Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, dst. Beberapa isi pasal UU perkawinan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat dan berpotensi pada pengurangan pemenuhan hak  asasi terutama hak  asasi kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas).

MOU Dekan Fakultas Syari’ah dengan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI)

Fakultas Syariah– penandatanganan MOU Dekan Fakultas Syari’ah dengan Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) dilaksanakan di Hotel Lorin Solo pada 04 November 2019. Kerjasama yang diharapkan ADHKI bisa membekali dan memberikan wadah bagi dosen-dosen Hukum Keluarga Islam untuk berkiprah dalam dunia akademisi dan non-akademisi.

DINAMIKA HUKUM PASAR MODAL SYARI’AH DI INDONESIA

F. Syariah- Tren pasar modal syari’ah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada saat ini. Namun pertumbuhan tersebut masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang eksistensi psar modal syari’ah.

Melihat kondisi tersebut fakultas Syariah mengadakan seminar dengan tujuan mensosialisasikan pasar modal Syariah agar mahasiswa mengetahui dan bisa menjadi bagian pertumbuhan pasar modal Syariah di Indonesia. Khususnya untuk mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas mengundang pemateri yang handal dalam mengupas tema seminar “Dinamika Hukum Pasar Modal Syari’ah di Indonesia” sehingga bisa membekali untuk menjadi generasi penerus dalam mengelola pasar modal Syariah di Indonesia. Dengan gelar sarjana hukum akan memberikan peluang lebih luas daripada disaat masih bergelar sarjana Syariah, Ungkap Dekan Fakultas Syariah dalam sambutannya.

semnas dinamika hukum pasar modal syariah fakultas syariah IAIN Salatiga

Lanjut Dekan menyampaikan untuk tema seminar memang hampir sama dengan fakultas ekonomi, namun untuk membedakannya, judul awal diberi “Dinamika Hukum” sebagai pembeda agar memiliki nuansa fakultas syari’ah. Tidak lupa beliau berpesan untuk mahasiswa mempersiapkan diri sesuai dengan kompetensi yang sudah diberikan dari fakultas untuk menjadi hakim, praktisi di lingkungan perbankan dan juga Lembaga-lembaga keuangan Syariah.

Pemateri yang hadir dalam seminar ini, Wuri Ekawati Putri (Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah, Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan), Fanny Rifqi El Fuad, S.E., M.Si (Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 1) dan Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. (Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan alumni fakultas syari’ah).

Wuri menyampaikan “Kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU Pasar Modal, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan Dalam Pasar Modal: Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Fanny menambahkan bahwa “Pasar Modal Syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama  yang membentuk Pasar Modal Syariah yaitu pasar modal dan prinsip islam di Pasar Modal. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan Efek yang ditransakskan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal.

Prinsip Islam di pasar modal juga disampaikan oleh Fanny sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variable atau syarat utama  terbentuknya pasar modal secara syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelarangan Riba, Gharar, Maysir (Judi) dan Kehalalan Barang. (Islamic Capital Market Fact Finding Report –IOSCO 2004).

  1. Riba, suatu tambahan dalam transaksi Efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian  tidak terpisahkan dari transaksi tersebut.
  2. Gharar, suatu ketidakjelasan/ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas dan penyerahan obyek akad
  3. Maysir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan atau manipulasi.
  4. Kehalalan barang, barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya ( Haram Li Dzatihi), bukan karena zatnya (Haram li Ghairihi) dan karena keberadaannya

(HAR)

Menakar Jalan Konstitusional Polemik Undang-undang

Fakultas Syariah– Profil lulusan Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) adalah sebagai Ahli Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum (Hakim dan Penasehat Hukum), Legal Drafter dan Asisten Peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Profil tersebut mendorong Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HTN untuk ikut mempersiapkan diri dalam mengasah dengan bekal ketrampilan dan melaksanakan konsep hukum tata negara baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar nasional yang terselenggara di Aula F. Syariah dengan pemateri:

  1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. (Komisioner terpilih KPK RI 2019-2023)
  2. Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum. (Mantan Ketua KPK RI)
  3. Abdul Rokhim, S.Ag. (Direktur SPPQT dan Pengamat politik Indonesia)

Dalam seminar tersebut, Ghufron memaprakan sebab terbesar korupsi berjalan adalah karena akar proses politiknya adalah politik demokrezy bukan demokrasi. Karena money politik yang sudah tersebar dimana-mana dan didukung oleh masyarakat yang secara langsung menerima keberadaan hal tersebut.

Maka dari itu peran mahasiswa yang kritis dengan lingkungan dibutuhkan dalam kondisi negara saat ini, sesuai dengan uraian yang disampaikan Rokhim, bagaimana cara membangun nalar kritis mahasiswa itu lewat diskusi. Karena dari diskusi akan tereksplorasi, otak akan terasah dan daya kritis akan meningkat.

Menariknya pembahasan dalam seminar ini, peserta seminarpun melontarkan pertanyaan kepada pemateri yaitu bagaimana peran KPK dalam pencegahan korupsi yang sudah mengakar dan membudidaya di negara ini?.

Busyro menjawab pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan tatacara dan tata kelola masyarakat madani yang aktif menjadi pengawas eksternal dan bias dengan jalan penggunaan anggaran dan kewenangan seperti di DPR dapat ditampilkan atau disosialisasikan kemasyarakat. Pimpinan KPK mengadakan diskusi dengan DPR 9 fraksi yang menghasilkan buku putih yang dipersembahkan kepada DPR. Persembahan itu harapannya supaya DPR tidak menjadi Lembaga yang terkorup, imbuh Busyro.

(HAR)

Launching Pusat Studi Ilmu Falak Indonesia (PUSIFA) Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga

Salatiga- Berdirinya PUSIFA di Fakultas Syari’ah dilatar belakangi kegelisahan-kegelisahan masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya dan salatiga pada khususnya, karena ilmu falak adalah ilmu yang sangat unik dan besar manfaatnya yang pantas untuk selalu didalami selalu dipahami dan dikaji terkait dengan perkembangan-perkembanganterutama hukum di Indonesia. Erat kaitannya Ilmu Falak dengan hukum, Kenapa? karena semua amaliah yang kita lakukan dari kapan kita sholat, kapan sholat itu berakhir, menghadap kemana, kemudian kapan kita harus puasa dan berbuka itu semua tergantung pada pakar-pakar ilmu falak, tutur Dekan F. Syariah Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. dalam sambutannya sekaligus meresmikan pembukaan PUSIFA di Aula, Jum’at/ 11-10-2019.

Zumrotun menambahkan, bahwa salah satu kompetensi utama alumni F. Syariah adalah menjadi hakim. kalau mahasiswa tidak ahli ilmu falak jangan mengharap untuk mudah diterima menjadi hakim. Karena salah satu tugas hakim adalah menyumpah, menetapkan kapan datangnya 1 syawal, kapan datangnya 1 muharom dan seterusnya.

Pembukaan PUSIFA Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga

Inisiator berdirinya PUSIFA yaitu Rifa Jamaluddin, S.H.I., M.H.I. menerangkan betapa penting adanya PUSIFA. dari internal sendiri bisa bermanfaat menumbuhkan live skill pada mahasiswa syari’ah supaya tidak hanya memiliki skill dalam hukum, namun juga memiliki skill untuk bisa membuat jadwal waktu shalat, puasa dan sebagainya.

Rifa menyampaikan pula manfaat eksternal berdirinya PUSIFA, yaitu dapat memberikan informasi kepada instansi-instansi yang ada di Indonesia, baik lembaga pendidikan maupun universitas. Bahkan di Dunia internasional bisa mengetahui bahwa di F. Syari’ah terdapat study ilmu falak.

Tidak cukup itu, Rifa memberikan pemaparan bahwa kedepannya PUSIFA diharapkan bisa menjadi tempat untuk bisa belajar ilmu falak yang lebih mendalam.

(H4R)

Batasan Usia Nikah dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Kuliah Tamu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga

Salatiga-Undang-undang perkawinan yang dibuat oleh negara dan pemerintah, memiliki tanggung jawab dan kepentingan besar dalam mengawal dan mengarahkan masyarakat agar tersetruktur dengan baik. Seperti halnnya dengan Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Melihat UU tersebut, ketika warga yang ingin melakukan pernikahan belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh UU perkawinan, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai aturan dalam pasal 63 UU NO.1 Tahun 1974.

Begitu menariknya ketentuan tersebut, Jum’at (11-10-2019) di Aulia gedung Fakultas Syari’ah mengadakan acara kuliah tamu dengan tema “Batasan Usia Nikah dalam UU perkawinan di Indonesia” dengan nara sumber Prof. Dr. Euis Nurlailawati, M.A. (Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta).

Dalam acara ini, Euis memaparkan bahwa “ketentuan usia nikah dalam UU yang kita punya untuk konteks di Indonesia sudah baik. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan pada masyarakat, dalam memahami ketentuan ini dan memahami dispensasinya masih sempit. Artinya ketentuan dispensasi perkawinan yang lebih mereka ikuti.

Euis berharap melalui acara ini, mahasiswa dapat memahami ketentuan perkawinana dengan baik dan bisa menjadikan topik ini sebagai topik yang menarik untuk dikaji bukan hanya melekat pada praktek nikah di bawah umur tapi isu-isu yang terkait dengan ketentuan tersebut. Kaitannya dengan konvensi hak anak yaitu untuk perlindungan anak dan lain-lain.

(H4R)