Berita, Kerjasama dalam negeri

Perkuat Kontribusi Ilmiah Ranah Global, EiC Jurnal Ijtihad UIN Salatiga menjadi Reviewer Internasional Conference

Makassar,( 23 Juli 2026). Bertempat di Aryaduta Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Dosen Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga yakni Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI., M.H. menjadi reviewer pada international conference yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Tema yang diusung dalam The 6th International Conference on Islamic Family Law (ICOIFL of PDHKI), The 2nd International Conference of Law and Contemporary Islamic Law (ICOCIL), adalah: “Ecotheology and Islamic Family Law Transformation”. Chairul Huda yang juga merupakan Editor in Chief Jurnal Ijtihad UIN Salatiga ini aktif memberikan review serta rekomendasi kepada para penulis yang telah melakukan submit naskah hasil penelitiannya dalam conference tersebut.

Selain Chairul Huda, para reviewer merupakan Editor in Chief Jurnal-jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus yang telah menjadi mitra PDHKI, diantaranya; Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.H. (Jurnal Samarah UIN Ar-Raniry Aceh); Prof. Dr. H. Eri Hariyanto, M.H. (Jurnal Al Ihkam UIN Madura); Dr. Muhammad Chairul Huda, M. H. (Jurnal Ijtihad UIN Salatiga); Dr. Muhammad Lutfi Hakim, M.HI (Journal of Islamic Law IAIN Pontianak); Dr. Laras Shesa, M.H (Jurnal Istinbath IAIN Curup); Muhammad Fuad Zain, M.HI (Jurnal Manahij UIN Purwokerto); Arifki Budia Warman, M.H. (Juris UIN Batusangkar), Sabaruddin Ahmad, M.H. (Jurnal El-Mashlahah IAIN Palangkaraya).

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si selaku Ketua Umum PDHKI mengatakan; “Kami sengaja mengundang para editor in chief jurnal-jurnal terindeks Scopus yang telah bermitra lama dengan PDHKI. Kehadiran para pengelola jurnal ini akan memberikan dampak penting bagi para penulis dan anggota PDHKI dalam bidang penulisan artikel jurnal. Keahlian atau skill meneliti dan menulis yang berkualitas baik merupakan salah satu program kerja PDHKI.”

Lebih lanjut, Prof. Ilyya menjelaskan; “Melalui outcome hasil penelitian pada jurnal-jurnal bereputasi akan memberikan dampak nyata dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga serta berkontribusi bagi peradaban kemanusiaan. Hal ini sesuai Visi PDHKI, yakni Menjadikan Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia sebagai organisasi professional untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan peran negara dalam melahirkan ketahanan keluarga Indonesia.”

Berita

Tingkatkan Kompetensi SDM, Fakultas Syariah UIN Salatiga Kirim Dosen dan Tenaga Kependidikan Ikuti ToT Instruktur dan Asesmen Trainer BNSP Level 4

Salatiga, (22 Juli 2026) – Fakultas Syariah UIN Salatiga terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengirimkan dua delegasi untuk mengikuti Training of Trainer (ToT) Instruktur BNSP Level 4 pada 20–22 Juli 2026, yang dilanjutkan dengan Asesmen Kompetensi Trainer BNSP pada 23 Juli 2026.

Keikutsertaan dalam program ini menjadi bagian dari komitmen Fakultas Syariah untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pelatihan berbasis kompetensi. Melalui kegiatan ToT, peserta memperoleh penguatan kemampuan metodologis sebagai instruktur, mulai dari penyusunan program pelatihan, perencanaan pembelajaran, pengembangan materi, penggunaan metode dan media, hingga evaluasi hasil pelatihan.

Setelah menyelesaikan rangkaian ToT, kedua delegasi mengikuti asesmen kompetensi pada 23 Juli 2026. Asesmen tersebut bertujuan mengukur dan memastikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang diperlukan untuk menjalankan peran sebagai trainer profesional sesuai standar kompetensi yang berlaku.

Program ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Fakultas Syariah. Kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelatihan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun masyarakat, termasuk dalam penyusunan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Pengiriman dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu fakultas tidak hanya dilakukan melalui penguatan bidang akademik, tetapi juga melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas sumber daya manusia. Trainer yang kompeten dibutuhkan agar setiap kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta.

Melalui keikutsertaan Dr. Muhamad Rozikan, M.Pd. dan Dr. Edi Kuswanto, M.Pd.I. dalam ToT serta Asesmen Kompetensi Trainer BNSP Level 4, Fakultas Syariah UIN Salatiga diharapkan semakin siap membangun ekosistem pengembangan kompetensi yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya fakultas dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola, dan kontribusi kelembagaan kepada masyarakat.

Berita, Kerjasama dalam negeri

Bertindak sebagai Ketua Umum PDHKI, Prof. Ilyya Pertegas Kontribusi Organisasi

Makassar, (22 Juli 2026). Bertempat di Aryaduta Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. KH. Abdul Rouf Muhammad Amin, Lc., M.A.

Tuan rumah Muskernas PDHKI tahun ini adalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Alauddin, Makassar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Alaudddin Makassar mengatakan: “Kami merasa terhormat mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah atas terselenggaranya kegiatan ini, hasil kolaborasi antara FSH UIN Alauddin dengan PDHKI dan APHKI. Apalagi di Kota Makassar ini juga-lah sepuluh tahun lalu APHKI didirikan.”

Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si yang bertindak selaku Ketua Umum PDHKI dalam sambutannya memaparkan tentang penguatan organisasi serta mempertegas kontribusinya baik bagi anggota, civitas akademika kampus maupun masyarakat secara luas, baik nasional maupun internasional. Lebih lanjut, Prof. Ilyya menjelaskan bahwa Muskernas menjadi ajang konsolidasi sekaligus meningkatkan kompetensi keilmuan para dosen HKI di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, selain merumuskan program kerja kepengurusan kedepan, rangkaian agenda ini juga menyelenggarakan The 6th International Conference on Islamic Family Law (ICOIFL of PDHKI), The 2nd International Conference of Law and Contemporary Islamic Law (ICOCIL), dengan tema; “Ecotheology and Islamic Family Law Transformation”.

Muskernas kali ini diikuti oleh sekira 300 dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) dari berbagai kampus di Indonesia. Tampak hadir, Dr. Abdul Qadir Zaelani, M.H. (Sekretaris Umum / UIN Raden Intan Lampung), Prof. Dr. Rosdalina Bukido (Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado), Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag (Dekan Fakultas Syariah UIN Surabaya), Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum (Dekan Fakultas Syariah UIN Madura), Prof. Dr. Drs. Supardin, M.HI (UIN Makassar), dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Plenary session of International Conference menghadirkan para narasumber dari berbagai negara, yakni: Prof. Dr. Jasser Auda (Professor Fellow ISTAC-IIUM, Malaysia); Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim (Head of Postgraduate Programme, Faculty of Shariah, UNISSA, Brunei Darussalam); Profesor Dato’ Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh (Deputy Vice Chancellor (Academic and International), USIM Malaysia); Prof. Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A. (Dean of the Faculty of Sharia and Law, UIN Alauddin Makassar); Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., (State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang). Muskernas dan International Conference ini dilaksanakan sejak hari Rabu hingga Jumat, 22-24 Juli 2026.

Tampak hadir pula dalam kegiatan ini beberapa Editor in Chief maupun para pengelola jurnal ilmiah yang telah terindeks Scopus dan telah bermitra dengan PDHKI, diantaranya: Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.H. (Jurnal Samarah UIN Ar-Raniry Aceh); Prof. Dr. H. Eri Hariyanto, M.H. (Jurnal Al Ihkam UIN Madura); Dr. Muhammad Chairul Huda, M. H. (Jurnal Ijtihad UIN Salatiga); Dr. Muhammad Lutfi Hakim, M.HI (Journal of Islamic Law IAIN Pontianak); Dr. Laras Shesa, M.H (Jurnal Istinbath IAIN Curup); Muhammad Fuad Zain, M.HI (Jurnal Manahij UIN Purwokerto); Arifki Budia Warman, M.H. (Juris UIN Batusangkar), Sabaruddin Ahmad, M.H. (Jurnal El-Mashlahah IAIN Palangkaraya).

Berita, Kerjasama dalam negeri

Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga pimpin Muskernas PDHKI

Makassar, (22 Juli 2026). Bertempat di Aryaduta Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI. M.Si., selaku Ketua Umum.

Prof. Ilyya menegaskan bahwa Visi PDHKI adalah Menjadikan Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia sebagai organisasi professional untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan peran negara dalam melahirkan ketahanan keluarga Indonesia.

Lebih lanjut, Prof. Ilyya menjelaskan bahwa Muskernas ini akan memutuskan standar operasional prosedur (SOP) organisasi. Selain itu, juga menjadi ajang konsolidasi sekaligus meningkatkan kompetensi keilmuan para dosen HKI di seluruh Indonesia, Oleh karenanya, selain merumuskan program kerja kepengurusan kedepan, rangkaian agenda ini juga menyelenggarakan The 6th International Conference on Islamic Family Law (ICOIFL of PDHKI), The 2nd International Conference of Law and Contemporary Islamic Law (ICOCIL), dengan tema; “Ecotheology and Islamic Family Law Transformation”.

Muskernas kali ini diikuti enam belas Dekan dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang menjadi anggota PDHKI, enam belas wakil dekan, lima puluh satu ketua program studi (Kaprodi), lima belas sekretaris program studi (Sekprodi), empat puluh enam dosen, serta seratus enam puluh partisipan yang mempresentasikan hasil penelitiannya dalam Plenary Session of International Conference.

Hasil dari Muskernas ini diantaranya: Pertama, Menyetujui Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan badan pengurus Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia tingkat daerah/wilayah; Kedua, Merekomendasikan pendirian Pusat Studi Keluarga (Family Corner) di tingkat Prodi (Fakultas) dengan 5 (lima) tupoksi; 1). konsultan keluarga, 2). menjadi mediator, 3). Memberikan bimwin, 4). Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, 5) melaksanakan kajian dan penelitian keluarga; Ketiga, PDHKI menjalin kerjasama dengan Dirjen Binmas melaksanakan pelatihan sertifikasi Bimwin untuk dosen HKI; Keempat, PDHKI menjalin kerjasama dengan BNSP terkait hukum keluarga (fasilitator), P3 untuk LSP Asosiasi; Kelima, Pelaksanaan kegiatan Konferensi Internasional IcoIFIl 8, dan Rakernas PDHKI 9 dan APHKI 8 tahun 2027; 1). UIN Antasari, Banjarmasin, 2). UIN SMH Banten, 3) UIN Imam Bonjol Sumatera Barat, 4) IAIN Sorong Papua.

Berita

Gandeng Ibu-Ibu PKK Desa Wonosegoro, Mahasiswa KKN Fakultas Syari’ah Gelar Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Boyolali, (19 Juli 2026) – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 1003 yang berasal dari Fakultas Syari’ah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bertema “Perlindungan Hukum Bagi Ibu dan Anak” yang berlokasi di Dusun Ringinanom, Desa Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 tersebut bertepatan dengan agenda rutin perkumpulan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa setempat.

Materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh Febro dan Hasna mengangkat dua isu krusial yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta penanganan aksi perundungan (bullying) pada anak.

Dalam kesempatan tersebut, Febro memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dirinya menekankan bahwa maksud dari kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun segala sesuatu yang menyerang psikis juga masuk dalam kekerasan.

“kekerasan itu bentuknya bukan cuma pukulan atau tamparan. Kata-kata cemoohan yang menyakiti hati atau suami yang sengaja tidak memberikan nafkah padahal mampu, itu juga termasuk kekerasan psikis dan penelantaran,” ungkapnya.

Febro juga menambahkan bahwa seseorang yang mendapat kekerasan dapat memperoleh perlindungan hukum dan yang melakukan dapat dikenai sanksi berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan

“hadirnya hukum itu untuk melindungi (korban),” imbuhnya.

Sementara itu, Hasna membawakan materi perlindungan anak dengan memberikan edukasi mengenai sikap yang harus diambil orang tua ketika anak menjadi korban perundungan di sekolah. Dia menekankan pentingnya mendengarkan keluhan anak tanpa menghakimi, serta pentingnya berkoordinasi dengan pihak sekolah guna mencari solusi bersama demi menjaga rasa aman sang anak.

“Jika anak bercerita menjadi korban bullying, dengarkan dulu sampai selesai dan berikan rasa aman. Jangan langsung menyalahkan anak, lalu komunikasikan hal ini dengan sekolah untuk mencari solusi,” ujarnya.

Para peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK Dusun Ringinanom tampak sangat antusias menyimak setiap poin materi. Keaktifan warga terpancar dari perhatian penuh mereka sepanjang sesi penyuluhan yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut.

Pengurus PKK Desa Wonosegoro, Ibu Sri Supartini, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan kepedulian para mahasiswa KKN dalam memberikan edukasi hukum yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

“Kami sangat mengapresiasi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa KKN ini. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi ibu-ibu di sini agar lebih melek hukum dan paham cara melindungi keluarga,” tuturnya.

Selain memberikan edukasi pencegahan, tim penyuluh KKN yang juga mengenalkan adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat memberikan akses bantuan hukum gratis (pro bono) bagi warga yang membutuhkan pendampingan atau konsultasi terkait permasalahan hukum keluarga maupun tindak kekerasan.

Kontributor: Muntiatul Badi’ah (Koord. Jurnalistik)

Berita

Fakultas Syariah UIN Salatiga Gelar Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Moodle untuk Optimasi Proses dan Administrasi Perkuliahan

Salatiga, (17 Juli 2026) – Fakultas Syariah UIN Salatiga sukses menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Pelatihan Media Pembelajaran dengan tema “Optimasi Pemanfaatan E-Learning Berbasis Moodle dalam Proses dan Administrasi Pembelajaran”. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Juli 2026, bertempat di The Wujil and Convention Center, Kabupaten Semarang ini diikuti oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan fakultas.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam mentransformasikan penyampaian materi hukum Islam yang kerap dinilai kompleks menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh generasi mahasiswa digital .

“Melalui pelatihan ini, kita tidak hanya belajar menggunakan tools atau aplikasi baru. Lebih dari itu, kita sedang menyusun strategi untuk menghidupkan ruang-ruang kelas kita, memantik rasa ingin tahu mahasiswa, dan memastikan bahwa syiar ilmu Syari’ah dapat tersampaikan dengan cara yang paling efektif, inovatif, dan berdampak,” ujar Prof. Ilyya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten di bidang pengembangan media pembelajaran dan e-learning. Dr. Andi Prastowo, S.Pd.I., M.Pd.I. dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan materi “Optimasi dalam Proses Pembelajaran (Interaktif & Pedagogis)” serta “Optimasi dalam Administrasi Pembelajaran”. Dr. Andi menekankan pentingnya desain konten pembelajaran yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan fitur-fitur Moodle seperti kuis, halaman informasi, dan integrasi elemen gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa .

Pelatihan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, menggabungkan sesi teori, diskusi interaktif, dan praktik langsung. Para peserta didampingi secara intensif dalam mengoperasikan Moodle, mulai dari membuat halaman kursus, mengunggah berbagai jenis materi seperti dokumen PDF, presentasi, dan video, hingga mengelola aktivitas pembelajaran seperti tugas dan kuis daring . Pada hari terakhir (17 Juli), peserta melaksanakan penugasan kelompok dan diskusi yang difasilitasi oleh Wakil Dekan I, Dr. Farkhani, M.H., untuk merefleksikan penerapan hasil pelatihan di kelas masing-masing.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan sejumlah output nyata, di antaranya setiap peserta mampu membuat minimal satu produk media digital untuk materi kuliahnya serta meningkatnya kemampuan praktis dosen dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran . Adapun outcome yang ditargetkan meliputi perkuliahan yang lebih menarik dan interaktif, peningkatan mutu lulusan, serta terwujudnya budaya mengajar berbasis digital di lingkungan Fakultas Syariah.

Berita

Lanjutan Evaluasi MBKM, Fakultas Syariah UIN Salatiga Gelar Monitoring Kedua di PA Ambarawa

Ambarawa, (14 Juli 2026)– Sebagai bentuk tindak lanjut dari program evaluasi berkala, Fakultas Syari’ah UIN Salatiga kembali melaksanakan kegiatan kunjungan dan monitoring kedua bagi mahasiswa magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama (PA) Ambarawa.

Kegiatan monitoring tahap kedua ini bertujuan untuk memberikan pendampingan intensif, mendiskusikan progres capaian, serta memantau perkembangan dan kendala yang dihadapi mahasiswa selama menjalani masa praktikum di lingkungan peradilan.

Rombongan Fakultas Syari’ah kembali dipimpin oleh Dr. Fahmi Asy’ari, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dalam kunjungan ini, Dr. Fahmi didampingi oleh Endang Sriani, S.H.I., M.H., serta dua jajaran civitas akademika Fakultas Syari’ah. Kedatangan tim fakultas disambut secara langsung oleh Pamong Mahasiswa MBKM PA Ambarawa, Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Dalam sesi pendampingan, tim DPL berfokus mengevaluasi sejauh mana mahasiswa mampu menyerap ilmu praktis peradilan serta mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Diskusi tersebut membedah berbagai pengalaman praktis peserta magang, mulai dari alur penanganan administrasi perkara hingga pengamatan proses persidangan.

Selain melakukan pemetaan kendala, tim DPL memberikan arahan strategis dan bimbingan evaluatif agar para peserta magang dapat menjaga konsistensi kinerja hingga akhir masa program MBKM.

Melalui monitoring berkala ini, Fakultas Syariah UIN Salatiga berharap para mahasiswa dapat menyerap pengalaman praktis secara optimal di lingkungan peradilan, sekaligus mengasah integritas dan sikap profesional sebagai bekal utama menghadapi tantangan karier di bidang hukum.

Kontributor: Kesya Aufa Wibowo (Tim Media MCFS)

Berita, Kerjasama luar negeri

Dosen Hukum Keluarga Paparkan Regulasi Pernikahan Beda Agama di Kelas Internasional: Dari Aspek Yuridis Indonesia hingga Praktik Global

Salatiga, ( 1 Juli 2026) – Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah) kembali menggelar perkuliahan bertaraf internasional pada mata kuliah Hukum, HAM, dan Gender. Dalam kesempatan kali ini, Kholifatun Nur Mustofa, M.H., selaku dosen pengampu, menyampaikan materi krusial dengan topik “Regulations and Practices Regarding Interfaith Marriages in Various Countries”. Perkuliahan ini dihadiri oleh mahasiswa lokal serta mahasiswa internasional yang berasal dari 11 negara, yakni Yaman, Thailand, Filipina, Gambia, Madagaskar, Kamboja, Uganda, Timor Leste, Nigeria, Bangladesh dan Indonesia.

Dalam pemaparannya, Kholifatun Nur Mustofa mengawali materi dengan membedah terminologi serta dialektika yuridis mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Ia menjelaskan secara komprehensif dasar hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu ia juga memaparkan mengenai upaya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 kali, namun hakim tetap menolak permohonan pemohon. selanjutnya dikorelasikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Sesi presentasi dilanjutkan dengan ruang diskusi interaktif yang dinamis. Kholifatun mengajak para mahasiswa internasional untuk membagikan perspektif, regulasi, serta realitas praktik pernikahan beda agama di negara asal mereka masing-masing. Lillian Gillian Najjuuko (mahasiswa asal Uganda) misalnya, merespons dengan menceritakan bahwa sosiologi praktik di Uganda memiliki kemiripan dengan fenomena yang sering dijumpai di Indonesia. Ketika dua orang yang berbeda keyakinan berkomitmen untuk menikah, jalan keluar yang kerap diambil adalah salah satu pihak mengalah untuk berpindah keyakinan (konversi agama) mengikuti agama pasangannya agar pernikahan dapat dilangsungkan secara legal. Poin serupa juga diamini oleh Shelyn dari Filipina dan Mafu Ceesay dari Gambia, yang menyatakan bahwa perpindahan agama salah satu pasangan menjadi pola umum demi legalitas administratif perkawinan di negara mereka.

Perbedaan kontras dipaparkan saat meninjau wilayah Timur Tengah. Di Yaman, regulasi pernikahan beda agama diatur dengan sangat ketat dan rigid. Hukum yang berlaku secara dominan hanya memberikan kebolehan bagi pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi atau Kristen). Kendati demikian, praktik ini pun terbilang sangat jarang ditemui di lapangan mengingat demografi masyarakat Yaman yang mayoritas mutlak beragama Islam.Diskusi semakin hangat ketika Mafu Ceesay (Gambia) melontarkan pertanyaan kritis mengenai regulasi hukum di Indonesia: “Apakah ada sanksi atau punishment hukum di Indonesia bagi pasangan beda agama yang semula salah satunya berpindah agama agar bisa menikah, namun beberapa waktu pasca-pernikahan ia memutuskan untuk kembali ke agama semula?”

Merespons pertanyaan tersebut, Kholifatun Nur Mustofa menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal sanksi pidana atau hukuman perdata secara langsung bagi individu yang kembali ke agama semulanya (pindah agama lagi), karena ruang keyakinan beragama dijamin oleh konstitusi (Pasal 29 UUD 1945). Namun, implikasi yang muncul biasanya berada pada ranah keperdataan, seperti potensi gugatan perceraian dari pasangan karena alasan ketidaksetujuan atau ketidakharmonisan, serta problematika hukum waris di kemudian hari karena adanya perbedaan agama yang timbul kembali.

Secara umum, jalannya perkuliahan berlangsung kondusif dan penuh antusiasme. Ragam pandangan yang dialirkan oleh mahasiswa lintas negara ini membuktikan bahwa keragaman regulasi di dunia merupakan potret nyata dari upaya masing-masing negara dalam mengakomodir hak warga negaranya. Setiap negara menyusun aturan berdasarkan latar belakang historis, sosiologis, dan nilai-nilai fundamental yang hidup di dalam masyarakatnya guna menjaga ketertiban hukum dan keharmonisan sosial.

Berita, Kerjasama dalam negeri

FAKULTAS SYARIAH UIN SALATIGA LAKUKAN BENCHMARKING PELAYANAN AKADEMIK DIGITAL KE UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Malang, (26 Juni 2026) – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan akademik berbasis digital, rombongan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga melaksanakan kunjungan benchmarking ke Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Malang (UNISMA) pada Jumat, 26 Juni 2026.

Rombongan UIN Salatiga dipimpin oleh Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Prof. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., bersama jajaran Kholifatun Nur Mustofa, M.H., Nur Mifchan Solichin, M.H., Agus Rostanto, S.E., dan Joko Riyanto. Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama FAI UNISMA, Dr. Khoirul Asfiyak, H., S.Ag, M.HI.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung FAI UNISMA tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan berbagai aspek pengelolaan akademik, khususnya yang telah terdigitalisasi. UNISMA memperkenalkan sistem MENARA yang digunakan untuk penjadwalan, penyusunan RPS, dan pengelolaan pembelajaran. Meskipun demikian, sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan modul keuangan dan UKT, yang masing-masing dikelola oleh Wakil Dekan II dan III melalui aplikasi tersendiri.

Di sisi kurikulum, UNISMA telah mengadopsi OBE (Outcome-Based Education) dan aktif mendorong partisipasi mahasiswa dalam program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Sebanyak 70 mahasiswa telah mengikuti program ini ke berbagai mitra, seperti Padang, Malaysia, hingga dunia usaha dan industri. Dosen pun diberikan insentif untuk publikasi ilmiah, dengan penghargaan sebesar Rp12 juta untuk jurnal Q1 dan Rp5 juta untuk penulisan buku, sebagai bentuk dukungan terhadap budaya riset dan publikasi.

UNISMA juga memiliki program unggulan berbasis luar negeri yang otomatis lolos pendanaan, seperti program PGMI di Taiwan dengan biaya hidup ditanggung, serta kerja sama dengan USIM Malaysia, Mahkamah Syariah Malaysia, dan University of Malaya. Bahkan, dosen bidang HKI berkesempatan melanjutkan S3 di Swiss. Dalam pengelolaan penelitian, UNISMA mengalokasikan dana Bisma sebesar Rp2 miliar, dengan masing-masing prodi mendapat Rp100 juta untuk program berbasis outcome.

Selain itu, UNISMA memperkenalkan pusat data (Data Center) yang digunakan untuk yudisium dan pelacakan alumni melalui tracer study. Para peserta juga diajak mengisi data pada 26 Juni 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem data akademik tiga bulan pertama. Kunjungan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara UIN Salatiga dan UNISMA, terutama dalam pengembangan layanan akademik digital, peningkatan mutu kurikulum, serta penguatan jejaring internasional.

Berita, Berita HTN, Kerjasama dalam negeri

Perkuat Tata Kelola Akademik, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga Gelar Benchmarking ke Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Malang, (26 Juni 2026) -Dalam rangka memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan meningkatkan tata kelola program studi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga melaksanakan kegiatan benchmarking ke Fakultas Hukum Universitas Islam Malang pada Jumat, 26 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda pengembangan kelembagaan yang diarahkan untuk menggali pengalaman, strategi, serta inovasi pengelolaan program studi hukum dari perguruan tinggi mitra. Melalui kegiatan tersebut, Prodi HTN UIN Salatiga berupaya memperluas wawasan dalam penguatan sistem akademik, manajemen program studi, dan implementasi standar mutu pendidikan tinggi

Delegasi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga dipimpin oleh Ibu Cholida Hanum, M.H. selaku Ketua Program Studi HTN. Rombongan tersebut diterima secara langsung oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, yaitu Dr. M. Fahrudin Andriyansyah, A.Md., S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Personalia, dan Keuangan dan Dr. Hisbul Luthfi Ashsyarofi, S.H., M.H selaku Kaprodi Hukum bersama jajaran pengelola fakultas serta unsur akademik terkait.

Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan dari kedua institusi yang menegaskan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi dalam membangun ekosistem pendidikan hukum yang berkualitas. Selain sebagai forum silaturahmi akademik, benchmarking ini juga menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi dinamika dan tantangan pengelolaan pendidikan tinggi.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga, Ibu Cholida Hanum, M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan.

“Pertukaran pengalaman melalui kegiatan ini memberikan perspektif baru bagi kami dalam mengembangkan pengelolaan program studi. Berbagai pendekatan yang diterapkan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat layanan akademik, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas lulusan,” jelas Ibu Cholida Hanum, M.H.

Dalam sesi diskusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang berbagi berbagai praktik pengelolaan akademik, mulai dari strategi pengembangan kurikulum berbasis OBE, penguatan budaya penelitian, peningkatan kompetensi dosen, akreditasi ineternasional, hingga pengelolaan kerja sama dengan berbagai lembaga.

Selain itu, forum dialog juga membahas sejumlah aspek penting dalam pengembangan program studi, seperti mekanisme evaluasi mutu internal, inovasi pembelajaran hukum, penguatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik, serta upaya menciptakan lulusan hukum yang memiliki kompetensi profesional dan integritas.

Suasana diskusi berlangsung dinamis dengan adanya pertukaran pandangan dan pengalaman antara kedua institusi. Melalui dialog tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai strategi pengelolaan program studi hukum yang adaptif terhadap perkembangan regulasi, kebutuhan dunia kerja, dan transformasi pendidikan tinggi.

Kegiatan benchmarking ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek peningkatan tata kelola, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama kelembagaan antara Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga dan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi dokumentasi bersama serta penyerahan cendera mata sebagai simbol komitmen kedua institusi dalam membangun jejaring akademik dan pengembangan keilmuan hukum yang berkelanjutan.