Category: Berita

Berita, Berita HTN

Fakultas Syari’ah-Polemik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjadi isu yang mendorong para akademisi sebagai salah satu pengamat ketatanegaraan untuk berdiskusi dan mengupas kondisi tersebut. Segenap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga melalui seminar bertajuk “Polemik Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Tinjauan Konstitusi”,  menjadi langkah untuk mengembangkan jiwa kritis akademisi ketetanegaraan mereka.  Pada Rabu (31/08) bertempat di Aula Gedung KH. Hasyim Asy’ari Kampus 3 UIN Salatiga, seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah H. Soetjipto, S.H., M.H., Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si. dan Akademisi Hukum Tata Negara Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H.

Reihan Pramana selaku Ketua panitia seminar dalam sambutannya menyampaikan “Seminar ini digelar dalam rangka salah satu bentuk peringatan Hari Konstitusi Nasional dengan tema Peran Pemuda dalam mengawal UUD-1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dan sebenarnya kami dari HMPS-HTN memiliki dua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperingati Hari Konstitusi Nasional, yaitu seminar pada kali ini dan besok pada Jum’at (02/09) akan dilaksanakan donor darah yang dibuka untuk umum sivitas akademika FaSya UIN Salatiga di Kampus 2 FaSya UIN Salatiga”.

Memberikan sambutan berikutnya sekaligus membuka acara, Dekan FaSya Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. menyampaikan “saya mengapresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara seminar dengan tema yang bagus ini. Kegiatan seminar adalah salah satu ruh untuk pengembangan akademik lingkungan akademisi. Menengok tema yang diusung dalam seminar ini, menurut pakar hukum bahwa tidak boleh walau hanya semalam terjadi kekosongan pemimpin atau jabatan, seperti halnya ketika Rosulullah SAW meninggal para sahabat segera menentukan abu bakar sebagai Khalifah untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah walau beliau tidak berwasiat apapun untuk siapa yang kelak mengganti kepemimpinan beliau”.

Tidak bolehnya ada kekosongan pemimpin adalah untuk menjaga pelayanan publik yang tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Walau pasti timbul polemik karena datang dari yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam Islam selama kita berpolitik dengan berpegangan moral dan etika maka berpolitik memiliki tujuan demi kemaslahatan masyarakat. Polemik pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah itu pasti ada dan wajar, namun tetap dan harus dengan polemik apapun kekosongan tersebut harus diisi, pungkasnya.

Soetjipto menjadi pemateri pembuka menyampaikan sependapat dengan sambutan yang diberikan oleh Dekan yaitu “Puas tidak puas, setuju atau tidak setuju itu wajar bagi lingkungan berdemokrasi. Namun tetap dan harus bahwa kekosongan jabatan tidak boleh terjadi walaupun hanya semalam. Kemudian transparasi harus dikawal dengan sistem yang dijalankan dengan baik”.

Kemudian Ahmadi sebagai pemateri berikutnya menyampaikan gambaran kerangka proses terlahirnya keputusan yang mengatur pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Selanjutnya berpesan kepada segenap mahasiswa HTN untuk kawal dan amati dengan baik untuk pemilu yang serentak akan datang untuk menuju pemimpin yang lebih baik dan didukung proses yang tersistem rapi dan transparansi.

Menarik dalam seminar ini ikut menghadirkan praktisi yang langsung merasakan imbas dari masa pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah di Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Salatiga.

Dance memaparkan bahwa “pimpinan daerah yang ditunjuk kali ini adalah Pejabat dengan status PNS. Penunjukkan pimpinan dalam kekosongna jabatan diusulkan oleh Gubernur dari 3 nama dan mengkerucut menjadi satu nama yang dipilih oleh KEMENDAGRI. Pejabat yang terpilih kali ini tidak melalui pemilihan umum namun turunan dari penunjukan. Sehinggga legitimasinya masih kurang di mata rakyat. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada pejabat terpilih saat ini agar rajin-rajin turun kemasyarakat agar masyarakat mengenal dan mengakui legitimasinya. Tanggung jawab kedepan pejabat terpilih harus mempersiapkan pemilihan umum serentak di tahun 2024”.

Berita, Berita HTN

Fakultas Syari’ah-Polemik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjadi isu yang mendorong para akademisi sebagai salah satu pengamat ketatanegaraan untuk berdiskusi dan mengupas kondisi tersebut. Segenap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga melalui seminar bertajuk “Polemik Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Tinjauan Konstitusi”,  menjadi langkah untuk mengembangkan jiwa kritis akademisi ketetanegaraan mereka.  Pada Rabu (31/08) bertempat di Aula Gedung KH. Hasyim Asy’ari Kampus 3 UIN Salatiga, seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah H. Soetjipto, S.H., M.H., Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si. dan Akademisi Hukum Tata Negara Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H.

Reihan Pramana selaku Ketua panitia seminar dalam sambutannya menyampaikan “Seminar ini digelar dalam rangka salah satu bentuk peringatan Hari Konstitusi Nasional dengan tema Peran Pemuda dalam mengawal UUD-1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dan sebenarnya kami dari HMPS-HTN memiliki dua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperingati Hari Konstitusi Nasional, yaitu seminar pada kali ini dan besok pada Jum’at (02/09) akan dilaksanakan donor darah yang dibuka untuk umum sivitas akademika FaSya UIN Salatiga di Kampus 2 FaSya UIN Salatiga”.

Memberikan sambutan berikutnya sekaligus membuka acara, Dekan FaSya Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. menyampaikan “saya mengapresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara seminar dengan tema yang bagus ini. Kegiatan seminar adalah salah satu ruh untuk pengembangan akademik lingkungan akademisi. Menengok tema yang diusung dalam seminar ini, menurut pakar hukum bahwa tidak boleh walau hanya semalam terjadi kekosongan pemimpin atau jabatan, seperti halnya ketika Rosulullah SAW meninggal para sahabat segera menentukan abu bakar sebagai Khalifah untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah walau beliau tidak berwasiat apapun untuk siapa yang kelak mengganti kepemimpinan beliau”.

Tidak bolehnya ada kekosongan pemimpin adalah untuk menjaga pelayanan publik yang tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Walau pasti timbul polemik karena datang dari yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam Islam selama kita berpolitik dengan berpegangan moral dan etika maka berpolitik memiliki tujuan demi kemaslahatan masyarakat. Polemik pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah itu pasti ada dan wajar, namun tetap dan harus dengan polemik apapun kekosongan tersebut harus diisi, pungkasnya.

Soetjipto menjadi pemateri pembuka menyampaikan sependapat dengan sambutan yang diberikan oleh Dekan yaitu “Puas tidak puas, setuju atau tidak setuju itu wajar bagi lingkungan berdemokrasi. Namun tetap dan harus bahwa kekosongan jabatan tidak boleh terjadi walaupun hanya semalam. Kemudian transparasi harus dikawal dengan sistem yang dijalankan dengan baik”.

Kemudian Ahmadi sebagai pemateri berikutnya menyampaikan gambaran kerangka proses terlahirnya keputusan yang mengatur pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Selanjutnya berpesan kepada segenap mahasiswa HTN untuk kawal dan amati dengan baik untuk pemilu yang serentak akan datang untuk menuju pemimpin yang lebih baik dan didukung proses yang tersistem rapi dan transparansi.

Menarik dalam seminar ini ikut menghadirkan praktisi yang langsung merasakan imbas dari masa pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah di Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Salatiga.

Dance memaparkan bahwa “pimpinan daerah yang ditunjuk kali ini adalah Pejabat dengan status PNS. Penunjukkan pimpinan dalam kekosongna jabatan diusulkan oleh Gubernur dari 3 nama dan mengkerucut menjadi satu nama yang dipilih oleh KEMENDAGRI. Pejabat yang terpilih kali ini tidak melalui pemilihan umum namun turunan dari penunjukan. Sehinggga legitimasinya masih kurang di mata rakyat. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada pejabat terpilih saat ini agar rajin-rajin turun kemasyarakat agar masyarakat mengenal dan mengakui legitimasinya. Tanggung jawab kedepan pejabat terpilih harus mempersiapkan pemilihan umum serentak di tahun 2024”.

Berita, Berita HTN

Bali-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Pemerintahan yang menjadi wadah besar untuk mendapatkan ilmu praktisi bagi mahasiswa dibidang hukum ketatanegaraan. Menengok hal tersebut serta dalam upaya merealisasikan program akademik Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga pada Kamis (30-6-2022), sebanyak 160 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) FaSya UIN Salatiga lakukan kunjungan ke DPRD Badung Provinsi Bali.

Moh Khusen, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FASya memimpin rombongan menyampaikan maksud kunjungan mengatakan bahwa kunjungan ini melengkapi rangkaian kunjungan KKL prodi HTN di hari-hari sebelumnya di PT TUN dan PTUN Surabaya yang mewakili lembaga Yudusial, Kemenkumham Bali yang mewakili lembaga Eksekutif, dan DPRD Badung yang mewakili Legislative.

Lebih lanjut, beliau berharap dalam kesempatan tersebut mahasiswa akan banyak belajar dari masyarakat Bali bagaimana menjaga keharmonisan antara Hukum Negara dan Hukum Adat.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Badung, Dr.Drs. I Putu Parwata MK, MM, yang berkenan menyambut rombongan menyatakan bahwa dia berusaha membangun keharmonisan dan berbuat baik. Sehingga kami berusaha untuk menjadikan pariwisata akan terus berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya PAD Badung tertinggi adalah dari pariwisata, yaitu sebanyak 80%.

Beliau juga berharap bahwa perekonomian Bali akan kembali bangkit pasca pandemi, di mana PAD daerah sempat turun dari sekitar 7 Triliun rupiah menjadi sekitar 2 Triliun. Saat itu yang bisa dikalukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana dana yang tersedia hanya dibelanjakan untuk keperluan yang urgent dan prioritas saja.

Menambahkan, beliau juga berharap suatu saat nanti banyak mahasiswa HTN FaSya yang akan duduk di kursi DPRD suatu saat nanti, serta memperjuangkan nasib anggota DPRD yang masih jauh hak-haknya jika dibandingkan dengan anggota DPR RI.

 

Pada kesempatan tersebut, selain Wakil Dekan, hadir juga menemani mahasiswa Ketua Prodi HTN Farkhani, M.H., Sekretaris Prodi HTN Nor Muhammad Abdoeh, 11 Dosen Pembimbing Lapangan serta Tenaga Kependidikan.

Berita, Berita HTN

Bali-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Pemerintahan yang menjadi wadah besar untuk mendapatkan ilmu praktisi bagi mahasiswa dibidang hukum ketatanegaraan. Menengok hal tersebut serta dalam upaya merealisasikan program akademik Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga pada Kamis (30-6-2022), sebanyak 160 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) FaSya UIN Salatiga lakukan kunjungan ke DPRD Badung Provinsi Bali.

Moh Khusen, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FASya memimpin rombongan menyampaikan maksud kunjungan mengatakan bahwa kunjungan ini melengkapi rangkaian kunjungan KKL prodi HTN di hari-hari sebelumnya di PT TUN dan PTUN Surabaya yang mewakili lembaga Yudusial, Kemenkumham Bali yang mewakili lembaga Eksekutif, dan DPRD Badung yang mewakili Legislative.

Lebih lanjut, beliau berharap dalam kesempatan tersebut mahasiswa akan banyak belajar dari masyarakat Bali bagaimana menjaga keharmonisan antara Hukum Negara dan Hukum Adat.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Badung, Dr.Drs. I Putu Parwata MK, MM, yang berkenan menyambut rombongan menyatakan bahwa dia berusaha membangun keharmonisan dan berbuat baik. Sehingga kami berusaha untuk menjadikan pariwisata akan terus berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya PAD Badung tertinggi adalah dari pariwisata, yaitu sebanyak 80%.

Beliau juga berharap bahwa perekonomian Bali akan kembali bangkit pasca pandemi, di mana PAD daerah sempat turun dari sekitar 7 Triliun rupiah menjadi sekitar 2 Triliun. Saat itu yang bisa dikalukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana dana yang tersedia hanya dibelanjakan untuk keperluan yang urgent dan prioritas saja.

Menambahkan, beliau juga berharap suatu saat nanti banyak mahasiswa HTN FaSya yang akan duduk di kursi DPRD suatu saat nanti, serta memperjuangkan nasib anggota DPRD yang masih jauh hak-haknya jika dibandingkan dengan anggota DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, selain Wakil Dekan, hadir juga menemani mahasiswa Ketua Prodi HTN Farkhani, M.H., Sekretaris Prodi HTN Nor Muhammad Abdoeh, 11 Dosen Pembimbing Lapangan serta Tenaga Kependidikan.

Berita, Berita HTN

Bali-Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga memiliki salah satu program akademik yaitu Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) bagi mahiswa yang sudah menempuh semester 6. Program tersebut dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman berkunjung pada lembaga pemerintah yang menjadi proyeksi sasaran mereka setelah menjadi sarjana. Menjalankan program tersebut, sebanyak 165 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) beserta 13 dosen pembimbing dan 5 Tenaga Kependidikan FaSya UIN Salatiga melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bali (Rabu, 29-6-2022).

Moh Khusen, M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, didampingi Ketua Prodi HTN, Farkhani, S.HI, S.H. M.H, menyatakan bahwa kunjungan ini diharapkan memberikan ilmu dan wawasan kepada mahasiswa HTN, khususnya dalam ilmu kepemiluan. Lebih lanjut, Khusen memohon doa restu kepada KPUD Bali agar mahasiswa selama belajar ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan core bisnis keilmuwan mereka dalam bidang hukum tata negara.

Sementara itu, Nor Mohammad Abdoeh, M.HI selaku ketua panitia KKL dan Sekretaris Prodi HTN menyatakan bahwa kunjungan ke KPUD Provinsi Bali ini merupakan rangkaian perjalanan studi mahasiswa HTN angkatan tahun 2019 ke Surabaya dan Bali selama lima hari ini.

Rombongan diterima langsung Ketua KPUD Bali, I Dewa Gede Lidartawan S.TP., M.P. didampingi oleh I Gede John Darmawan, S.H. selaku komisioner KPUD Provinsi Bali divisi sosialisasi, pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia (sdm), Sekretaris KPUD Provinsi Bali I Made Oka Purnama, AP., MM.

Dalam paparan materinya, Darmawan menjelaskan berbagai proses kepemiluan di Provinsi Bali. Selanjutnya, Darmawan menyampaikan, jika adek-adek mahasiswa ingin berkontribusi dalam kepemiluan di negara kita, sekaligus menambah pengalaman kepemiluan, adek-adek bisa terlibat aktif dari lingkup Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan juga ditingkat kabupaten/kota bernama KPUD.

Dengan kita berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu ini, kita dapat menjaga proses pemilu agar berjalan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, tutur Darmawan.

Menutup sambutannya, lulusan Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya ini memberikan motivasi agar para mahasiswa HTN FaSya UIN Salatiga, bukan hanya unggul dalam nilai IPK atau mata kuliah, tetapi juga harus meningkatkan soft skill dan relasi dengan berbagai pihak, baik ditingkat daerah hingga nasional, pungkasnya.

 

Berita, Berita HTN

Bali-Pada Rabu (29-62022) sebanyak 160 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah. (FaSya) UIN Salatiga lakukan Kunjungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali

Kunjungan dipimpin oleh Farkhani, M.H., selaku Ketua Prodi HTN FaSya UIN Salatiga.

Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Kantor wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, S.S., M.Si.

Dalam pengantarnya, Farkhani menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah agar mahasiswa HTN lebih mengenal Kemenkumham, serta tidak lupa untuk membidik peluang kerja bagi mereka di kementerian tersebut. Ia melanjutkan bahwa saat ini lulusan Fakultas Syariah bergelar Sarjana Hukum (SH) sehingga peluang berkompetisi lebih terbuka.

Sementara itu, Ahdiat Napitupulu menjelaskan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham dalam wilayah provinsi berdasarkan Kemenkumham dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi diantaranya: 1). Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 2). Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; 3). Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 4). Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; 5). Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan 6). Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam paparannya, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali membawahi 18 (Delapan Belas) Unit Pelaksana Teknis, yang terdiri dari 7 (Tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 4 (Empat) Rumah Tahanan, 2 (Dua) Balai Pemasyarakatan, 1 (Satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 3 (Tiga) Kantor Imigrasi dan 1 (Satu) Rumah Detensi Imigrasi.

Menutup paparannya, Kakanwil Kemenkumham Bali berharap para mahasiswa HTN FaSya UIN Salatiga dapat mengisi pos-pos yang ada di kemenkumham baik di pusat maupun kantor wilayah