Author: fasya

Temanggung-Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, memudahkan masyarakat dalam menerima informasi maupun membagikan sebuah informasi di berbagai sosial media. Didukung dengan perangkat seluler “gadged” maupun komputer atau laptop yang dimiliki.

Platform sosial media sebagai wadah masyarakat untuk mengekpresikan diri, dimulai dari kehidupan sehari-hari hingga ke rahasia pribadi pun yang sepatutnya tak perlu untuk di publish secara umum.

Facebook salah satunya sebagai platform sosial media yang hampir rata-rata masyarakat indonesia memiliki akun pribadi untuk mengaksesnya. Saat ini penampakan berselancar di sosial media sudah menjadi pola kebiasaan.

Kebiasaan tersebut membuat jari kita bekerja lebih ekstra dibandingkan mulut, karena dengan mudahnya akses terhadap sosial media, sehingga jari lebih dibutuhkan, maka indikasi jari lebih berbahaya dari mulut bukan hal yang aneh.

Banyak tulisan maupun ketikan yang tak bertanggungjawab menjadi ancaman bagi si penulis itu sendiri. Dimulai dari ujaran kebencian yang berujung pada tindak pidana, UU ITE Pasal 27 ayat 3 menjadi rambu peringatan bagi siapapun yang tidak bijaksana dalam menggunakan sosial media.

“Diera digitalisasi saat ini, bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Untuk itu banyak permasalahan hukum yang disebabkan oleh ketikan jempol melalui gadged baik berupa ujaran kebencian ataupun bersifat bullying maka dari itu berbijak bijaklah dalam menggunakannya,”kata Nurrun Jamaludin SHI, MH, CM, SHEL, salah satu pemateri kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang diselenggarakan LKBHI IAIN Salatiga, dengan pokok materi terkait UU ITE dan hukum perkawinan, di Desa Pagergunung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (19/2/2022).

Disampaikan Jamal, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk kecintaan LKBHI kepada masyarakat serta dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

“Dengan bekal materi yang kita sampaikan yakni tentang pemahaman UU ITE No 19 tahun 2016, kami berharap masyarakat akan paham perbuatan perbuatan yang di larang dalam undang undang teraebut dan dapat terhindar dari jeratan hukum,”terang Jamal.

Masih pada kesempatan yang sama,  Chusaeni Rafsanjani .A, S.Sy yang juga sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut, juga mengungkapkan terkait pentingnya memahami hukum perkawinan.

Disebutkannya, berawal dari sebuah perkawinan akan menimbulkan berbagai peristiwa hukum lainya, yakni terkait pentingnya memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami harta bersama bahkan dalam peristiwa hukum seperti warisan semua itu bersumber atau bermula dari hukum perkawinan.

“Harapanya masyarakat apa bila memahami hukum oerkawinan nantinya juga dapat menekan angka oerceraian yang mana pada setiap tahunya peristiwa perceraian meningkat di banya  pengadilan agama,”tuturnya.

Direktur LKBHI IAIN Salatiga Yusuf Khumaini SH MH CM mengatakan bahwa LKBHI IAIN Salatiga saat ini mempunyai 13 advokat dan juga 10 mediator bersertifikat Kemenkumhan yang siap membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat baik litigasi maupun non litigasi.

“LKHBI IAIN Salatiga juga sudah menjadi Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi sejak 29 Desember 2021,” ujarnya.

Maka, lanjut Yusuf, dengan banyaknya personil kami siap mengabdi kepada masyarakat.

Kepala Desa Pagar Gunung, Gunawan menyatakan, kepada masyarakat agar dapat mengikuti dan memahami karena pengetahuan hukum sangat penting apabila paham dapat mengayomi masyarat dan apabila tidak mempunyai pemahaman hukum akan menjadi momok bagi warganya.

“Kami sangat berterima kasih kepada LKBHI IAIN Salatiga yang telah membantu memberikan pencerahan terhadap masyarakat Pagergunung yang berkaitan dengan hukum ini,”ucapnya.

Sumber: harian7.com

Salatiga-Pasangan Suami Istri sebut saja GL dan AD berkediaman di salatiga sudah menjalani mahligai rumah tangga selama 7 tahun lamanya. Pasangan yang sudah dikarunia dua anak tersebut merasakan keharmonisan rumah tangga mulai goyang berawal semenjak satu tahun terakhir pihak suami yang sering menyalurkan hobinya memancing. Pihak istri merasa intensitas hobi suami semakin membuat perhatian dia kepada keluarga mulai berkurang. Padahal mereka dikaruniai dua anak yang masih usia anak-anak dan istri merasakan repot sekali dalam mengurus kedua anak tersebut. Namun GL malah dirasakan oleh AD semakin jarang dirumah karena sering mancing dan kurang perhatian terhadap keluarga.

Selama cekcok kurang lebih satu tahun, pasangan tersebut sebenarnya tidak ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengakuan, “tidak pernah ada KDRT, namun terkadang perabot rumah tangga ada yang dilempar atau dibanting yang mengakibatkan emosi semakin tidak terkontrol”.

Akhirnya pada Kamis (03/02) mereka yang sudah mengajukan perceraian ditemukan dengan pihak ketiga dalam kesempatan ini pihak tersebut adalah mediator. Mediator dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Salatiga diwakili langsung oleh direkturnya yaitu M. yusuf Khummaini. Proses mediasi juga didampingi oleh Heni Mulyani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Salatiga.

Setelah melakukan mediasi, akhirnya pasangan tersebut sepakat untuk rukun dan Kembali berkomitmen untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

Ditemui dalam wawancara, yusuf memaparkan bahwa “DP3A, P2KB Kota Salatiga memiliki MoU dengan LKBHI IAIN Salatiga, dari itu munculah Pusat Sahabat Keluarga (Pusaka) yaitu badan yang resmi oleh pemerintah kota salatiga. Ketika ada masalah maka yang menjadi tim penyelesai masalah keluarga di Salatiga adalah Pusaka tersebut. Pusaka itu terdiri dari LKBHI, DP3A, P2KB, Polres, dari tim itu LKBHI menjadi ujung tombak di dalam menyelesaikan perkara seperti perkara ini yang masuk dalam perkara Non-litigasi melalui jalan kekeluargaan. Perkara dari pasangan GL dan Ad sebenarnya adalah rentetan dari hari-hari sebelumnya yang di situ sudah mengadakan kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Sampai pada hari kemaren, berhasil memediasi perkara antara pasangan tersebut.Alhamduliah hasil mediasi tersebut berhasil mendamaikan dan tidak akan mengulanginya lagi”

Keberhasilan mediasi yang di gelar di kantor DP3A kota Salatiga salah satu factor besar adalah belum adanya pihak ketiga yaitu pelakor. Sehingga pemetaan kasus dari awal itu sudah kelihatan berhasil atau tidak, sudah kelihatan, Imbuh Yusuf.

Direktur LKBHI, Mediator senior dan juga menjadi Dosen di Fakultas Syari’ah IAIN salatiga tersebut tidak lupa memberikan pesan pada saat wawancara kepada seluruh masyarakat bahwa “Harapan kedepan kalau bisa segala permasalahan tidak usah sampai ke pengadilan, cukup diselesaikan lewat jalur mediasi. Dari segi ekonomi lebih murah dan dari segi waktu lebih cepat terselesaikan. Orang pun akan lebih puas menerima hasil dari mediasi. Apakah itu masalah harta benda atau-pun masalah kekeluargaan itu tidak bisa diselesaikan kalau dengan Hukum. Dalam artian jalur hukum yang muncul adalah pihak pemenang dan pihak yang kalah dan itu pasti ada pihak yang tersakiti. Walaupun ada pihak yang menang itu sebenarnya ada hak dia yang hilang. Contoh menang melawan istrinya dalam perkara permohonan perceraian. Pada hakikatnya sebenarnya pihak pemenang juga akan kehilangan pasangannya dan juga mungkin akan kehilangan hak asuh anaknya. Sehingga menang di meja pengadilan itu tidak bisa memberikan kepuasan batiniyah, itu yang menjadi catatan penting”, pungkasnya.

Setelah pasangan berhasil dimediasi  mereka sepakat untuk menandatangani perjanjian di atas materai untuk berdamai dan kembali membina keluarga yang harmonis.