Category: Kerjasama dalam negeri

Salatiga, (15/09/2025)- Fakultas Syariah UIN Salatiga kolaborasi bersama Universitas Wahid Hasyim, Semarang adakan diskusi bulanan Guest Lecture mengambil tema “Exploring The Monogamy Principle in The Samin Community’s Customary Marriages in Kudus: Harmonisation of Tradition and State Law”. Diskusi dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom diikuti lebih dari 100 peserta baik mahasiswa dan dosen di Indonesia.

Diskusi dimoderatori oleh Ahmad Hasanuddin Dardiri, M.H. yang juga menjabat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Acara ini secara resmi dibuka oleh Prof. Ilyya Muhsin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa diskusi bulanan Fakultas Syariah ini menghadirkan berbagai narasumber yang tulisannya sudah publish di Jurnal Ijtihad Fakultas Syariah UIN Salatiga.

“Bapak, ibu, selamat mengikuti Guest Lecture secara virtual dengan narasumber Bapak Dr. Iman Fadhilah, M.S.I., sekaligus ini adalah bagian dari implementasi kerjasama antara Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim”, sambutnya.

Dr. Iman Fadhilah, M.S.I. menyampaikan pembahasan tentang prinsip monogami dalam praktik perkawinan Komunitas Samin di Larikrejo. Beliau memaparkan bahwa poligami masih kontroversial di negara-negara muslim dengan regulasi yang bervariasi. Di Indonesia, meskipun poligami diperbolehkan terbatas, Komunitas Samin di Desa Larikrejo, Kudus; memilih untuk menganut prinsip monogami “bojo siji kangge saklawase” atau dalam bahasa Indonesia memiliki makna satu istri untuk selamanya.

“Komunitas Samin mengadopsi prinsip monogami dalam perkawinan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Prinsip bojo siji kangge saklawase ditekankan dengan melarang poligami yang dianggap dapat menyebabkan konflik rumah tangga”, tambahnya.

Praktik monogami di kalangan Samin selaras dengan prinsip monogami dalam Islam, meskipun hukum negara mengizinkan poligami dengan syarat tertentu. Namun, ajaran Samin tetap bertahan sebagai hukum adat. Prinsip monogami dalam hukum negara dan hukum adat Samin menunjukkan keselarasan dalam menekankan nilai kesetiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Langkah konkret seperti kursus pra-nikah mendukung keseimbangan ini.

Ada beberapa fakta menarik dari Komunitas Samin diantaranya tidak ada pencatatan perkawinan resmi, tidak ada sanksi adat untuk pelanggaran, dan kesederhanaan dalam perayaan pernikahan. Kemudian ada Sadat Wong Sikep atau calon mempelai laki-laki mengikrarkan janji setia pada satu istri dalam prosesi “Paseksen” yang disebut “Sadat wong Sikep” dimana janji diucapkan dan disaksikan oleh keluarga dan tamu undangan sebagai komitmen untuk menjaga kesetiaan.

“Prinsip bojo siji kangge saklawase di kalangan Samin menjaga stabilitas dan harmoni dalam keluarga. Meskipun ada tantangan dari modernisasi, prinsip ini tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial mereka”, simpulnya.

Kontributor: Ilma Yuni Fatichia, NIM 33010220056 (Mahasiswa HKI Angkatan 2022)

Salatiga, 15 September 2025 – Tradisi perkawinan masyarakat Samin kembali menjadi perhatian akademisi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga menggelar kuliah tamu dengan tema “Exploring the Monogamy Principle in the Samin Community’s Customary Marriages in Kudus: Harmonisation of Tradition and State Law”, Senin (15/9). Acara yang berlangsung melalui ruang virtual zoom meeting ini menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Dr. Iman Fadhilah, M.S.I., sebagai narasumber.

Kuliah tamu yang diinisiasi oleh redaktur Jurnal Ijtihad ini dipandu oleh Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga, serta dibuka oleh Prof.Dr. Ilyya Muhsin, M.Si., (Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga). Sekira 150 peserta turut hadir melalui zoom meeting yang terdiri dari para dosen, mahasiswa dan para pemerhati hukum keluarga. Hadir pula civitas akademika dari berbagai kampus dan pengurus Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI), sehingga forum berlangsung dengan nuansa interaktif dan lintas perspektif.

Prof. Dr. Ilyya Muhsin dalam opening speech menyampaikan bahwa kuliah tamu ini merupakan agenda diskusi bulanan yang diinisiasi Editor in Chief dan Managing Editor Jurnal Ijtihad dengan menghadirkan narasumber dari berbagai perguruan tinggi lain. Acara ini sekaligus menjadi implementasi kerja sama antara Fakultas Syariah UIN Salatiga dengan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.

“Tema ini dipilih karena masyarakat Samin memiliki banyak keunikan yang membedakan mereka dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah keunikan-keunikan itu masih bertahan di tengah arus perubahan zaman, ataukah mulai pudar? Inilah yang perlu terus diteliti,” tutur Prof. Ilyya.

Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

Dalam paparannya, Dr. Iman menjelaskan bahwa komunitas Samin di Desa Lirikrejo, Kudus, sejak lama memegang teguh prinsip monogami yang dikenal dengan ungkapan bojo siji kangge selawase (satu istri untuk selamanya). Prinsip ini tidak hanya sekadar aturan sosial, tetapi juga dihayati sebagai sumpah janji oleh wong sikep dalam setiap ikatan perkawinan.

“Bagi masyarakat Samin, monogami bukan hanya pilihan, melainkan komitmen yang menyatu dengan cara hidup mereka. Prinsip ini dijalankan untuk menjaga stabilitas rumah tangga, mencegah konflik, dan memastikan keharmonisan keluarga tetap terjaga,” ungkap Dr. Iman.

Ia menambahkan, poligami masih menjadi topik kontroversial di banyak negara muslim dengan variasi regulasi yang berbeda. Di Indonesia sendiri, praktik poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun tidak semua komunitas memilih jalan tersebut. “Komunitas Samin justru mengambil sikap tegas, mereka menolak poligami karena diyakini dapat memicu pertengkaran dan keretakan rumah tangga,” ujarnya.

Seiring perubahan zaman, muncul pertanyaan apakah prinsip monogami ini masih tetap dijalankan atau mulai tergerus modernisasi. Dr. Iman menilai, hingga kini nilai tersebut masih kuat melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Samin. “Modernisasi membawa banyak perubahan, tetapi tidak serta-merta menghapus nilai-nilai yang mereka pegang. Prinsip bojo siji kangge selawase tetap menjadi fondasi yang dijaga sebagai bentuk kesetiaan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan prinsip monogami Samin patut diperhatikan dalam diskursus akademik karena mampu menunjukkan bagaimana komunitas adat menafsirkan aturan keluarga dengan caranya sendiri. Di sisi lain, praktik ini dapat dibaca sebagai upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat.

Suasana diskusi berlangsung dinamis. Peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, hingga pengurus ADHKI aktif mengajukan pertanyaan. Beberapa di antaranya menyoroti bagaimana prinsip monogami Samin dapat dipandang sebagai kearifan lokal yang sejalan dengan nilai hukum keluarga Islam, sekaligus mempertanyakan tantangan yang muncul jika generasi muda Samin mulai bersentuhan lebih intens dengan dunia luar.

Dr. Iman menjawab dengan menekankan pentingnya melihat konteks sosial. “Adat tidak berdiri sendiri, ia hidup bersama masyarakat. Jika generasi muda masih merasa relevan dengan prinsip monogami ini, maka ia akan bertahan. Tetapi jika ada perubahan, maka hukum adat pun akan menyesuaikan diri. Yang penting, nilai dasar berupa kesetiaan dan keharmonisan tetap dijaga,” jelasnya.

Diskusi ini juga memperlihatkan bagaimana hukum adat dapat berjalan seiring dengan regulasi negara. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perkawinan monogami adalah prinsip dasar, meski poligami tetap terbuka dengan syarat ketat. Dengan demikian, praktik perkawinan masyarakat Samin tidak hanya sejalan dengan nilai adat mereka, tetapi juga selaras dengan ketentuan negara.

Bagi banyak akademisi yang hadir, fenomena ini menarik karena memperlihatkan titik temu antara tradisi dan regulasi. Kajian semacam ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja di level lokal, yang sering kali berbeda dengan gambaran umum di masyarakat luas.

Acara kuliah tamu Fakultas Syariah UIN Salatiga ditutup dengan harapan bahwa diskusi lintas kampus ini dapat terus berlanjut. Selain memperkaya pengetahuan akademik, forum semacam ini juga membuka ruang untuk riset kolaboratif yang lebih mendalam.

“Diskusi ini bukan akhir, melainkan awal dari kajian yang lebih luas. Semoga semakin banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti komunitas Samin, tidak hanya soal perkawinan, tetapi juga aspek sosial dan budayanya yang lain,” pungkas Prof. Ilyya.

Dengan demikian, kuliah tamu ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga mempertegas pentingnya menjaga dialog antara tradisi dan hukum negara. Di tengah arus modernisasi, prinsip monogami ala Samin tetap memberi pelajaran bahwa kesetiaan dan keharmonisan adalah fondasi keluarga yang tak lekang oleh waktu.

Salatiga, (30/07/2025)- Fakultas Syariah UIN Salatiga bekerja sama dengan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung menyelenggarakan Guest Lecture dengan tema “Ijtihad Muamalah Pesantren”. Program ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama akademik antar-institusi yang difasilitasi oleh Jurnal IJTIHAD UIN Salatiga, jurnal yang kini menempati peringkat nomor 1 dunia dalam bidang Islamic Studies versi Scimago Journal Rank (SJR).
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dari pelaksanaan kerja sama antara Fakultas Syariah dengan berbagai fakultas dan universitas lain. Beliau juga menekankan pentingnya membangun ekosistem akademik yang kolaboratif dan berbasis riset unggul.
Sementara itu, Husnul Fatarib, Ph.D Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, menyampaikan bahwa sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas bersama, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun publikasi ilmiah.

Narasumber: Dr. Imam Mustofa M.S.I
Sebagai narasumber utama dalam guest lecture ini, Dr. Imam Mustofa, M.S.I, dosen Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, menyampaikan materi bertajuk:
“Ijtihad Sivitas Pondok Pesantren: Dari Tradisionalitas Kitab Kuning ke Fikih Muamalah Kontemporer”
Dalam paparannya, Dr. Imam menyoroti transformasi peran pesantren dalam dinamika hukum ekonomi Islam modern. Ia menjelaskan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi melalui kajian kitab kuning, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pelaku aktif dalam formulasi fikih muamalah kontemporer yang responsif terhadap tantangan zaman.
Dr. Imam menyampaikan bahwa karakteristik ijtihad muamalah pesantren sebagai berikut: 1) Kajian berdasarkan kasus konkret. 2) kontekstualisasi Fikih Muamalah. 3) Ijtihad kolektif integratif. 4) Deskripsi permasalahan yang dihukumi tidak kompreensif. 5) mengedapankan model instinbat hukum ilhaqi. 6) mengambil pendapat ulama empat mazhab namun mengutamakan Mazhab Imam Syafi’i.
Selain itu, Dr Imam juga meberikan catatan penting yaitu: Kontruksi diskursus fikih muamalah di pondok pesantre Sidogiri sangat terikat dan tersentral pada teks, namun tetap menjawab berbagai persoalan muamalah kontemporer. Diskursus fikih muamalah mengacu pada kitab-kitab yang qualified karya ulama salaf dan ulama modern. Kajian fikih muamalah dan pengembangannya di pondok pesantren Sidogiri merupakan bentuk dari kontekstualisasi teks kitab turath dengan penggunaan metode istinbat hukum ilhaqi,
Guest Lecture ini tidak hanya mempererat relasi antarfakultas, tetapi juga memperkaya kajian fikih muamalah dengan perspektif pesantren yang aplikatif dan kontekstual. Kolaborasi antara Fakultas Suyariah UIN Salatiga dan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung ini diharapkan menjadi model sinergi antar-PTKIN dalam pengembangan keilmuan syariah yang responsif terhadap dinamika sosial modern dan tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam.

Semarang, (18/06/2025)- Dosen Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga yakni Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI., M.H. menjadi penguji eksternal pada sidang ujian kelayakan disertasi Program Doktor Hukum (PDH) Universitas Diponegoro (UNDIP). Ujian dilaksanakan di Ruang Sidang Lt. 1 Gedung Program Doktor Hukum UNDIP. Chairul Huda menguji kelayakan disertasi mahasiswa PDH UNDIP atas nama Dian Latifiani yang mengangkat tema tentang Budaya Hukum E-Court E-Litigasi pada Pengadilan Agama. Dian Latifiani merupakan mahasiswa sekaligus kandidat doktor hukum UNDIP yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Hadir dalam ujian kali ini; Dr. Sukirno, S.H., M.Si (Ketua Program Doktor Hukum), Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S. (Promotor); Dr. Agus Sarono, S.Ag., M.H. (Co Promotor); Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S. (Penguji Internal); Prof. Ro’fah Setyowati, S.H., Ph.D (Penguji Internal); dan Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI., M.H. (Penguji Eksternal).

Ketua Program Doktor Hukum UNDIP, Dr. Sukirno, S.H., M.Si mengatakan; “Kami menunjuk Dr. M. Chairul Huda, M.H. sebagai penguji eksternal karena Beliau memiliki kepakaran pada bidang budaya hukum. Konsep budaya hukum merupakan salah satu elemen sistem hukum. Ini merujuk pada pemikiran tokoh hukum bernama Lawrence Friedman. Budaya hukum merupakan segenap ide, gagasan, pemahaman, serta tindakan individu-individu berkaitan dengan hukum, baik aparat (internal legal culture) maupun masyarakat (external legal culture). Selain itu, kami juga menilai Chairul Huda memiliki pemahaman tentang hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tema naskah disertasi yang diangkat oleh mahasiwa S3 atas nama Dian Latifiana.” Jelas pria kelahiran Pati Jawa Tengah ini.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si. menjelaskan: “Ditunjuknya seorang dosen kami, Dr. Chairul Huda, M.H. sebagai penguji pada ujian kelayakan disertasi, merupakan sebuah kebanggaan sekaligus implementasi perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Fakultas Hukum UNDIP bersama Fakultas Syariah UIN Salatiga beberapa waktu yang lalu.” jelas Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia ini.