Category: Berita HTN

SALATIGA – Plt Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyebut banyak partai politik (parpol) gagal melakukan kaderisasi. Hal ini diutarakan dalam kuliah umum Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, di Auditorium Kampus II IAIN Salatiga, Senin (26/2/2018) siang.

[wds id=”6″]

“Salah satu indikasinya banyak parpol tidak mencalonkan kadernya sendiri saat pemilu,” ujar dia di hadapan peserta kuliah umum Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dengan mengambil tema ‘Kegagalan Kaderisasi Partai Politik: Langkah Antisipasi dan Solusinya’.

Selain itu munculnya calon tunggal di beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Hal ini menjadi indikasi ketidakmampuan parpol menyiapkan kader guna mampu bersaing dalam kancah pemilihan umum. “Tidak mampu menyiapkan kader berarti tidak ada kerja politik, maka mesin politik-pun tidak bekerja,” ungkap dia.

Arifin mengungkapkan politik saat ini hanya terfokus pada kegiatan pemilihan lima tahunan dalam rangka perebutan kekuasaan. Dalam perebutan kursi kekuasaan tidak diimbangi perkuat kaderisasi. Alhasil justru tidak menyiapkan kader secara maksimal.

Kendati demikian, lanjut dia, masih ada parpol yang menyiapkan kader secara serius, misalnya melalui sekolah atau pelatihan. “Tantangan ke depan karena saat ini memakai sistem pemilihan langsung maka yang terpilih punya utang kepada rakyat,” papar dia.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya politik sehingga terkadang memunculkan pemakluman sebagian pejabat yang mengangap korupsi tak mengapa asalkan untuk kepentingan masyarakat. “(Pemikiran) ini sangat disayangkan. Karenanya selagi masih muda, masih mahasiswa lakukan kerja sosial sebagai modal sosial jika ke depan ingin menjadi kepala daerah atau berkecimpung didunia politik,” kata dia.

Terpisah, Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. berharap para mahasiswa bisa mengambil pelajaran dari Plt Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang telah menjabat wakil bupati pada usia 25 tahun. ”Meski masih muda semangatnya patut ditiru untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek. Apalagi mahasiswa adalah kader penerus dalam memperjuangkan organisasi dan parpol ke depan,” terang dia.

Ibu dekan menambahkan kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi yakni banyaknya kader yang keluar atau pindah parpol. Fenomena ini tidak saja terjadi di tingkat pusat tetapi juga di tingkat bawah, seperti kecamatan. “Tidak hanya pindah tapi juga mendirikan parpol baru,” ungkap dia. (Zidni/Humas IAIN Salatiga)

SEMINAR NASIONAL BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

Salatiga, 16 September 2017 – Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga telah mengadakan acara Seminar Nasional dengan tema “Menakar Untung Rugi Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Masa Depan” di Auditorium Aula Kampus 1 IAIN Salatiga Jl. Tentara Pelajar No.2 Salatiga.

Dihadiri oleh sekitar 450 Mahasiswa IAIN Salatiga dan Non IAIN Salatiga. Wakil Dekan 1 Fakultas Ushuludin Adab dan Humainiora, Wakil Dekan 1 Fakultas Syari’ah, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Dosen IAIN Salatiga, Civitas Akademika Fakultas Syari’ah,. Serta dihadiri oleh Ketua KPU Kota Salatiga beserta Anggotanya. Pemateri pada Seminar Nasional tahun ini berasal dari KPU RI yakni Bapak Pramono Ubaid Tanthowi, S.Ag., M.A. pemateri yang kedua Kornas JPPR (Jaringan) yakni Bapak Sunanto, S.H.I. dan pemateri yang ketiga berasal dari Akademisi yakni Bapak Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Tata Negara Islam. Dengan Moderator Muhammad Choirul Huda, M.H. (Dosen HTNI IAIN Salatiga).

Acara Seminar Nasional dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. Zumrotun, M.Ag. dan diakhiri dengan pembacaan do’a oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora. Acara seminar nasional juga dimeriahkan oleh UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) SMC (Student Music Club) yang menyanyikan Indonesia Raya Beserta Hymne IAIN Salatiga sekaligus lagu yang dibawakan oleh Tulus yang berjudul “Pamit”.

Acara seminar nasional ini termasuk bagian dari salah satu program kerja himpunan mahasiswa program studi hukum tata negara, yang diharapkan dengan diadakannya seminar nasional ini mahasiswa khususnya program studi hukum tata negara dan pada umumnya mahasiswa non hukum tata negara bisa memahami arti pentingnya pembelajaran dalam pemilu serentak besok pada tahun 2019. Selain juga memberikan gagasan pengetahuan akan demokrasi Indonesia yang lebih baik untuk masa mendatang. Sahut Ketua HMJ HTNI Edi Prabowo.

Pramono Ubaid Thantowi, selaku pemateri dari KPU RI mengatakan “Ketika daerah pemilihan luas maka berimplikasi pada keuntungan partai partai kecil, sedangkan jika dapilnya sempit maka implikasi daripada partai besar akan mendominasi”. Pemilu serentak tahun 2019 nanti bukannya menghemat anggaran negara akan tetapi sahut Sunanto selaku Kornas JPPR mengatakan KPU RI meminta dana yang justru lebih banyak katimbang pemilu pemuli sebelumnya yang notabannya tidak serentak. Dan pemateri ketiga yakni, Farkhani menambahkan “Pemilu serentak dan pemilu sebelumnya sama halnya tidak ada bedanya ketika moral politiknya masih sama dengan moral moral politik sebelumnya.”

Seminar Nasional ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan dan inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan calon-calon pemilih dalam pemilu besok tahun 2019 untuk bisa memilah pilihan terbaik dari calon pemimpin nantinya dan agar dapat diaplikasikan dalam diri sendiri maupun orang banyak dikemudian hari.