Author: fasya

Berita

Boyolali, (8 Agustus 2026)– Membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak cukup hanya dengan memahami konsep pernikahan dari perspektif agama. Kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan, menyelesaikan konflik, menjaga komunikasi, serta mengambil keputusan bersama menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan keluarga. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Sekolah Pranikah yang diselenggarakan KKN Gema Karta Fakultas Syari’ah UIN Salatiga di Balai Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh ibu-ibu PKK Desa Kauman serta melibatkan mahasiswa KKN Universitas Diponegoro (UNDIP) dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai persiapan menuju pernikahan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam pemaparannya, Yusuf Tauziri menjelaskan konsep pernikahan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan memadukan perspektif agama dan hukum nasional. Menurutnya, pemahaman mengenai pernikahan tidak cukup hanya berhenti pada aspek keagamaan, tetapi juga perlu disertai pengetahuan mengenai hukum yang mengatur kehidupan perkawinan di Indonesia. Pemahaman tersebut menjadi penting agar pasangan memiliki landasan yang lebih komprehensif dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Selain membahas konsep pernikahan, Yusuf juga memberikan perhatian pada persoalan konflik dalam rumah tangga. Menurutnya, konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan bersama yang dapat muncul karena adanya perbedaan latar belakang, karakter, cara berpikir, kebutuhan, maupun kondisi ekonomi. Karena itu, persoalan dalam rumah tangga tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan keluarga. Konflik dapat diselesaikan apabila pasangan mampu mengenali akar persoalan dan membangun komunikasi yang sehat.

Untuk membantu peserta memahami cara menghadapi konflik, Yusuf memperkenalkan konsep “DENGAR”. Konsep tersebut terdiri atas enam tahapan, yaitu Dudukkan masalah, Ekspresikan perasaan, Nilai sudut pandang pasangan, Gali alternatif solusi, Ambil kesepakatan, dan Rawat komunikasi. Tahapan tersebut menekankan bahwa penyelesaian konflik sebaiknya tidak dilakukan dengan saling menyalahkan, tetapi melalui proses memahami persoalan, menyampaikan perasaan dan kebutuhan, melihat sudut pandang pasangan, hingga menentukan kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Tahap pertama, “Dudukkan masalah”, mengajak pasangan untuk menentukan persoalan yang sebenarnya sedang dihadapi. Selanjutnya, “Ekspresikan perasaan” menekankan pentingnya menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa menyalahkan pasangan. Pada tahap “Nilai sudut pandang pasangan”, masing-masing pihak didorong untuk memahami perspektif pasangannya. Setelah itu, pasangan dapat “Gali alternatif solusi” dengan mencari beberapa pilihan penyelesaian sebelum kemudian “Ambil kesepakatan” yang realistis dan adil. Tahap terakhir, “Rawat komunikasi”, menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak berhenti setelah kesepakatan dibuat, melainkan perlu dilanjutkan dengan menjaga dan mengevaluasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan tersebut juga dapat diterapkan dalam menghadapi persoalan ekonomi keluarga. Perbedaan dalam menentukan prioritas kebutuhan, penggunaan pendapatan, pembagian tanggung jawab, hingga pengambilan keputusan keuangan dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikomunikasikan dengan baik. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Yusuf menegaskan pentingnya mengedepankan musyawarah sebagai cara untuk mengambil keputusan bersama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan pasangan dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan. Rumah tangga membutuhkan kerja sama dua pihak, sehingga keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga idealnya tidak hanya dibebankan kepada salah satu pasangan.

Sekolah Pranikah tersebut pada akhirnya memberikan perspektif bahwa kesiapan menikah tidak hanya berkaitan dengan kesiapan melangsungkan akad, tetapi juga kesiapan menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Pasangan suami istri tidak selalu memiliki pandangan, karakter, kebiasaan, maupun kebutuhan yang sama. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari kehidupan bersama yang perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak hubungan.

Dalam konteks tersebut, keluarga yang kuat bukan berarti keluarga yang tidak pernah mengalami konflik. Ketahanan keluarga justru dapat terlihat dari kemampuan pasangan menghadapi perbedaan, menyelesaikan persoalan, serta mempertahankan komunikasi dan komitmen ketika menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga.

Pada sesi terakhir, Yusuf menegaskan bahwa pernikahan pada dasarnya bukan tentang menemukan dua orang yang selalu memiliki kesamaan pandangan, melainkan tentang kemampuan dua orang untuk hidup bersama di tengah perbedaan.

“Pernikahan tidak membutuhkan dua orang yang selalu sepakat, pernikahan membutuhkan dua orang yang mampu berbeda tanpa saling menghancurkan. Kelola konfliknya, jaga komunikasinya, kuatkan komitmennya, bangun keluarga sakinah bersama,” ujar Yusuf.

Melalui Sekolah Pranikah tersebut, KKN Gema Karta Fakultas Syari’ah UIN Salatiga berupaya memberikan pemahaman bahwa membangun keluarga sakinah merupakan proses yang membutuhkan kesiapan, komunikasi, dan komitmen. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu melalui akad, tetapi juga proses panjang untuk belajar memahami perbedaan, menyelesaikan persoalan secara bersama, dan menjaga hubungan agar tetap kuat dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

Kontributor: Nur Muhammad Reza (Anggota MCFS)

Berita

Boyolali, (8 Agustus 2026)— Persoalan sampah di Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, tidak berhenti pada tumpukan sampah yang memenuhi aliran sungai. Setelah sebelumnya melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah titik sungai di Dusun Cekelan, mahasiswa KKN Gema Karta Fakultas Syari’ah UIN Salatiga mulai mendorong langkah lanjutan: mengubah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair.

Langkah tersebut diperkenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Balai Desa Kauman, Wonosegoro, Boyolali, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk mencari alternatif penyelesaian persoalan sampah yang tidak hanya berhenti pada kegiatan membersihkan lingkungan, tetapi juga menyentuh bagaimana sampah dapat dikelola sejak dari sumbernya.

Sebelumnya, dalam kegiatan bersih-bersih sungai yang dilakukan pada 25–26 Juli dan kembali dilaksanakan pada 1-2 Agustus 2026, mahasiswa KKN Gema Karta menemukan berbagai jenis sampah yang menumpuk di sepanjang aliran sungai Dusun Cekelan. Sampah tersebut terdiri atas sampah organik maupun anorganik, bahkan ditemukan pula barang-barang berukuran besar seperti kasur bekas, pakaian, karung, dan berbagai barang rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aliran air dan menimbulkan persoalan lingkungan, terutama ketika musim hujan.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan sampah di Kauman bukan semata-mata persoalan kebersihan sungai. Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang memadai. Dalam kegiatan sebelumnya, bahkan muncul pertanyaan dari seorang warga kepada mahasiswa setelah sungai selesai dibersihkan.

“Sudah bersih? Kalau sudah dibersihin, lalu buang sampah ke mana ya?”

Pertanyaan sederhana tersebut menjadi gambaran bahwa membersihkan sungai hanyalah salah satu bagian dari persoalan. Selama masyarakat belum memiliki sistem pengelolaan sampah dan fasilitas pembuangan yang memadai, potensi munculnya kembali tumpukan sampah tetap terbuka.

Dari persoalan tersebut, mahasiswa KKN Gema Karta mencoba melihat sampah dari sudut pandang berbeda. Sampah tidak seluruhnya harus berakhir di tempat pembuangan. Sampah organik rumah tangga yang selama ini dianggap tidak berguna justru dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat bagi masyarakat, salah satunya pupuk organik cair.

• Mengubah Cara Pandang terhadap Sampah

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Kauman, Bapak Widodo, S.Pd., Ketua PKK Asri Pamungkas, kelompok PKK, serta perwakilan RT dan RW dari wilayah Desa Kauman. Mahasiswa KKN UNDIP dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga juga turut mengikuti kegiatan tersebut.

Kehadiran kelompok PKK menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Sebab, pengelolaan sampah organik pada dasarnya dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga. Sisa sayuran, kulit buah, ampas kopi atau teh, hingga nasi basi yang biasanya dibuang begitu saja dapat dipisahkan dan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengolahan.

Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, tetapi juga memperkenalkan cara agar sebagian sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dapat kembali memiliki nilai guna.

Dalam pemaparannya, Aditiya Januar Putra Pamungkas menjelaskan alat, bahan, serta tahapan pembuatan pupuk organik cair dengan metode yang sederhana sehingga dapat dipraktikkan oleh masyarakat.

Menurut materi yang disampaikan, pembuatan dapat memanfaatkan dua buah galon air minum bekas berukuran 19 liter. Galon tersebut dimodifikasi dengan membuat lubang ventilasi dan lubang untuk menampung hasil lindi. Sebuah kran plastik dipasang untuk memudahkan proses pengambilan cairan hasil pengolahan.

Bahan yang digunakan pun relatif mudah ditemukan. Sampah organik dapur menjadi bahan utama, sedangkan proses penguraian dibantu dengan cairan EM4 dan gula merah yang dapat diganti dengan gula pasir atau molase. Air bersih digunakan dalam proses pencampuran, sementara tanah atau kompos dapat ditambahkan sebagai starter mikroorganisme. Sekam padi, serbuk gergaji, atau daun kering digunakan untuk membantu menyerap kelebihan air dan menjaga kondisi bahan.

Jenis sampah yang digunakan juga perlu diperhatikan. Sampah organik seperti sisa sayuran, kulit buah, ampas kopi atau teh, serta nasi basi dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, daging, tulang, dan minyak dalam jumlah berlebih perlu dihindari agar proses pengolahan dapat berlangsung lebih sesuai.

• Dari Aksi Bersih-Bersih Menuju Pemberdayaan

Apa yang dilakukan mahasiswa KKN Gema Karta menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam menghadapi persoalan lingkungan di Kauman. Jika kegiatan sebelumnya berfokus pada membersihkan sampah yang telah terlanjur menumpuk di sungai, kegiatan kali ini mencoba menyentuh persoalan dari hulu, yakni bagaimana sampah rumah tangga dikelola sebelum berakhir di lingkungan.

Perubahan pendekatan tersebut penting karena aksi bersih-bersih yang dilakukan secara berkala tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sumber sampah tidak ikut ditangani. Sungai yang telah dibersihkan dapat kembali dipenuhi sampah apabila masyarakat tidak memiliki alternatif pengelolaan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, sosialisasi pupuk organik cair menjadi upaya untuk memperkenalkan bahwa pengelolaan sampah dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana dan berada dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kelompok PKK memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Melalui rumah tangga, pemilahan sampah organik dapat menjadi kebiasaan baru. Sampah yang sebelumnya langsung dibuang dapat dikumpulkan dan diolah. Jika praktik tersebut dilakukan secara konsisten oleh lebih banyak rumah tangga, jumlah sampah organik yang masuk ke lingkungan dapat ditekan.

Lebih jauh, hasil pengolahan berupa pupuk organik cair juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman di lingkungan rumah maupun kegiatan penghijauan desa. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuang sampah, tetapi juga bagaimana mengembalikan sebagian material organik ke lingkungan dalam bentuk yang lebih bermanfaat.

• Tantangan Tidak Berhenti pada Sosialisasi

Meski demikian, memperkenalkan metode pengolahan sampah bukanlah akhir dari persoalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan yang telah disampaikan benar-benar diterapkan oleh masyarakat.

Pengalaman mahasiswa ketika melakukan aksi bersih sungai sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan sampah memiliki banyak lapisan. Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum tersedianya fasilitas pembuangan sampah menjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui edukasi.

Karena itu, pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair perlu dilihat sebagai salah satu bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih luas. Edukasi, pemilahan dari rumah, pengolahan sampah organik, pengelolaan sampah anorganik, serta penyediaan fasilitas pembuangan tetap membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Di titik inilah keberlanjutan program KKN menjadi penting. Pengetahuan yang diberikan mahasiswa akan memiliki dampak lebih besar apabila dapat diteruskan oleh kelompok masyarakat, terutama PKK dan perangkat desa. Sebaliknya, apabila kegiatan berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi KKN, inovasi yang diperkenalkan berisiko hanya menjadi kegiatan sesaat.

• Menjawab Pertanyaan dari Sungai

Jika pada kegiatan sebelumnya seorang warga bertanya, “Kalau sudah dibersihin, lalu buang sampah ke mana?”, maka sosialisasi pupuk organik cair setidaknya mulai menawarkan salah satu jawaban: sebagian sampah tidak harus dibuang.

Sampah organik yang dihasilkan dari dapur dapat dipilah, dikumpulkan, dan diolah. Langkah tersebut memang tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan sampah di Desa Kauman. Namun, perubahan kecil dalam cara masyarakat memperlakukan sampah dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar.

Bagi mahasiswa KKN Gema Karta Fakultas Syari’ah UIN Salatiga, keberhasilan program bukan hanya ketika masyarakat mengetahui cara membuat pupuk organik cair. Ukuran yang lebih penting adalah ketika masyarakat mulai melihat sampah sebagai sesuatu yang perlu dikelola, bukan sekadar sesuatu yang harus disingkirkan dari rumah.

Dengan demikian, perjalanan KKN Gema Karta di Kauman tidak berhenti pada kegiatan memungut sampah dari sungai. Gerakan tersebut berkembang menjadi upaya membangun kesadaran bahwa persoalan lingkungan membutuhkan solusi yang berkelanjutan—dari sungai yang dibersihkan, rumah tangga yang mulai memilah, hingga sampah organik yang kembali dimanfaatkan.

Pada akhirnya, sungai yang bersih bukan hanya hasil dari banyaknya tangan yang memungut sampah. Ia juga merupakan hasil dari perubahan kebiasaan masyarakat dan hadirnya sistem pengelolaan sampah yang memungkinkan masyarakat menjaga lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kontributor: Encep Bahru Jaman (Direktur MCFS)

Berita

Ambarawa, (5 Agustus 2026) — Mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Syariah UIN Salatiga menggelar praktik sidang semu di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama (PA) Ambarawa, Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penilaian evaluasi akhir menjelang akhir  masa magang empat bulan mereka.

Simulasi persidangan dimonitor dan dinilai langsung oleh dua hakim PA Ambarawa, Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. dan M. Yeri Hidayat, S.H. Dalam praktik tersebut, mahasiswa mempraktikkan alur persidangan secara nyata berdasarkan pengetahuan hukum acara dan hasil observasi lapangan selama masa praktikum.

Setelah simulasi dilaksanakan, kedua hakim memberikan evaluasi serta pengarahan. Barra Muhammad Hilma Iskandar menilai bahwa mahasiswa telah menunjukkan pemahaman yang baik dalam menjalankan alur persidangan, seraya mengingatkan pentingnya menjaga etika profesi di dunia kerja.

Sementara itu, M. Yeri Hidayat memberikan nasihat reflektif agar mahasiswa tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, serta senantiasa mengingat daya juang orang tua yang mendukung pendidikan mereka.

Memasuki dua minggu terakhir masa praktikum di Pengadilan Agama Ambarawa, evaluasi melalui praktik sidang semu ini diharapkan semakin memantapkan pemahaman teknis dan mentalitas mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga sebelum resmi menyelesaikan program MBKM.

Kontributor: Kesya Aufa Wibowo (koor media MCFS)

Berita

Boyolali, (4 Agustus 2026) – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gema Karta Fakultas Syari’ah menggelar kegiatan penyuluhan hukum bertajuk “Membangun Kesadaran Hukum di Era Teknologi” di Posko KKN Gema Karta Nomor SY1009, Dusun Cekelan, Kabupaten Boyolali, Selasa (4/8/26). Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyuluhan hukum dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat Dusun Cekelan, mulai dari Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pemudi setempat. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh delegasi kelompok KKN dari Universitas Diponegoro (Undip) serta mahasiswa KKN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Salatiga.

Ketua pelaksana kegiatan menjelaskan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari juga diiringi dengan munculnya berbagai modus kejahatan baru yang menyasar masyarakat dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dinilai menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi risiko masyarakat menjadi pelaku maupun korban tindak pidana di ruang digital.

Dalam kegiatan tersebut, Encep Bahru Jaman selaku narasumber menyampaikan materi mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya. Materi disampaikan secara komunikatif dengan mengaitkan berbagai contoh kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh peserta.

Beberapa pokok bahasan yang disampaikan meliputi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial, penyebaran ujaran kebencian, ancaman kekerasan, pemerasan, penipuan online, hingga praktik judi online yang saat ini semakin marak terjadi di berbagai daerah. Narasumber juga menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku serta langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila menjadi korban kejahatan digital.

Encep Bahru Jaman menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan perbuatan di dunia nyata. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas sehingga kurang berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, maupun memberikan komentar terhadap suatu informasi.

“Saya berharap regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dapat menjadi senjata bagi masyarakat untuk melawan berbagai bentuk kejahatan digital sekaligus menjadi pedoman dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Jangan sampai satu perbuatan yang dilakukan di dunia digital justru merusak kondisi sosial yang telah dibangun bertahun-tahun melalui kegiatan keagamaan, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat,” ujar Encep.

Selain itu, ia juga memberikan perhatian khusus terhadap peran keluarga dalam menghadapi perkembangan teknologi. Menurutnya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan terhadap penggunaan perangkat digital oleh anak-anak. Pengawasan terhadap telepon genggam, media sosial, maupun aktivitas internet anak perlu dilakukan secara bijaksana sebagai bentuk perlindungan agar mereka tidak terpapar konten negatif maupun menjadi korban kejahatan siber.

“Penggunaan teknologi harus selalu diiringi dengan pengawasan. Orang tua tidak cukup hanya memberikan telepon genggam kepada anak, tetapi juga harus mengetahui bagaimana perangkat tersebut digunakan. Langkah sederhana seperti berdialog, mendampingi, dan memeriksa penggunaan media digital secara berkala dapat menjadi upaya pencegahan agar tidak muncul kemudaratan yang lebih besar,” tambahnya.

Kegiatan penyuluhan berlangsung secara interaktif. Setelah penyampaian materi, salah satu tokoh masyarakat peserta memberikan informasi mengenai berbagai persoalan hukum yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai pernyataan muncul terkait maraknya penipuan digital, penyalahgunaan media sosial, hingga langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban tindak pidana berbasis elektronik.

Dalam sesi diskusi tersebut, Kepala Dusun Cekelan, M. Aan, menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya pernah mengalami kasus penipuan online yang mengakibatkan kerugian cukup besar. Salah satu korban bahkan kehilangan satu ekor sapi akibat modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku melalui sambungan telepon.

Menurut M. Aan, pelaku menghubungi korban dengan mengaku sebagai anggota kepolisian atau pihak rumah sakit yang sedang menangani anak korban. Dengan memanfaatkan kepanikan korban, pelaku kemudian meminta sejumlah uang sebagai syarat penyelesaian perkara maupun biaya penanganan medis. Tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, korban akhirnya mengikuti arahan pelaku hingga mengalami kerugian yang cukup besar.

“Kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal, terutama ketika menerima telepon atau pesan yang meminta sejumlah uang dengan alasan tertentu. Setiap informasi harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu kepada pihak keluarga maupun instansi yang bersangkutan,” ungkap M. Aan.

Ia mengapresiasi penyelenggaraan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Gema Karta Fakultas Syari’ah karena dinilai memberikan pengetahuan yang sangat dibutuhkan masyarakat di era digital. Menurutnya, kegiatan semacam ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Melalui penyuluhan hukum ini, mahasiswa KKN Gema Karta Fakultas Syari’ah berharap masyarakat Dusun Cekelan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, mampu mengenali berbagai bentuk kejahatan digital, serta tidak mudah menjadi korban maupun pelaku tindak pidana di ruang siber. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Kontibutor: Nur Muhamad Reza (Anggota MCFS)

Berita

Salatiga, (3 Agustus 2026) – Kabar membanggakan kembali datang dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Journal of Indonesian Law (JIL) berhasil menorehkan prestasi luar biasa dengan meraih Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 2, setelah sebelumnya berada pada peringkat Sinta 5.

Capaian yang diumumkan pada Juli 2026 ini menjadi lompatan prestasi yang sangat membanggakan. Bukan sekadar naik satu tingkat, JIL berhasil melesat tiga peringkat sekaligus, dari Sinta 5 menuju Sinta 2. Profil resmi Science and Technology Index (SINTA) saat ini telah mencatat Journal of Indonesian Law pada peringkat Sinta 2.

Prestasi tersebut menjadi bukti nyata dari kerja serius dan konsisten tim pengelola jurnal dalam membangun tata kelola publikasi ilmiah yang semakin profesional, menjaga mutu artikel, memperkuat proses editorial dan peer review, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan publikasi keilmuan hukum.

JIL merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Salatiga, dengan fokus pada kajian hukum dan isu-isu hukum di Indonesia. Laman resmi jurnal mencatat Ahmadi Hasanuddin Dardiri sebagai Editor-in-Chief JIL.

Dekan: Ini Prestasi Besar dan Buah Kerja Kolektif

Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, lonjakan akreditasi JIL merupakan pencapaian penting yang menunjukkan semakin kuatnya budaya akademik dan pengelolaan publikasi ilmiah di lingkungan Fakultas Syariah UIN Salatiga.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga atas capaian Journal of Indonesian Law yang berhasil meningkat dari Sinta 5 menjadi Sinta 2. Ini merupakan sebuah lompatan yang luar biasa dan menjadi bukti bahwa kerja keras, konsistensi, serta komitmen terhadap mutu akademik akan menghasilkan capaian yang membanggakan,” ungkap Prof. Ilyya.

Prof. Ilyya menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya menjadi prestasi tim pengelola JIL, tetapi juga menjadi capaian bersama seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah UIN Salatiga.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Editor-in-Chief, jajaran editor, reviewer, pengelola jurnal, para penulis, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan JIL. Dari Sinta 5 langsung menuju Sinta 2 tentu bukan proses yang sederhana. Di belakang capaian ini terdapat kerja panjang, ketekunan, evaluasi, dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas,” lanjutnya.

Ia berharap pencapaian tersebut tidak menjadi titik akhir. Sebaliknya, status Sinta 2 harus menjadi energi baru bagi pengelola JIL untuk memperluas jejaring akademik, meningkatkan kualitas artikel, memperkuat kolaborasi dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta mempersiapkan langkah menuju reputasi yang semakin tinggi.

“Prestasi ini harus menjadi pemantik semangat. Target kita bukan sekadar mendapatkan peringkat, tetapi membangun jurnal yang benar-benar memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan mampu berbicara pada level yang lebih luas. Kami berharap JIL terus tumbuh, semakin berkualitas, semakin banyak dirujuk, dan pada waktunya mampu menuju level reputasi yang lebih tinggi,” tegasnya.

EIC JIL: Hasil Perjalanan Panjang Menjaga Mutu

EIC JIL: Hasil Perjalanan Panjang Menjaga Mutu

Sementara itu, Editor-in-Chief (EIC) Journal of Indonesian Law, Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan JIL meraih Sinta 2 merupakan hasil dari proses panjang yang dijalankan dengan konsisten oleh seluruh tim.

Menurut Ahmadi, pengembangan jurnal ilmiah membutuhkan keseriusan yang tidak hanya berkaitan dengan penerbitan artikel secara rutin, tetapi juga peningkatan kualitas substansi, penguatan tata kelola editorial, ketepatan proses penerbitan, kualitas reviewer, keterlibatan penulis dari berbagai institusi, hingga penguatan jejaring akademik.

“Capaian dari Sinta 5 ke Sinta 2 ini tentu sangat membahagiakan bagi kami. Namun, bagi tim JIL, capaian ini sekaligus menjadi amanah dan tanggung jawab baru. Semakin tinggi peringkat sebuah jurnal, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitasnya,” ujar Ahmadi.

Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung perjalanan JIL.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Syariah UIN Salatiga yang terus memberikan dukungan, kepada seluruh tim editor yang bekerja dengan penuh dedikasi, para reviewer yang menjaga kualitas akademik artikel, serta para penulis yang telah mempercayakan karya terbaiknya untuk diterbitkan di JIL. Prestasi ini adalah hasil kerja bersama,” tambahnya.

Ahmadi menegaskan bahwa setelah memperoleh predikat Sinta 2, tim JIL akan terus melakukan berbagai penguatan agar jurnal semakin kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami tidak ingin berhenti pada Sinta 2. Setelah capaian ini, pekerjaan berikutnya justru semakin besar. Kami ingin memperkuat internasionalisasi penulis dan reviewer, meningkatkan kualitas serta dampak artikel, memperluas indeksasi, dan membangun JIL menjadi salah satu jurnal hukum yang semakin diperhitungkan di Indonesia,” tegasnya.

Momentum Penguatan Reputasi Akademik Fakultas Syariah

Keberhasilan Journal of Indonesian Law meraih Sinta 2 semakin memperkuat ekosistem publikasi ilmiah UIN Salatiga. Portal jurnal ilmiah UIN Salatiga saat ini juga telah menampilkan JIL dengan status SINTA 2.

Capaian tersebut memiliki arti strategis, khususnya bagi Fakultas Syariah. Jurnal berkualitas bukan sekadar media penerbitan karya ilmiah, tetapi menjadi ruang pertukaran gagasan, pengembangan diskursus hukum, diseminasi hasil penelitian, sekaligus salah satu wajah reputasi akademik sebuah institusi.

Karena itu, keberhasilan JIL melompat dari Sinta 5 menuju Sinta 2 menjadi penanda semakin kuatnya komitmen Fakultas Syariah UIN Salatiga dalam mengembangkan budaya penelitian dan publikasi ilmiah berkualitas.

Dari Sinta 5 menuju Sinta 2, JIL telah membuktikan bahwa konsistensi, kolaborasi, dan keberanian meningkatkan standar kualitas mampu menghasilkan lompatan prestasi. Kini, capaian tersebut menjadi pijakan baru untuk melangkah lebih jauh: menjadikan Journal of Indonesian Law semakin bereputasi, berdampak, dan diperhitungkan dalam percaturan akademik hukum nasional maupun internasional.

Selamat dan sukses untuk Journal of Indonesian Law (JIL), Fakultas Syariah UIN Salatiga. Dari Sinta 5 melesat ke Sinta 2—prestasi membanggakan, langkah besar menuju reputasi yang lebih tinggi!

Berita

Boyolali, (2 Agustus 2026) – Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga yang melaksanakan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok SY-1015 Desa Ketoyan menggelar program Sekolah Pra Nikah dan Pencegahan Stunting bertema “Investasi Awal untuk Ketahanan Keluarga dan Generasi Bebas Stunting” pada Minggu (2/8/2026) di Posko KKN UIN Salatiga SY-1015, Dusun Seworan, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Program ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman tentang pentingnya persiapan pernikahan, penguatan ketahanan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Kegiatan diikuti oleh remaja Karang Taruna Dusun Seworan dan dihadiri tokoh masyarakat serta tokoh agama.

Dalam pelaksanaannya, KKN mahasiswa Fakultas Syariah tersebut berkolaborasi dengan Penyuluh KUA Kecamatan Wonosegoro dan Bidan Desa Ketoyan sebagai narasumber. Materi yang disampaikan meliputi kesiapan menikah dari aspek spiritual, mental, sosial, dan ekonomi, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi keluarga, hingga strategi pencegahan stunting sebagai fondasi membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Berbagai pertanyaan mengenai kehidupan berumah tangga, komunikasi keluarga, pembagian peran suami istri, serta pola hidup sehat menjadi topik diskusi. Kehadiran tokoh masyarakat dan tokoh agama turut memperkuat pentingnya kolaborasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan berketahanan.

Melalui program ini, KKN Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Salatiga SY-1015 berharap dapat meningkatkan kesiapan remaja dalam membangun keluarga yang harmonis, mandiri, dan tangguh, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa pranikah. Kegiatan ini juga menjadi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, sejalan dengan tema pengabdian LP2M UIN Salatiga tentang penguatan ketahanan keluarga, melalui sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, KUA, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan generasi bebas stunting

Kontributor: Noor Ika Anggraini, NIM: 33010230152, Prodi Hukum Keluarga Islam KKN DWADASA KARSA UIN SALATIGA 2026

Berita

Boyolali, (1 Agustus 2026)– Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut mendorong Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Fakultas Syari’ah UIN Salatiga yang tergabung dalam Kelompok Gema Karta nomor SY1009 untuk menginisiasi gerakan bersih-bersih lingkungan di sejumlah titik sungai yang berada di Dukuh Cekelan, Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan. Di sepanjang aliran sungai, tim KKN menemukan berbagai jenis sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan. Sampah yang ditemukan tidak hanya berupa sampah organik seperti dedaunan dan ranting, maupun sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kemasan makanan, tetapi juga limbah rumah tangga berukuran besar seperti kasur bekas, pakaian, karung, hingga berbagai barang yang sudah tidak layak pakai.

Tumpukan sampah tersebut tidak hanya mengganggu keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menghambat aliran air serta menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan bencana lingkungan, terutama ketika musim hujan tiba.

Gerakan bersih sungai ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama telah berlangsung pada 25–26 Juli 2026 sebagai bentuk aksi awal pemulihan lingkungan di wilayah tersebut. Memasuki periode kedua pada Sabtu (1/8/2026), kegiatan kembali dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa KKN dari Kelompok Arutanika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Kolaborasi antarfakultas tersebut menjadi wujud nyata semangat gotong royong mahasiswa dalam mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut masih tergolong sangat rendah. Di beberapa lokasi pembersihan bahkan tidak terdapat warga yang ikut bergabung bersama mahasiswa untuk membersihkan sungai. Kondisi ini menjadi salah satu catatan penting bagi tim KKN, mengingat keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan aksi mahasiswa yang bersifat sementara, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, tim KKN menilai bahwa tumpukan sampah tersebut berasal dari aktivitas masyarakat sekitar. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai sarana pembuangan sampah. Hingga saat ini masyarakat belum memiliki lokasi pembuangan sampah yang memadai, baik yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat maupun yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pamungkas, salah satu mahasiswa KKN Fakultas Syari’ah UIN Salatiga, menilai bahwa persoalan sampah tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan perilaku masyarakat semata. Menurutnya, permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan belum optimalnya sistem pengelolaan sampah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Hal ini terjadi selain karena minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, juga merupakan bentuk dari kegagalan negara dalam mengatasi persoalan di Masyarakat. Hal yang paling mendasar seperti Tempat Pembuangan Sementara hampir tidak kami jumpai dalam satu kecamatan Wonosegoro. Ini menjadi pertanyaan serius kami terhadap penyelenggara negara, sampai kapan Masyarakat harus hidup di bawah bayang-bayang sampah yang demikian semrawut? Jika dibiarkan, ini akan menjadi bom waktu bagi generasi mendatang.” Ujarnya.

Menurutnya, edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas pendukung. Tanpa adanya sarana pembuangan sampah yang memadai, masyarakat akan kesulitan mengubah kebiasaan membuang sampah secara sembarangan meskipun telah diberikan berbagai sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Di balik kegiatan bersih sungai tersebut, terdapat sebuah peristiwa yang cukup menggugah sekaligus menjadi refleksi terhadap persoalan pengelolaan sampah di Desa Kauman. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dan mahasiswa bersiap meninggalkan lokasi, salah seorang warga menghampiri tim KKN dan bertanya mengenai kondisi sungai yang telah dibersihkan.

“Sudah bersih? Kalau sudah dibersihin, lalu buang sampah ke mana ya?”

Pertanyaan sederhana tersebut justru menggambarkan akar persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat. Di satu sisi, warga memahami bahwa membuang sampah ke sungai bukanlah tindakan yang benar. Namun di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak tersedia fasilitas pembuangan sampah yang dapat digunakan sebagai alternatif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan melalui kegiatan bersih-bersih secara insidental. Diperlukan kebijakan yang berkelanjutan melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah, penguatan sistem pengangkutan sampah, serta edukasi kepada masyarakat agar budaya menjaga kebersihan lingkungan dapat tumbuh secara kolektif.

Melalui gerakan ini, Mahasiswa KKN-PPM Fakultas Syari’ah UIN Salatiga berharap aksi yang dilakukan dapat menjadi pemantik kesadaran bersama bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Lebih dari itu, mahasiswa juga berharap pemerintah desa maupun pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengelolaan sampah di wilayah pedesaan melalui penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“harapannya tentu sangat sederhana, pertama saya berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah di sungai maupaun ditempat umum. Lebih lanjut, penyelenggara negara harus sesegera mungkin membangun TPS berikut dengan sistemnya, agar masyarakat tidak kebingungan lagi untuk membuang sampah.” Ujar Pamungkas

Gerakan bersih sungai yang diinisiasi Kelompok Gema Karta menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya hadir sebagai pelaksana program KKN, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kontributor: Encep Bahru Jaman (Direktur MCFS)

Berita

Boyolali, (25 Juli 2026) — Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dari fakultas syari’ah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan wawasan Fiqh Munakahat (fikih pernikahan) pada Rabu 25 Juli 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan agenda Rapat Koordinasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Rakor PKK) di Balai Dusun 3 Sambiroto, Desa Bengle, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali.

Diikuti oleh ibu-ibu PKK dari RT 01 hingga RT 04 RW 09 Dusun Sambiroto, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum pernikahan dalam Islam yang diselaraskan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

​Materi disampaikan langsung oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam, M. Alil Furqon yang menjelaskan bahwa hukum asal pernikahan dalam Fiqh Munakahat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing individu. Alil menerangkan bahwa status hukum menikah dapat dikategorikan menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, hingga haram tergantung pada kesiapan fisik, finansial, dan mental seseorang.

​”Hukum menikah dalam Islam itu tidak tunggal, tetapi menyesuaikan kondisi individu. Bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan jatuh pada kemaksiatan, namun bisa juga menjadi haram jika diniatkan untuk menzalimi pasangan,” tuturnya.

​Selain memaparkan sudut pandang keagamaan, Alil juga menyelaraskan kebutuhan hukum Islam tersebut dengan regulasi negara, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan. Dirinya menegaskan pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun demi kemaslahatan keluarga.

​”Aturan batas usia minimal 19 tahun dalam undang-undang ini sejalan dengan prinsip Islam untuk mewujudkan pernikahan yang matang dan mencegah dampak buruk pernikahan dini,” tegasnya.

​Kegiatan yang dipandu oleh Dinda Nuraeni sebagai moderator ini berlangsung interaktif. Melalui perpaduan materi hukum Islam dan hukum positif tersebut, mahasiswa KKN UIN Salatiga berharap ibu-ibu PKK Dusun Sambiroto dapat menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga masing-masing, sehingga mendorong terbentuknya ikatan pernikahan yang sah secara syariat sekaligus terdaftar resmi secara hukum negara.

Kontributor: Muntiatul Badiah (Mahasiswa Prodi HES).