Berita, Berita HTN

Fakultas Syari’ah-Polemik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjadi isu yang mendorong para akademisi sebagai salah satu pengamat ketatanegaraan untuk berdiskusi dan mengupas kondisi tersebut. Segenap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga melalui seminar bertajuk “Polemik Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Tinjauan Konstitusi”,  menjadi langkah untuk mengembangkan jiwa kritis akademisi ketetanegaraan mereka.  Pada Rabu (31/08) bertempat di Aula Gedung KH. Hasyim Asy’ari Kampus 3 UIN Salatiga, seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah H. Soetjipto, S.H., M.H., Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si. dan Akademisi Hukum Tata Negara Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H.

Reihan Pramana selaku Ketua panitia seminar dalam sambutannya menyampaikan “Seminar ini digelar dalam rangka salah satu bentuk peringatan Hari Konstitusi Nasional dengan tema Peran Pemuda dalam mengawal UUD-1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dan sebenarnya kami dari HMPS-HTN memiliki dua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperingati Hari Konstitusi Nasional, yaitu seminar pada kali ini dan besok pada Jum’at (02/09) akan dilaksanakan donor darah yang dibuka untuk umum sivitas akademika FaSya UIN Salatiga di Kampus 2 FaSya UIN Salatiga”.

Memberikan sambutan berikutnya sekaligus membuka acara, Dekan FaSya Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. menyampaikan “saya mengapresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara seminar dengan tema yang bagus ini. Kegiatan seminar adalah salah satu ruh untuk pengembangan akademik lingkungan akademisi. Menengok tema yang diusung dalam seminar ini, menurut pakar hukum bahwa tidak boleh walau hanya semalam terjadi kekosongan pemimpin atau jabatan, seperti halnya ketika Rosulullah SAW meninggal para sahabat segera menentukan abu bakar sebagai Khalifah untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah walau beliau tidak berwasiat apapun untuk siapa yang kelak mengganti kepemimpinan beliau”.

Tidak bolehnya ada kekosongan pemimpin adalah untuk menjaga pelayanan publik yang tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Walau pasti timbul polemik karena datang dari yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam Islam selama kita berpolitik dengan berpegangan moral dan etika maka berpolitik memiliki tujuan demi kemaslahatan masyarakat. Polemik pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah itu pasti ada dan wajar, namun tetap dan harus dengan polemik apapun kekosongan tersebut harus diisi, pungkasnya.

Soetjipto menjadi pemateri pembuka menyampaikan sependapat dengan sambutan yang diberikan oleh Dekan yaitu “Puas tidak puas, setuju atau tidak setuju itu wajar bagi lingkungan berdemokrasi. Namun tetap dan harus bahwa kekosongan jabatan tidak boleh terjadi walaupun hanya semalam. Kemudian transparasi harus dikawal dengan sistem yang dijalankan dengan baik”.

Kemudian Ahmadi sebagai pemateri berikutnya menyampaikan gambaran kerangka proses terlahirnya keputusan yang mengatur pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Selanjutnya berpesan kepada segenap mahasiswa HTN untuk kawal dan amati dengan baik untuk pemilu yang serentak akan datang untuk menuju pemimpin yang lebih baik dan didukung proses yang tersistem rapi dan transparansi.

Menarik dalam seminar ini ikut menghadirkan praktisi yang langsung merasakan imbas dari masa pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah di Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Salatiga.

Dance memaparkan bahwa “pimpinan daerah yang ditunjuk kali ini adalah Pejabat dengan status PNS. Penunjukkan pimpinan dalam kekosongna jabatan diusulkan oleh Gubernur dari 3 nama dan mengkerucut menjadi satu nama yang dipilih oleh KEMENDAGRI. Pejabat yang terpilih kali ini tidak melalui pemilihan umum namun turunan dari penunjukan. Sehinggga legitimasinya masih kurang di mata rakyat. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada pejabat terpilih saat ini agar rajin-rajin turun kemasyarakat agar masyarakat mengenal dan mengakui legitimasinya. Tanggung jawab kedepan pejabat terpilih harus mempersiapkan pemilihan umum serentak di tahun 2024”.