Bawaslu menjadi team Teaching Mata Kuliah Hukum Tatanegara : Project Sosialisasi pengawasan demokrasi di SMK Salatiga
Salatiga, (22 Mei 2026) – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Laboratorium Fakultas Syariah menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk “Gen-Z Pionir Pengawas Partisipatif” di SMK Negeri 3 Salatiga pada Jumat (22/5). Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi antara lembaga akademik dan lembaga pengawas pemilu dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Sosialisasi ini diikuti oleh siswa dan siswi SMK Negeri 3 Salatiga yang memiliki ketertarikan terhadap isu demokrasi, kepemiluan, serta pengawasan partisipatif. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diajak memahami bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.
Dalam sambutannya, panitia kegiatan menyampaikan bahwa Generasi Z memiliki posisi yang sangat strategis dalam perkembangan demokrasi modern. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, Gen-Z dinilai memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, sekaligus mengawal jalannya demokrasi secara lebih terbuka dan partisipatif.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama Fakultas Syariah, Bawaslu Kota Salatiga, dan Laboratorium Fakultas Syariah untuk membangun budaya demokrasi yang sehat di lingkungan pelajar. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui edukasi politik yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dikemas secara interaktif agar lebih dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini.
Dalam pemaparan materi, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan Pemilu yang demokratis sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, siswa juga diajak memahami pentingnya pengawasan partisipatif sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan guna mencegah terjadinya pelanggaran maupun praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
Pemateri menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif menjadi semakin penting di tengah maraknya penyebaran informasi politik di media sosial. Generasi muda dinilai perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh hoaks, propaganda politik, maupun praktik politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi.
Selain membahas pengawasan pemilu, kegiatan tersebut juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan Pilkada. Peserta diberikan pemahaman bahwa netralitas aparat negara merupakan salah satu prinsip penting dalam menciptakan pemilu yang adil, kondusif, dan berintegritas.

Berbagai materi disampaikan secara komunikatif dan relevan dengan kehidupan pelajar, mulai dari peran Gen-Z dalam demokrasi dan pemilu, pengawasan partisipatif serta peran Bawaslu, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu di kalangan generasi muda, hingga edukasi mengenai bijak bermedia sosial, anti-hoaks, dan anti money politics.
Tidak hanya berisi penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif yang memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan pandangan serta pertanyaan terkait persoalan demokrasi dan kepemiluan. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya keterlibatan siswa selama sesi berlangsung.
Untuk menciptakan suasana yang lebih menarik dan edukatif, panitia juga menghadirkan permainan dan kuis seputar pengawasan pemilu. Melalui metode tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman secara teoritis, tetapi juga diajak belajar melalui pendekatan yang menyenangkan dan dekat dengan karakter generasi muda saat ini.
Penyelenggara berharap kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran politik generasi muda sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi juga mampu menjadi pelopor pengawasan partisipatif yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab.

