Berita

Dari Alumni Untuk Mahasiswa, Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Hadir dalam Pelantikan ORMAWA FaSya UIN Salatiga

Salatiga, Dekan melantik Pengurus Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2023/2024 pada Jumat (24/2) di Aula Gedung Dekanat Fakultas Syari’ah (FaSya) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pelantikan ini lengkap dihadiri oleh pimpinan dari Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi, Kepala Bagain Tata Usaha serta pejabat tenaga Kependidikan lainnya.

Resmi dilantik oleh Prof, Dr. Ilyya Muhsin selaku Dekan, Rita Latassaqia sebagai Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA), Wahid Nasyirsebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA), Hanna Fadhillah Isnaini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam, Mochamad Nur Lukman Hakim sebagai Ketua HMPS Hukum Ekonomi Syari’ah, Reihan Pramana sebagai Ketua HMPS Hukum Tata Negara.

Setelah acara pelantikan, pengurus Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) yang telah resmi dilantik mendapatkan materi kepemimpinan oleh Abdul Hamid, S.Pd.I., selaku Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah. Dalam materinya, Hamid memberikan motivasi dan giat untuk menjadi pemuda yang aktif dalam berorganisasi.

“Mahasiswa merupakan aktor utama dalam fase perjalanan sebuah bangsa. maka dari itu, mahasiswa perlu pemahaman tentang konsep Kempemimpinan. Pentingnya konsep kepemimpinan dipelajari karena akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi”, tuturnya.

pesan moril yang tidak lupa dititipkan untuk pengurus ormawa terlantik “Cobalah semaksimal mungkin, cobalah mengenai batas diri dan tingkatkan kapasitas diri dengan tanggung jawab moral terhadap lingkungann masyarakat.’. tutup pesannya.

Berita

Membanggakan, Wakil Dekan II FaSya Raih Gelar Doktor Dengan Nilai Sangat Memuaskan

Laporan: Hijri

Semarang, FaSya-Moh Khusen Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga, meraih gelar doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam sidang disertasi terbuka promosi doktor yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo, Rabu (11/01/2023), Moh Khusen dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor, setelah berhasil menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan dari penguji.

Sebagai informasi, disertasi tersebut berjudul “Pergumulan Pemikiran Fiqih Wasatiyyah Yusuf Al-Qaradawi”. Selain itu Moh Khusen juga telah menyelesaikan studi S3 Bidang Ilmu Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Saat promosi doktor, Moh Khusen memaparkan, penulisan disertasi ini didasari oleh latar belakang masalah, pertama  Manhaj Wasathiyyah (moderat) dinilai sebagai pelaksanaan ajaran Islam yang tereduksi atau terdegradasi, tidak kaffah dan tidak lagi mampu mengakomodasi perubahan dan tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks. Dan yang ke dua Yusuf Al-Qaradawi sebagai imam Al Wasatiyyah dengan karakter moderat tetapi memiliki ketegasan sikap dalam relasi muslim dan non muslim. Lalu ke tiga yakni Fatwa Yusuf Al-Qaradawi membolehkan bom bunuh diri di palestina dan irak, bahkan boleh juga ditujukan non-kombatan.

Atas capaian Moh Khusen yang telah memperoleh gelar doktor, seluruh sivitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Salatiga turut bangga dan berharap serta mendukung dalam rangka untuk memajukan Fakultas menjadi lebih maju.

Berita, Realisasi MoU

Cegah Perilaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, LKBHI Gelar Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Kota Salatiga

Pelanggaran kekerasan kepada perempuan dan anak sering terjadi dari lingkungan keluarga, ungkap Herry Ponco Setyawan selaku kepala Desa Kauman Kidul Kota Salatiga dalam sambutannya membuka acara penyuluhan hukum dan pengabdian masyarakat bertema “Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Peraturan perundang-undangan” yang diadakan kerjasama dengan Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga beserta Lembaga Konsultasi dan Bimbingan Hukum Islam (LKBHI) UIN Salatiga (19/10) di balai pertemuan desa Kauman Kidul Kota Salatiga.

Terselenggaranya acara ini, Herry berharap semoga dari materi yang disampaikan peserta yang hadir dari masyarakat, ormas bisa tahu batasan-batasan hukum yang diijinkan dan dilarang oleh perundang-undangan.

Turut hadir membuka acara, Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. selaku Dekan FaSya UIN Salatiga menyampaikan bahwa “Perempuan harus berani melindungi diri sendiri. Karena perempuan masih termajinalkan pada kondisi kemajuan zaman saat ini. Apalagi perempuan dan anak rentan muncul pelecehan seperti pelecehan seksual, moral dan sosial”.

Pentingnya perhatian terhadap kondisi tersebut muncullah peraturan undang-undang perlindungan perempuan dan anak-anak. Dengan peraturan tersebut dijelaskan bahwa perempuan dan anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum secara layak, pungkasnya.

Pemateri pertama Yuni Ambarwati, S.H. selaku Kepala DP3APPKB Kota Salatiga menjelaskan, “Penyebab disharmoni keluarga dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi/finansial, pernikahan dini, kurangnya pengetahuan berkeluarga, perselingkuhan, patriarki dan covid 19”.

DP3APPKB memiliki program masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan advokasi teman sebaya di sekolah, dengan berani menjadi pelopor dan pelapor. Berani ikut mengawal teman sebaya untuk mencegah kekerasan kepada anak dan melaporkan bila ada kekerasan yang terjadi dari teman, guru atau lainnya.

DP3APPKB hadir untuk melayani Konseling/pengaduan tentang keluarga balita dan anak, keluarga remaja dan remaja, pranikah, layanan KB dan kesehatan reproduksi keluarga harmonis, keluarga lansia dan lansia (DP3a sudah lounching sekolah lansia), perwalian anak (adopsi, pengasuhan sementara), pencatatan dan penanganan pernikahan siri kecuali poligami, penanganan KDRT (perempuan dan anak), pungkasnya.

M. Luthfi, S.H dan M. Zuhad Ulil K, S.H menjadi pemateri berikutnya yang menjelaskan peraturan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak.

Viral beredarnya kasus KDRT yang terjadi pada publik figur baru-baru ini menjadi dorongan antusiasme peserta dalam mengikuti acara penyuluhan hukum yang terselenggara.

Berita, Berita HKI

Hakim dari Jerman Berkunjung dan Perkenalkan Struktur Hukum Keluarga dalam Kehidupan Barat kepada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Salatiga

Fakultas Syari’ah-Dr. Dorothee Schulze adalah Hakim yang menangani perkara-perkara hukum keluarga di Negaranya Jerman. Berkunjung ke Indonesia, khususnya di Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga untuk visiting mempelajari kultur hukum keluarga di Indonesia.

Kamis (15/09/2022) bertempat di Aula gedung dekanat FaSya, Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI) mengadakan acara kuliah tamu dengan menghadirkan Dorothee sebagai narasumber tunggal. Acara tersebut bertajuk “Mengenal Hukum Keluarga Internasional”.

Yahya, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi HKI mendorong kepada mahasiswa yang hadir untuk bisa secara aktif mengikuti pemaparan narasumber dari jerman tersebut. Kesempatan langka dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk menambah wawasan keilmuaan lapangan terkait hukum keluarga internasional.

Melalui Moderator, Mazulfa, M.Pd. dosen bahasa inggris FaSya UIN Salatiga menerjemahkan penyampaian materi Dorothee sebagai berikut: “Pernikahan dan keluarga sangat dilindungi dalam Hukum Jerman. Dalam Konstitusi Jerman pasal 6 ayat 1 berbunyi (Perkawinan dan keluarga harus mendapat perlindungan khusus dari negara). Perkawinan harus diputuskan di hadapan pejabat negara untuk memperoleh keabsahan perdata. Selain itu banyak orang Jerman menikah di depan pendeta. Jerman melarang pernikahan di bawah paksaan, penipuan atau ketidak mampuan mental atau ketidak hadiran salah satu pasangan, dan menikah sebelum berusia 18 tahun. Berbeda dengan negara Asia seperti Indonesia, Jerman menganut monogami dan melarang poligami”.

Pengalaman menjadi hakim di negaranya, membuat Dorothe semangat untuk mengenalkan hukum keluarga disana.

“Peran pasangan tidak ditentukan oleh kepatuhan istri kepada suami, tetapi pada tatanan konstitusional kesetaraan gender. Suami-istri menyediakan pengelolaan rumah tangga dalam kesepakatan bersama. Tidak ada definisi “keluarga” secara hukum sipil maupun konstitusional dan tidak ada definisi yang seragam dalam Sosiologi. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan besar dalam kehidupan modern yang mempengaruhi sifat dan bentuk keluarga serta hubungan antara keluarga dan masyarakat, contohnya orang tua asuh, orang tua tiri, orang tua yang berpisah atau bercerai, orang yang belum menikah, dan orang tua tunggal”jelasnya yang sudah diterjemahkan oleh moderator.

Kemudian Hubungan antara orang tua dan anak diatur dengan undang-undang.

“Ini adalah prinsip umum dalam tatanan hukum Jerman bahwa pendidikan terbaik untuk anak-anak adalah berasal dari keluarga. Hak orang tua untuk memutuskan segala sesuatu yang menyangkut anak, seperti agama, pendidikan sekolah, kesehatan, namun harus diperhatikan oleh negara. Pengabaian, pendidikan yang buruk secara fisik atau psikologis memungkinkan pengadilan keluarga untuk mengambil anak-anak dari orang tua jika orang tua tidak dapat mengubah perilaku mereka”, tandasnya.

Beberapa masalah dan perubahan struktur keluarga dalam kehidupan barat akhir-akhir ini harus dihadapi dan dijawab dengan ketentuan hukum. Pada tahun 2021, tingkat perceraian sekitar 35 persen. Alasan tingginya angka perceraian yaitu adanya perubahan pemahaman tentang pernikahan, terutama rendahnya keinginan untuk mempertahankan hubungan karena pekerjaan istri dan meningkatnya harapan pasangan terhadap kualitas hubungan mereka. Negara mencoba dengan aturan prosedural untuk mencegah proses perceraian yang tergesa-gesa. Pengadilan juga berkewajiban pada setiap tahap prosedur untuk bekerja menuju penyelesaian konflik antara pasangan. Terdapat pula layanan konseling komprehensif yang ditawarkan oleh lembaga sosial dan gereja dibiayai bersama oleh negara.

“Hukum keluarga harus bereaksi dan mengatur realitas dan nilai-nilai sosial yang berubah. Konsentrasi dari semua upaya pada kesejahteraan anak-anak dan dalam konteks ini perlakuan yang sama terhadap anak-anak perkawinan dan non-perkawinan dan penguatan hak-hak ayah non-perkawinan adalah penerimaan sosial yang tinggi di Jerman dan Uni Eropa” tutup dorothee.

Sesi dilanjutkan tanya jawab yang terhitung ada 6 mahasiswa dengan semangat memberanikan diri untuk menyampaikan pertanyaan walau dengan bahasa inggrisnya yang masih belum begitu fasih.

Salah satu pertanyaan dari mahasiswa mengacu pada situasi di Indonesia yang lagi hangat diperbincangkan yaitu tentang pernikahan sesama jenis.

“Bagaimana pendapat tentang pernikahan  sesama jenis”, tanyanya.

Dorothe langsung menjawab bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan. Ada reformasi UU pernikahan Jerman  yang memberikan hak pernikahan kepada pasangan sejenis, termasuk hak mengadopsi anak.

Berita, Berita HES, Berita HKI, Berita HTN

Pencapaian Luar Biasa, Jurnal IJTIHAD Fakultas Syari’ah UIN SALATIGA TEMBUS Akreditasi Internasional Scopus

Fakultas Syari’ah-Segenap sivitas akademika Fakultas Syari’ah (FaSya) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga bersukur dan bangga atas capaian Jurnal IJTIHAD FaSya yang terakderitasi Internasional Scopus (13/09/2022). IJTIHAD adalah jurnal ilmiah yang pertama kali diterbitkan oleh Program Studi (Prodi) Ahwal Al Syakhsiyyah (AS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga sekarang sudah bermigrasi menjadi FaSya UIN Salatiga. IJTIHAD juga sebelumnya telah mengharumkan nama FaSya ketika mendapat akreditasi pertama kali diantara jurnal-jurnal lainnya saat masih IAIN Salatiga.

Terdaftar P-ISSN sejak bulan April 2001 dan terbit pertama vol.1 no.1 pada Juni 2001. Pada Bulan Juli 2009 terakderitasi B dan Akreditasi SINTA 2 diperoleh sejak bulan Juli 2018. Kemudian pada tahun 2021 IJTIHAD reakreditasi Sinta 2.

Prof. Zakiyuddin Baidhawy selaku Rektor UIN Salatiga, menilai capaian IJTIHAD dapat menambah deretan prestasi Internasional UIN Salatiga dalam bidang publikasi ilmiah.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur UIN Salatiga dapat kembali menorehkan milestone dalam bidang publikasi ilmiah. Selamat bagi para pegiat jurnal IJTIHAD yang sudah istiqomah mengawal jurnal ini sehingga meraih capaian terbaik. Kami berharap capaian tersebut dapat memotivasi dan menggairahkan kerja pegiat jurnal lainnya di lingkungan UIN Salatiga maupun di lingkungan PTKN pada umumnya”, ujarnya.

Dekan FaSya UIN Salatiga, Dr. Siti Zumrotun menambahkan, “Jurnal IJTIHAD merupakan jurnal yang terbit sejak saya menjadi Ketua Prodi AS yang sekarang menjadi Hukum Keluarga Islam (HKI) selalu konsisten memuat tulisan tentang hukum dan kemanusiaan dalam berbagai pendekatan. Saya berharap semoga predikat ini bisa menjadi jalur dan ruh pengembangan akademik bagi para akademisi terutama dalam bidang ilmu hukum Islam atau ilmu syari’ah. Perjuangan ini belum berhenti karena harus tetap mempertahankan sampai meraih nilai Quartil dan juga SJR. Keberhasilan capaian ini juga menjadi penyemangat untuk FaSya dalam mengantarkan jurnal lainnya di FaSya yaitu Jurnal Indonesian Law (JIL) yang konsen dalam bidang ilmu hukum, saya berharap semoga JIL bisa langsung Scopus”.

Editor in Chief IJTIHAD, Dr. Muhammad Chairul Huda menjelaskan proses dari capaian tersebut, pada Bulan April 2019 IJTIHAD bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia untuk menjaring karya terbaik dari para penulis yang expert dalam bidang Hukum Islam. Perbaikan demi perbaikan berkaitan dengan pengelolaan dan konten terus-menerus dilakukan. Kami tidak segan menimba ilmu dari QIJIS (IAIN Kudus), SAMARAH (UIN ACEH), Automotive experience (UNIMA) dan tentunya IJIMS (UIN Salatiga).

Jurnal ini menekankan pada aspek yang terkait kajian Fiqih dalam konteks ke-Indonesia-an dengan menggunakan pendekatan socio-legal studies. Dalam kajian Jurnal Ijtihad, hukum Islam dapat dielaborasikan dengan kajian budaya (cultural studies), politik, sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, sejarah, filsafat, astronomi Islam (ilmu falak) serta hukum yang hidup di masyarakat (living law), jelasnya.

“Bulan Juni lalu, Bismillah kami memberanikan diri submit di Scopus. Hari ini, Selasa Pahing, 13 September 2022, Alhamdulillah accepted. Kami berterimakasih kepada para pengelola terdahulu dan semua pihak yang telah bekerja keras serta berkenan menuntun kami. Wa bil khusus kepada Bapak Dr. H. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si, (Editor in Chief sebelum kami) atas jerih payah dan totalitasnya. Semoga Jurnal Ijtihad dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Islam”, imbuhnya.

Tidak lupa dalam capaian ini Huda menyampaikan “capaian ini bukanlah garis finish, tetapi langkah awal yang memotivasi kami untuk mengembangkannya lebih baik lagi. Kami juga berharap capaian ini dapat menambah deretan prestasi internasional kampus tercinta UIN Salatiga dalam bidang publikasi ilmiah”.

Berita, Berita HTN

Kupas Polemik Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Ketua DPRD Kota Salatiga Beberkan Pesannya Ke PJ Walikota Salatiga dalam Seminar Bersama Himpunan Mahasiswa UIN Salatiga

Fakultas Syari’ah-Polemik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjadi isu yang mendorong para akademisi sebagai salah satu pengamat ketatanegaraan untuk berdiskusi dan mengupas kondisi tersebut. Segenap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga melalui seminar bertajuk “Polemik Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Tinjauan Konstitusi”,  menjadi langkah untuk mengembangkan jiwa kritis akademisi ketetanegaraan mereka.  Pada Rabu (31/08) bertempat di Aula Gedung KH. Hasyim Asy’ari Kampus 3 UIN Salatiga, seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah H. Soetjipto, S.H., M.H., Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si. dan Akademisi Hukum Tata Negara Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H.

Reihan Pramana selaku Ketua panitia seminar dalam sambutannya menyampaikan “Seminar ini digelar dalam rangka salah satu bentuk peringatan Hari Konstitusi Nasional dengan tema Peran Pemuda dalam mengawal UUD-1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dan sebenarnya kami dari HMPS-HTN memiliki dua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperingati Hari Konstitusi Nasional, yaitu seminar pada kali ini dan besok pada Jum’at (02/09) akan dilaksanakan donor darah yang dibuka untuk umum sivitas akademika FaSya UIN Salatiga di Kampus 2 FaSya UIN Salatiga”.

Memberikan sambutan berikutnya sekaligus membuka acara, Dekan FaSya Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. menyampaikan “saya mengapresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara seminar dengan tema yang bagus ini. Kegiatan seminar adalah salah satu ruh untuk pengembangan akademik lingkungan akademisi. Menengok tema yang diusung dalam seminar ini, menurut pakar hukum bahwa tidak boleh walau hanya semalam terjadi kekosongan pemimpin atau jabatan, seperti halnya ketika Rosulullah SAW meninggal para sahabat segera menentukan abu bakar sebagai Khalifah untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah walau beliau tidak berwasiat apapun untuk siapa yang kelak mengganti kepemimpinan beliau”.

Tidak bolehnya ada kekosongan pemimpin adalah untuk menjaga pelayanan publik yang tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Walau pasti timbul polemik karena datang dari yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam Islam selama kita berpolitik dengan berpegangan moral dan etika maka berpolitik memiliki tujuan demi kemaslahatan masyarakat. Polemik pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah itu pasti ada dan wajar, namun tetap dan harus dengan polemik apapun kekosongan tersebut harus diisi, pungkasnya.

Soetjipto menjadi pemateri pembuka menyampaikan sependapat dengan sambutan yang diberikan oleh Dekan yaitu “Puas tidak puas, setuju atau tidak setuju itu wajar bagi lingkungan berdemokrasi. Namun tetap dan harus bahwa kekosongan jabatan tidak boleh terjadi walaupun hanya semalam. Kemudian transparasi harus dikawal dengan sistem yang dijalankan dengan baik”.

Kemudian Ahmadi sebagai pemateri berikutnya menyampaikan gambaran kerangka proses terlahirnya keputusan yang mengatur pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Selanjutnya berpesan kepada segenap mahasiswa HTN untuk kawal dan amati dengan baik untuk pemilu yang serentak akan datang untuk menuju pemimpin yang lebih baik dan didukung proses yang tersistem rapi dan transparansi.

Menarik dalam seminar ini ikut menghadirkan praktisi yang langsung merasakan imbas dari masa pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah di Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Salatiga.

Dance memaparkan bahwa “pimpinan daerah yang ditunjuk kali ini adalah Pejabat dengan status PNS. Penunjukkan pimpinan dalam kekosongna jabatan diusulkan oleh Gubernur dari 3 nama dan mengkerucut menjadi satu nama yang dipilih oleh KEMENDAGRI. Pejabat yang terpilih kali ini tidak melalui pemilihan umum namun turunan dari penunjukan. Sehinggga legitimasinya masih kurang di mata rakyat. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada pejabat terpilih saat ini agar rajin-rajin turun kemasyarakat agar masyarakat mengenal dan mengakui legitimasinya. Tanggung jawab kedepan pejabat terpilih harus mempersiapkan pemilihan umum serentak di tahun 2024”.

Berita

Wagub Jateng Beri Pesan Saat PBAK Fakultas Syari’ah UIN Salatiga agar Mahasiswa Berani menunjukkan Jati Dirinya untuk Membentengi Negara

Fakultas Syari’ah– Mengusung tema “Quid Leges Sine Moribus” (Apalah artinya hukum tanpa disertai moralitas), pada tahun ini Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga mengahadirkan H. Taj Yasin Maimon selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Sebanyak 419 mahasiswa baru mengikuti PBAK di Fakultas Syari’ah (Jum’at, 26/08).

Taj Yasin menjelaskan bahwa Fitrah kita sebagai manusia adalah untuk mencintai negara dan menjaga perdamaian. Maka nasionalisme adalah fitrah buat kita yang tidak perlu lagi dibangun, dari hati kita sudah muncul rasa tersebut.

Mahasiswa saat ini harus berani menunjukkan jati diri dengan teguh untuk membentengi negara Republik Indonesia. Mari kita bersama menumbuhkan jati diri agar bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan yang muncul akhir-akhir ini, Imbuhnya.

Menutup pada pembekalan ini, Taj Yasin berpesan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Salatiga untuk mendidik dan membekali adik-adik mahasiswa-mahasiswi dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa belajarlah dengan rajin agar kelak pekerjaan dan kemanfaatan lebih terbuka luas bagi kalian.

Berita, Berita HTN

Menaruh Harapan Tinggi Kepada Mahasiswa HTN FaSya UIN Salatiga, Ketua DPRD Badung Bali: Bergabunglah Kelak Menjadi DPRD

Bali-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Pemerintahan yang menjadi wadah besar untuk mendapatkan ilmu praktisi bagi mahasiswa dibidang hukum ketatanegaraan. Menengok hal tersebut serta dalam upaya merealisasikan program akademik Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga pada Kamis (30-6-2022), sebanyak 160 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) FaSya UIN Salatiga lakukan kunjungan ke DPRD Badung Provinsi Bali.

Moh Khusen, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FASya memimpin rombongan menyampaikan maksud kunjungan mengatakan bahwa kunjungan ini melengkapi rangkaian kunjungan KKL prodi HTN di hari-hari sebelumnya di PT TUN dan PTUN Surabaya yang mewakili lembaga Yudusial, Kemenkumham Bali yang mewakili lembaga Eksekutif, dan DPRD Badung yang mewakili Legislative.

Lebih lanjut, beliau berharap dalam kesempatan tersebut mahasiswa akan banyak belajar dari masyarakat Bali bagaimana menjaga keharmonisan antara Hukum Negara dan Hukum Adat.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Badung, Dr.Drs. I Putu Parwata MK, MM, yang berkenan menyambut rombongan menyatakan bahwa dia berusaha membangun keharmonisan dan berbuat baik. Sehingga kami berusaha untuk menjadikan pariwisata akan terus berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya PAD Badung tertinggi adalah dari pariwisata, yaitu sebanyak 80%.

Beliau juga berharap bahwa perekonomian Bali akan kembali bangkit pasca pandemi, di mana PAD daerah sempat turun dari sekitar 7 Triliun rupiah menjadi sekitar 2 Triliun. Saat itu yang bisa dikalukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana dana yang tersedia hanya dibelanjakan untuk keperluan yang urgent dan prioritas saja.

Menambahkan, beliau juga berharap suatu saat nanti banyak mahasiswa HTN FaSya yang akan duduk di kursi DPRD suatu saat nanti, serta memperjuangkan nasib anggota DPRD yang masih jauh hak-haknya jika dibandingkan dengan anggota DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, selain Wakil Dekan, hadir juga menemani mahasiswa Ketua Prodi HTN Farkhani, M.H., Sekretaris Prodi HTN Nor Muhammad Abdoeh, 11 Dosen Pembimbing Lapangan serta Tenaga Kependidikan.

Berita, Berita HTN

Mahasiswa Tidak Boleh Hanya Unggul IPK Saja, Komisioner KPUD Bali Menitip Pesan Kepada Mahasiswa FaSya UIN Salatiga

Bali-Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga memiliki salah satu program akademik yaitu Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) bagi mahiswa yang sudah menempuh semester 6. Program tersebut dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman berkunjung pada lembaga pemerintah yang menjadi proyeksi sasaran mereka setelah menjadi sarjana. Menjalankan program tersebut, sebanyak 165 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) beserta 13 dosen pembimbing dan 5 Tenaga Kependidikan FaSya UIN Salatiga melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bali (Rabu, 29-6-2022).

Moh Khusen, M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, didampingi Ketua Prodi HTN, Farkhani, S.HI, S.H. M.H, menyatakan bahwa kunjungan ini diharapkan memberikan ilmu dan wawasan kepada mahasiswa HTN, khususnya dalam ilmu kepemiluan. Lebih lanjut, Khusen memohon doa restu kepada KPUD Bali agar mahasiswa selama belajar ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan core bisnis keilmuwan mereka dalam bidang hukum tata negara.

Sementara itu, Nor Mohammad Abdoeh, M.HI selaku ketua panitia KKL dan Sekretaris Prodi HTN menyatakan bahwa kunjungan ke KPUD Provinsi Bali ini merupakan rangkaian perjalanan studi mahasiswa HTN angkatan tahun 2019 ke Surabaya dan Bali selama lima hari ini.

Rombongan diterima langsung Ketua KPUD Bali, I Dewa Gede Lidartawan S.TP., M.P. didampingi oleh I Gede John Darmawan, S.H. selaku komisioner KPUD Provinsi Bali divisi sosialisasi, pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia (sdm), Sekretaris KPUD Provinsi Bali I Made Oka Purnama, AP., MM.

Dalam paparan materinya, Darmawan menjelaskan berbagai proses kepemiluan di Provinsi Bali. Selanjutnya, Darmawan menyampaikan, jika adek-adek mahasiswa ingin berkontribusi dalam kepemiluan di negara kita, sekaligus menambah pengalaman kepemiluan, adek-adek bisa terlibat aktif dari lingkup Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan juga ditingkat kabupaten/kota bernama KPUD.

Dengan kita berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu ini, kita dapat menjaga proses pemilu agar berjalan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, tutur Darmawan.

Menutup sambutannya, lulusan Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya ini memberikan motivasi agar para mahasiswa HTN FaSya UIN Salatiga, bukan hanya unggul dalam nilai IPK atau mata kuliah, tetapi juga harus meningkatkan soft skill dan relasi dengan berbagai pihak, baik ditingkat daerah hingga nasional, pungkasnya.

 

Berita, Berita HTN

Bidik Peluang Kerja di Kemenkumham, Mahasiswa Prodi HTN Berkunjung Menengok Profil Kemenkumham Bali

Bali-Pada Rabu (29-62022) sebanyak 160 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah. (FaSya) UIN Salatiga lakukan Kunjungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali

Kunjungan dipimpin oleh Farkhani, M.H., selaku Ketua Prodi HTN FaSya UIN Salatiga.

Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Kantor wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, S.S., M.Si.

Dalam pengantarnya, Farkhani menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah agar mahasiswa HTN lebih mengenal Kemenkumham, serta tidak lupa untuk membidik peluang kerja bagi mereka di kementerian tersebut. Ia melanjutkan bahwa saat ini lulusan Fakultas Syariah bergelar Sarjana Hukum (SH) sehingga peluang berkompetisi lebih terbuka.

Sementara itu, Ahdiat Napitupulu menjelaskan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham dalam wilayah provinsi berdasarkan Kemenkumham dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi diantaranya: 1). Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 2). Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; 3). Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 4). Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; 5). Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan 6). Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam paparannya, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali membawahi 18 (Delapan Belas) Unit Pelaksana Teknis, yang terdiri dari 7 (Tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 4 (Empat) Rumah Tahanan, 2 (Dua) Balai Pemasyarakatan, 1 (Satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 3 (Tiga) Kantor Imigrasi dan 1 (Satu) Rumah Detensi Imigrasi.

Menutup paparannya, Kakanwil Kemenkumham Bali berharap para mahasiswa HTN FaSya UIN Salatiga dapat mengisi pos-pos yang ada di kemenkumham baik di pusat maupun kantor wilayah