Jurnal Ijtihad Fasya Bersama Pusat Moderasi Beragama UIN Salatiga Gelar Sosialisasi Moderasi Beragama Untuk Mahasiswa
Salatiga, (19 November 2026) – Jurnal Ijtihad Fakultas Syariah (Fasya) bekerja sama dengan Pusat Moderasi Beragama UIN Salatiga menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama untuk Mahasiswa melalui ruang virtual zoom meeting. Kegiatan ini bertajuk “Hak Konstitusional Pengungsi Ahmadiyah: Belajar Moderasi Beragama dari Lombok”.
Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai moderasi beragama, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta peran negara dalam menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat. Sosilaisasi Moderasi Beragama ini diikuti tidak kurang dari 150 peserta dari kalangan dosen, mahasiswa, masyarakat, aktivis dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.SI selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. “Moderasi beragama menjadi kunci dalam cara beragama para mahasiswa. Melalui sosialisasi moderasi beragama, mahasiswa akan mendapatkan insight tentang toleransi beragama, memahami perbedaan, anti kekerasan, menumbuhkan komitmen kebangsaan, serta dapat menerima tradisi yang tumbuh pada masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai tagline UIN Salatiga, yakni Green Wasathiyah Campus.” Jelas Guru Besar Bidang Sosiologi Islam ini.

Kegiatan diawali dengan keynote speech oleh Hammam, M.Pd., Ph.D., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Salatiga. Hammam menjelaskan: “Social harmony and diversity merupakan pilar sekaligus langkah strategis untuk mengubah keberagaman budaya, suku, dan agama yang dimiliki Indonesia menjadi modal sosial pembangunan. Harmoni di tengah perbedaan bukan sekadar simbol perdamaian, melainkan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kemajuan bangsa. Oleh karenanya, Setiap warga negara memiliki hak sekaligus tanggungjawab untuk hidup dalam kerukunan (harmony), keragaman budaya (diversity) dan kesejahteraan (prosperity).” tegas doktor lulusan Jawaharlal Nehru University India ini.
Acara menghadirkan Apipuddin, S.H.I., LL.M., Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Mataram sekaligus mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Doktor (PSHPD) Universitas Islam Indonesia, sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Aini Rahmania, M.H., dosen Fakultas Syariah UIN Salatiga, yang mengarahkan pembahasan secara interaktif dan akademis.
Dalam pemaparan materinya, Apipuddin mengulas hasil penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional pengungsi Ahmadiyah di Lombok. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dengan analisis hukum positif, pendekatan sosiologis, dan fakta empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), serta telaah dokumen hukum dengan melibatkan pengurus dan mubalig Ahmadiyah, pengungsi, aktivis Lakpesdam NU, serta YPKM NTB. Penelitian yang mengambil lokasi di Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur tersebut menunjukkan dinamika perubahan pengakuan negara terhadap kelompok pengungsi Ahmadiyah.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebelum 2014 negara belum memberikan pengakuan dalam dimensi love, right, maupun solidarity. Namun, sejak 2014 mulai terjadi transformasi melalui pemenuhan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan pada 2015, dukungan psikososial pada 2018, hingga relokasi terbatas pada 2021. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan negara lebih dahulu dimulai melalui dimensi right (hak), bukan love (kepedulian). Perspektif tersebut memperluas teori pengakuan Axel Honneth sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab etis untuk memulihkan martabat warga secara struktural. Meski demikian, penelitian ini juga mencatat keterbatasan cakupan lokasi pada tiga wilayah di Lombok sehingga keterlibatan aktor lain masih perlu dikaji lebih lanjut.
Melalui kegiatan ini, Jurnal Ijtihad Fasya dan Pusat Moderasi Beragama UIN Salatiga berharap mahasiswa semakin memahami bahwa moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan sikap toleransi dalam kehidupan sosial, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap perlindungan hak konstitusional, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Kegiatan ini sekaligus menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam membangun ruang dialog akademik yang inklusif, kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Artikel penelitian yang menjadi bahan diskusi dapat diakses melalui laman Jurnal Ijtihad: https://ejournal.uinsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4825.
