fasya - Fakultas Syariah UIN Salatiga

Benchmarking Laboratorium Fakultas Syariah UIN Salatiga Ke UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pengelolaan Laboratorium

Surabaya, (24 Juni 2026) – Guna mempercepat transformasi tata kelola lembaga dan meningkatkan mutu layanan akademik berbasis digital, Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga melaksanakan kunjungan benchmarking (studi banding) ke Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Kegiatan studi banding ini berlangsung secara intensif selama tiga hari, mulai Rabu, 24 Juni hingga Jumat, 26 Juni 2026.Kunjungan ini merupakan langkah taktis dalam merespons perkembangan hukum modern serta kebutuhan kompetensi mahasiswa di era digital. Pihak Fakultas Syariah UIN Salatiga membawa delegasi penting untuk memastikan implementasi program hasil kunjungan dapat langsung dieksekusi secara optimal.Rombongan delegasi dipimpin langsung oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Syariah UIN Salatiga, Bapak Sukron Ma’mun, S.H.I., M.Si., Ph.D. Turut hadir dalam rombongan inti ini, Kepala Laboratorium Fakultas Syariah UIN Salatiga, Dr. Fahmy Asyhari, S.H., M.H., Laboran Fakultas Syariah, Hijri Adi Ridwan, M.Pd.I., serta perwakilan Tenaga Akademik Fakultas Syariah UIN Salatiga, Nanang Nur Ichsan S.Kom.

Misi Penguatan Mutu KelembagaanKedatangan rombongan dari UIN Salatiga disambut hangat oleh jajaran pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum beserta tim pengelola laboratorium UINSA Surabaya.yang diterima oleh Wakil dekan 1 Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.,wakil dekan 2 fakultas syariah dan hukum UINSA Surabaya Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama tersebut menjadi ajang bertukar gagasan, pengalaman, dan strategi pengembangan laboratorium hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).Dalam sambutan pembukanya, Sukron Ma’mun, Ph.D. menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan yang diberikan oleh pihak UINSA Surabaya. Beliau menekankan bahwa tata kelola laboratorium peradilan semu dan laboratorium ilmu falak yang dimiliki oleh UINSA Surabaya merupakan salah satu yang terbaik, sehingga dinilai sangat relevan menjadi percontohan bagi pengembangan mutu di UIN Salatiga.”Kami hadir di UINSA Surabaya dengan misi membawa pulang praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan laboratorium hukum Islam. Tantangan dunia kerja bagi alumni fakultas syariah kini semakin kompleks. Oleh karena itu, sarana praktikum seperti laboratorium harus bertransformasi secara cepat agar mampu mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mahir secara praktikal,” ujar Sukron Ma’mun.Fokus Studi Banding dan Transformasi DigitalSelama tiga hari pelaksanaan, agenda kunjungan diisi dengan forum diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dan peninjauan langsung ke fasilitas siber serta simulasi hukum.

Dr. Fahmy Asyhari, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah UIN Salatiga, secara aktif memimpin peninjauan teknis ke beberapa fasilitas unggulan milik UINSA Surabaya.Ada tiga poin krusial yang menjadi fokus utama dalam studi banding kali ini:Digitalisasi Administrasi dan Praktikum: Delegasi mempelajari sistem integrasi data praktikum mahasiswa berbasis platform digital yang diterapkan di UINSA. Sistem ini mempermudah pelacakan nilai, penjadwalan, hingga penggunaan ruang peradilan semu secara daring.Manajemen Peradilan Semu Modern: Tim mengkaji sinkronisasi kurikulum simulasi sidang (moot court) pidana, perdata, maupun peradilan agama agar selaras dengan sistem hukum peradilan elektronik (e-court) yang kini diterapkan Mahkamah Agung.Optimalisasi Klinik Hukum Keluarga Sakinah : Diskusi mendalam mengenai tata cara penguatan fungsi penguatan keluraga Sakinah yang dikooordinasikan dengan pihak progdi HKI sekaligus wadah magang klinis mahasiswa. menjelaskan bahwa tata kelola digital di UINSA Surabaya akan diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi operasional di UIN Salatiga. Kami berkomitmen untuk menyusun cetak biru (blueprint) baru agar Laboratorium Fakultas Syariah UIN Salatiga bisa segera menerapkan standardisasi serupa,” jelasnya.Penguatan Teknis Operasional LaboratoriumAspek teknis operasional tidak luput dari perhatian jelas bapak Ibnu sebagai staf laboratorium UIN Sunan Ampel Surabaya memanfaatkan momentum ini untuk berdiskusi langsung dengan para teknisi dan pengelola harian laboratorium UINSA Surabaya yang dipimpin oleh Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H. memfokuskan studi pada manajemen inventarisasi alat, pemeliharaan ruang sidang semu, dan pengarsipan berkas kasus hukum pasca-praktikum.adif menggarisbawahi pentingnya peran laboran dalam menjaga keberlangsungan fasilitas. Menurutnya, pemeliharaan perangkat lunak penunjang praktikum hukum maupun alat hisab rukyat dalam ilmu falak memerlukan standardisasi operasional baku (SOP) yang ketat agar kegunaannya optimal dalam jangka panjang.Di sisi lain pihak laboratorium UIN Sunan Ampel . menyoroti efisiensi dukungan administrasi akademik. Sinkronisasi data antara administrasi fakultas dan kebutuhan laboratorium dinilai menjadi kunci utama kelancaran pelaksanaan praktikum terpadu bagi seluruh mahasiswa program studi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, maupun hukum tata negara.

Berita, Kerjasama dalam negeri

Tingkatkan Mutu Pengabdian, PUSBAKUM UIN Salatiga Gali Tata Kelola dan Strategi Jejaring Advokat di UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, (24 Juni 2026) – Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM) Fakultas Syari’ah UIN Salatiga terus berupaya mengoptimalkan kualitas pelayanan hukum dan pengabdian kepada masyarakat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kunjungan benchmarking (studi banding) ke Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Islam (LKBHI) UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 24 Juni 2026. Kegiatan ini diniatkan untuk memperluas wawasan kelembagaan, memperkuat manajemen tata kelola, serta merumuskan pola jejaring advokat yang efektif.

Rombongan dari Fakultas Syari’ah UIN Salatiga disambut langsung oleh jajaran pengelola LKBHI UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam ruang diskusi yang produktif tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pengalaman dan memetakan tantangan kontemporer yang dihadapi organisasi bantuan hukum berbasis kampus, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Pertemuan intensif tersebut menghasilkan sejumlah poin penting dan catatan taktis yang relevan bagi pengembangan PUSBAKUM ke depan, di antaranya:

1. Dinamika Struktur Pengelolaan Kelembagaan

Diskusi memetakan bahwa model pengelolaan lembaga bantuan hukum di lingkungan PTKIN memiliki fleksibilitas struktur yang bervariasi demi menyesuaikan kebutuhan lokal. Sebagai bentuk komparasi, di beberapa kampus—seperti halnya LKBHI UIN Sunan Ampel Surabaya—struktur kelembagaan secara formal berada langsung di bawah naungan Fakultas Syariah. Struktur ini memberikan penegasan peran akademik sekaligus keleluasaan taktis dalam menjalankan fungsi pengabdian hukum dan penanganan perkara secara independen.

2. Optimalisasi Jejaring Advokat Berbasis Potensi Alumni

Menjawab tantangan pemenuhan penasihat hukum di berbagai daerah, strategi pemetaan jejaring yang matang menjadi kunci utama. Bercermin dari model yang diterapkan LKBHI UIN Sunan Ampel Surabaya, akselerasi jangkauan advokasi dilakukan dengan menggerakkan para alumni Fakultas Syariah yang telah berpraktik menjadi advokat dan tersebar di berbagai wilayah regional, contohnya di area Jombang. Sinergi berbasis ikatan alumni ini dinilai sangat efektif untuk mempercepat respon penanganan perkara di tingkat akar rumput tanpa terhambat batasan geografis kantor pusat.

“Kunjungan benchmarking ke Surabaya ini memberikan perspektif yang sangat komprehensif bagi kami. Dinamika struktural organisasi dan skema pemberdayaan alumni di wilayah jejaring seperti yang didiskusikan merupakan instrumen berharga yang akan kami kaji secara mendalam untuk memperkuat performa PUSBAKUM UIN Salatiga,” ungkap salah satu perwakilan tim delegasi di sela kegiatan.

Melalui hasil benchmarking ini, PUSBAKUM UIN Salatiga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi pertemuan dengan menyusun peta persebaran alumni Fakultas Syari’ah UIN Salatiga. Langkah taktis ini diharapkan mampu memantapkan peran nyata fakultas dalam memperluas akses keadilan (access to justice) dan memberikan bantuan hukum prima bagi masyarakat yang membutuhkan.

(Humas/Fasya)

Berita

Forum Diskusi Santri Gelar Bahtsul Masail: Menjawab Persoalan Kontemporer Dengan Kajian Fikih Dan Kitab Turats

Salatiga, (20 Juni 2026) – Pondok Pesantren Al-Muntaha menjadi saksi terselenggaranya Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Santri (FDS) Fakultas Syariah pada tanggal 20 Juni 2026. Acara ilmiah ini diadakan di kediaman Bapak Erkham Maskuri, Lc., M.S.I., selaku pembina FDS. Mengusung semangat kolaboratif dan kecintaan terhadap ilmu, para anggota FDS berkumpul untuk membahas permasalahan fiqh aktual yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan Bahtsul Masail ini, terdapat lima permasalahan kontemporer yang menjadi bahan diskusi peserta. Pertama, mengenai keabsahan penggunaan air hasil daur ulang bekas wudu yang telah diproses dengan teknologi modern hingga kembali jernih dan layak digunakan untuk bersuci. Kedua, hukum berwudu menggunakan air kemasan berperisa yang telah bercampur zat tambahan sehingga mengubah rasa air. Ketiga, hukum pembayaran zakat mal menggunakan saldo dompet digital (e-wallet) tanpa harus dicairkan terlebih dahulu menjadi uang tunai. Keempat, keabsahan akad jual beli yang dilakukan melalui media live streaming dan media sosial dengan sistem komunikasi daring antara penjual dan pembeli. Kelima, hukum pelaksanaan salat Jumat secara daring ketika imam dan makmum berada di tempat yang berbeda. Kelima persoalan tersebut dibahas oleh peserta secara berkelompok dengan merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, khususnya Kitab Fathul Qorib dan berbagai referensi pendukung lainnya, guna menemukan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, setiap kelompok menyampaikan argumentasi dan analisis hukum yang kemudian didiskusikan bersama untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif.

Acara dibuka dengan sambutan Ketua Panitia yang mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Bahtsul Masail sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperdalam pemahaman terhadap syariat Islam. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan mencari solusi atas berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Umum FDS, Muhammad Himami Kafi, menyampaikan bahwa perbedaan pendapat dalam forum merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan sikap saling menghormati. “Bahtsul Masail mengajarkan kita untuk tidak hanya memahami hukum dari teks yang ada, tetapi juga bagaimana menerapkannya secara bijaksana sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena itu, mari jadikan forum ini sebagai ruang belajar, bertukar gagasan, dan menumbuhkan tradisi keilmuan yang santun,” tuturnya.

Bapak Erkham Maskuri selaku pembina turut memberikan arahan kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Bahtsul Masail merupakan sarana pembelajaran untuk melatih pola pikir kritis, analitis, dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan. Menurutnya, forum ini menjadi bekal penting bagi para santri untuk mengembangkan kemampuan berdiskusi dan berargumentasi secara ilmiah. “Melalui forum ini, kita belajar mengkaji persoalan secara mendalam, menghargai perbedaan pendapat, serta membiasakan diri mencari solusi berdasarkan rujukan yang jelas. Pengalaman seperti inilah yang kelak akan menjadi bekal ketika terjun dan berkontribusi di tengah masyarakat,” tuturnya,” jelas beliau.

Diskusi berlangsung dengan suasana yang aktif dan argumentatif. Kelompok 1 berpendapat bahwa air bekas wudu yang telah didaur ulang dan dikembalikan kepada sifat asalnya tidak berubah warna, bau, maupun rasanya dapat digunakan untuk bersuci karena telah memenuhi kriteria air mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Matan Taqrib dan Fathul Qorib. Mereka juga menjelaskan bahwa air yang mencapai dua qullah tidak menjadi najis hanya karena terkena najis, kecuali jika terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Pendapat tersebut pada dasarnya dibenarkan oleh Kelompok 2 dengan merujuk pada Mughni al-Muhtaj, yang menyatakan bahwa air yang telah kembali pada sifat aslinya dapat dihukumi suci dan menyucikan. Namun, Kelompok 3 juga memberikan catatan kritis bahwa tidak semua teknologi pengolahan air otomatis menjadikan air kembali berstatus thahur; perlu dipastikan hilangnya seluruh unsur yang mengubah hakikat air. Dalam pembahasan lain, kedua kelompok juga sepakat bahwa wudu dengan air berperisa tidak sah apabila perubahan rasa tersebut menghilangkan kemutlakan air, zakat melalui saldo dompet digital sah selama harta telah memenuhi syarat wajib zakat, akad jual beli melalui media digital dapat dianggap sah apabila ijab dan qabul berlangsung jelas dalam satu majelis hukum (ittihad al-majlis), sedangkan salat Jumat secara daring tidak memenuhi syarat berjamaah menurut pendapat fikih yang mu’tamad karena imam dan makmum tidak berada dalam satu tempat yang memungkinkan terjadinya berkesinambungan.

Setelah pemaparan dari masing-masing kelompok, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saling menyanggah antar kelompok. Suasana semakin hidup ketika para peserta menyampaikan sanggahan, dalil penguat, dan pandangan kritis berdasarkan referensi kitab kuning yang berbeda. Sesi ini menjadi ruang latihan bagi para anggota FDS untuk berani berargumen namun tetap menjunjung adab dalam menyampaikan pendapat.

Sebagai penutup, Bapak Erkham Maskuri sekaligus pentasih sekaligus kesimpulan dari seluruh pembahasan. Beliau menjelaskan bahwa air hasil daur ulang bekas wudu dapat dihukumi suci dan menyucikan apabila najis atau unsur yang mengubahnya telah hilang serta sifat air kembali seperti semula, sebagaimana prinsip yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih thaharah. Adapun wudu menggunakan air kemasan berperisa tidak sah apabila campuran tersebut mengubah kemutlakan air sehingga tidak lagi disebut air mutlak. Dalam pembahasan zakat, beliau menegaskan bahwa zakat mal yang dibayarkan melalui saldo dompet digital tetap sah selama saldo tersebut merupakan harta yang dimiliki secara penuh, mencapai nisab, dan telah memenuhi haul. Mengenai akad jual beli melalui live streaming atau media sosial, beliau menjelaskan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya sah selama terdapat ijab dan qabul yang jelas, kerelaan kedua belah pihak, serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Sedangkan terkait pelaksanaan salat Jumat secara daring, beliau menegaskan bahwa praktik tersebut belum memenuhi syarat sah salat Jumat menurut pendapat fikih yang mu’tamad karena imam dan makmum tidak berada dalam satu tempat yang memungkinkan tersambungnya jamaah. Beliau menutup forum dengan mengingatkan bahwa perkembangan teknologi hendaknya dipahami sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tetap merujuk kepada pendapat ulama yang kredibel.

Kegiatan Bahtsul Masail ini memberikan banyak pengalaman dan pelajaran bagi para peserta. Melalui forum ini, peserta tidak hanya belajar memahami hukum Islam dari berbagai referensi kitab, tetapi juga belajar menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, serta berdiskusi dengan cara yang baik. Suasana musyawarah yang terbangun selama kegiatan menunjukkan bahwa tradisi keilmuan di kalangan santri dan mahasiswa masih terus hidup. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan agar menjadi sarana belajar bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Bahtsul Masail juga menjadi wadah untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan memperdalam pemahaman fikih melalui diskusi yang berbasis pada kajian kitab dan argumentasi ilmiah

.Kontributor: Suci Setyaning Wulan (Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 2024), NIM: 33020240019

Berita, Kerjasama dalam negeri, Realisasi MoU

Kunjungi PA Ambarawa, Fakultas Syari’ah Langsungkan Monitoring Program MBKM

Ambarawa, (17 Juni 2026) – Fakultas Syari’ah UIN Salatiga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Ambarawa pada Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pengadilan Agama Ambarawa dan dihadiri oleh pihak fakultas serta jajaran Pengadilan Agama Ambarawa.

Rombongan dari UIN Salatiga dipimpin oleh Dr. Fahmi Asy’ari, S.H., M.H. selaku pembina sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) praktikum, bersama jajaran dari Fakultas Syari’ah UIN Salatiga. Kehadiran mereka bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan proses pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan mahasiswa peserta MBKM di lingkungan Pengadilan Agama Ambarawa.

Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I., beserta Siti Novida Subiyanti, S.H. selaku pembimbing mahasiswa MBKM dari pihak Pengadilan Agama Ambarawa.

Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari upaya Fakultas Syari’ah UIN Salatiga dalam memastikan pelaksanaan program MBKM berjalan dengan baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kerja sama antara Fakultas Syari’ah UIN Salatiga dan Pengadilan Agama Ambarawa dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar di dunia praktik

Selama kegiatan berlangsung, pihak fakultas meninjau secara langsung berbagai aktivitas yang dijalankan mahasiswa MBKM serta melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Agama Ambarawa terkait pelaksanaan program. Monitoring ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM pada periode-periode berikutnya.

Kontributor: Kesya Aufa Wibowo (Tim Media MCFS)

Berita, Berita HES

Workshop Peningkatan Mutu Akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Salatiga: Perkuat Tata Kelola dan Daya Saing Prodi

Solo, (10–12 Juni 2026) – Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Salatiga menyelenggarakan kegiatan Workshop Peningkatan Mutu Akademik pada tanggal 10–12 Juni 2026 di HARRIS Hotel & Convention Solo. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Prodi HES dalam memperkuat kualitas akademik, tata kelola program studi, serta meningkatkan daya saing lulusan di tengah perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah yang semakin dinamis.

Workshop yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta unsur pimpinan Fakultas Syariah UIN Salatiga dan menghadirkan pihak eksternal dari organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan praktisi dari kantor Hukum Jallu & Associate. Kegiatan dirancang sebagai forum strategis untuk melakukan evaluasi, refleksi, dan perencanaan pengembangan program studi secara komprehensif guna menjawab tantangan pendidikan tinggi di era transformasi digital dan globalisasi.

Acara secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa peningkatan mutu akademik merupakan agenda yang tidak dapat ditawar bagi setiap program studi yang ingin terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menurut Prof. Ilyya Muhsin, perguruan tinggi saat ini tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan memiliki integritas moral yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kualitas akademik harus dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan jejaring kerja sama.

“Program studi harus mampu membaca perubahan zaman. Tantangan ekonomi syariah saat ini semakin kompleks, mulai dari perkembangan fintech syariah, industri halal, hingga transformasi digital dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, kurikulum dan proses pembelajaran harus terus diperbarui agar lulusan yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja,” ungkapnya.

Pada sesi utama workshop, hadir sebagai narasumber Dr. Abdul Mujib, M.Ag., dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI). Kehadiran beliau memberikan perspektif yang luas mengenai arah pengembangan pendidikan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Dalam paparannya, Dr. Abdul Mujib menekankan bahwa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan industri ekonomi syariah nasional. Indonesia yang saat ini menjadi salah satu negara dengan ekosistem ekonomi syariah terbesar di dunia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek normatif hukum Islam, tetapi juga memiliki kemampuan analitis terhadap perkembangan praktik bisnis dan regulasi kontemporer.

“Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami fikih muamalah secara tekstual, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam konteks praktik ekonomi modern. Di sinilah pentingnya penguatan kurikulum berbasis kebutuhan industri dan perkembangan regulasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Abdul Mujib menjelaskan bahwa pengembangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah saat ini harus diarahkan pada pendekatan yang integratif antara aspek hukum, ekonomi, teknologi, dan penyelesaian sengketa bisnis syariah. Menurutnya, perkembangan transaksi digital, financial technology (fintech), artificial intelligence (AI), aset kripto, hingga industri halal global menuntut adanya pembaruan paradigma pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi.

Selain membahas pengembangan kurikulum, beliau juga memberikan materi terkait strategi peningkatan kualitas program studi dalam menghadapi sistem akreditasi yang semakin menitikberatkan pada capaian luaran (outcomes), kebermanfaatan program studi bagi masyarakat, serta penguatan budaya mutu yang berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, peserta workshop membahas berbagai isu strategis, mulai dari penyelarasan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), penguatan profil lulusan, peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa, hingga pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pengadilan agama, lembaga arbitrase syariah, serta industri halal.

Workshop juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai capaian program studi dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai indikator kinerja akademik, seperti kualitas pembelajaran, publikasi ilmiah, prestasi mahasiswa, kerja sama kelembagaan, hingga capaian akreditasi menjadi bahan refleksi bersama dalam menyusun langkah pengembangan ke depan.

Dalam suasana yang konstruktif, para peserta menyusun berbagai rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar penyusunan program kerja Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup penguatan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan riset dan publikasi internasional, program pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan laboratorium praktik hukum ekonomi syariah, serta perluasan jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Endang Sriani, S.H.I.,M.H dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa workshop ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif untuk membangun budaya mutu yang kuat di lingkungan program studi. Menurutnya, keberhasilan sebuah program studi tidak hanya ditentukan oleh capaian administratif semata, tetapi juga oleh komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjaga dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. “Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi apa yang telah dicapai sekaligus merancang langkah-langkah strategis ke depan. Harapannya, seluruh hasil workshop dapat diimplementasikan secara nyata sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan program studi, fakultas, maupun masyarakat luas,” ujarnya.

Berita

SEMA Fakultas Syari’ah Gelar PROLEGMA, Bahas Perda Advokasi Mahasiswa

Salatiga, (11 Juni 2026) – Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari’ah UIN Salatiga menyelenggarakan kegiatan PROLEGMA (Program Legislasi Mahasiswa) Pembicaraan Tingkat I pada Kamis (11/6) bertempat di Aula Fakultas Syari’ah. Kegiatan ini membahas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Advokasi Mahasiswa Fakultas Syari’ah sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan dan pendampingan terhadap mahasiswa dalam lingkungan akademik.

PROLEGMA merupakan forum legislasi mahasiswa yang bertujuan untuk membahas rancangan maupun evaluasi peraturan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa. Pada pembicaraan tingkat pertama ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta kritik konstruktif terhadap substansi peraturan yang dibahas.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh jajaran pengurus SEMA Fakultas Syari’ah, perwakilan organisasi mahasiswa, serta mahasiswa Fakultas Syari’ah yang memiliki perhatian terhadap pengembangan regulasi kemahasiswaan. Suasana forum berlangsung aktif dengan berbagai pendapat yang disampaikan guna menyempurnakan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Melalui kegiatan PROLEGMA ini, SEMA Fakultas Syari’ah berharap proses legislasi mahasiswa dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan demokratis. Hasil pembahasan pada tingkat pertama ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk tahapan pembicaraan selanjutnya hingga menghasilkan peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Syari’ah.

Kontributor: Zidni Ilman Nafia (Tim Jurnalistik MCFS)

Berita, Berita HTN

HMPS HTN Sediakan Lapak Baca Buku Gratis dan Stand Makanan

Salatiga , (8 Juni 2026)– Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) menggelar lapak baca buku gratis di Lapangan Kampus 2. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya nyata untuk mengembangkan kembali budaya literasi yang dinilai mulai meredup di lingkungan kampus. Rencananya, agenda ini akan berlangsung selama hari aktif kuliah, mulai 8 hingga 19 Juni 2026, pada pukul 08.00–16.00 WIB.
Ketua HMPS HTN, Akhsin Wahibul Irsyad, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari lapak baca gratis ini adalah memicu ruang diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah sebelum mereka terjun melakukan aksi nyata.
“Kami ingin menumbuhkan lagi bahwa episentrum dari mahasiswa hukum adalah literasi, diskusi, dan juga aksi. Akan tetapi yang sering terjadi adalah aksi tanpa dimbangi diskusi maupun budaya literasi,” jelas Akhsin.
Sayangnya, pada awal pelaksanaan kegiatan, partisipasi dari mahasiswa umum terpantau masih sangat minim. Akhsin pun menyayangkan realitas tersebut.
“Harusnya buku menjadi teman di lingkungan mahasiswa syari’ah ataupun hukum. Kenyataan yang harus kita terima hari ini adalah minimnya ketertarikan mahasiswa untuk membaca buku maupun diskusi dilingkungan kampus,” imbuhnya.
Di sisi lain, minimnya antusiasme ini diduga karena kurangnya publikasi dari pihak panitia. Wulandari, salah satu mahasiswa HTN semester 6, mengaku sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait agenda tersebut.
“Saya tidak tahu kalau ternyata HMPS mengadakan kegiatan ini (lapak baca buku gratis),” terangnya.
Guna menarik minat sekaligus memberikan kenyamanan, HMPS HTN sebenarnya tidak hanya menyediakan buku. Mereka juga menghadirkan stand food and drink (makanan dan minuman) untuk menemani mahasiswa yang ingin membaca ataupun berdiskusi di lokasi.
Kontributor: Encep Bahru Jaman dan Muntiatul Badiah

Berita

LKH UIN Salatiga Gelar Clash of Mind Debat Training Session Bertema Revisi KUHP

Salatiga, (5 Juni 2026) — Lembaga Kajian Hukum (LKH) UIN Salatiga menyelenggarakan kegiatan Clash of Mind Debat Training Session dengan mengangkat mosi “Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih mengancam kebebasan sipil daripada menciptakan ketertiban hukum” pada Jumat, 5 Juni 2026 di Aula Lantai 3 Fakultas Syariah UIN Salatiga.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB hingga 11.30 WIB ini menghadirkan Rita Latassaqia, S.H., M.H. sebagai pemateri utama. Acara tersebut diikuti oleh mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang hukum, debat, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis dan berbicara di depan umum.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun argumentasi hukum yang logis, kritis, dan berbasis data. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai teknik debat yang baik, mulai dari penyusunan materi, penyampaian argumen, hingga strategi dalam mempertahankan pendapat secara akademis.

Suci Nafi’ah, ketua umum LKH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen LKH UIN Salatiga dalam menciptakan ruang diskusi ilmiah yang mampu mengembangkan kapasitas intelektual mahasiswa, khususnya dalam memahami isu-isu hukum yang berkembang di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta tidak hanya mampu memahami substansi isu hukum yang diperdebatkan, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara terstruktur, serta menghargai perbedaan pandangan dalam forum akademik,” ujarnya.

Peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain sesi penyampaian materi, acara juga diisi dengan praktik debat secara langsung dan diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengasah kemampuan argumentasi serta menerima masukan dari pemateri dan peserta lainnya.

Melalui terselenggaranya Clash of Mind Debat Training Session ini, LKH UIN Salatiga berharap dapat terus menghadirkan program-program edukatif yang mampu meningkatkan kualitas akademik, keterampilan komunikasi, serta wawasan mahasiswa dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial di era modern.

Kontributor: Zidni Ilman Nafia (Tim Jurnalistik MCFS)

Berita

Fakultas Syariah Lakukan Penandatangan MoU dengan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, (04 Juni 2016) – Fakultas Syariah secara resmi melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Kamis 04 Juni 2026. Penandatangan ini dilakukan pada kunjungan kerja Dekanat Fakultas Syariah UIN Salatiga ke Jambi.

Dalam kunjungan kerja Fakultas Syariah ini, rombongan dipimpin langsung oleh Dekan diikuti oleh Wadek 1,Dr. Farkhani, MH, Wadek 2, Prof. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag, Wadek 3, Dr.Phil. Sukron Ma’mun, M.Si, dan Kabag TU, Dr. Edi Kuswanto, M.Pd.

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si, selaku ketua delegasi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan tiga hal penting. Pertama, pengelolaan akademik (persiapan akreditasi, tugas akhir skripsi dan pengganti skripsi, Ujian skripsi dan pengganti skripsi, penyusunan kurikulum OBE dan MBKM). Kedua, perencanaan dan pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana. Dan terakhir, pendampingan ormawa dan kelompok studi mahasiswa, student mobility, sosialisasi dan PMB fakultas, persiapan mahasiswa dalam mengikuti lomba, Kerjasama luar negeri.

Kunjungan ini langsung disambut baik oleh jajaran pimpinan di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pejabat dekanat yang berkesemparan hadir pada moment tersebut diantaranya Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. Ahmad Syukri Saleh, M.A, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdul Malik, M.Si, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Fuad Rahman, M.Ag, Kabag TU, serta enam kaprodi di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Dalam sambutnya Prof. Ilyya Muhsin menjelaskan bahwa kerja sama dengan Fakultas Syariah UIN Jambi akan sangat membantu kedua belah pihak dalam peningkatan kualitas Tri Dharma Pendidikan. “Kami sangat berharap kerja sama ini bukan hanya sebatas formalitas, namun juga berlangsung secara terus menerus. Mengingat sebagai sesama perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, kita dapat memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan pendidikan unggul bagi anak bangsa”, jelasnya.

Sementara Prof. Dr. Ahmad Syukri Saleh, MA, Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi menyambut hangat pertemuan tersebut.

“Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi akademik antara kedua institusi. Kami berharap kerja sama yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi,” ujar Prof. Ahmad Syukri Saleh.

Pertemuan kedua belah pihak berlangsung akrab, hangat dan dalam suasana kekeluargaan. Bahwa kedua belah pihak saling bertukar pantun, sebagai ciri khas adat Melayu.

“Pergi ke pasar membeli kemeja

Kemeja Batik indah warnanya

Fakultas Syariah UIN Salatiga bangga

Fakultas Syariah UIN Jambi menyambut mesra”, tutup Prof. Ilyya dalam sambutannya.

Selebihnya kedua belah pihak berdiskusi dalam suanasa santai terkait dengan kemajuan kedua belah pihak.

Berita, Kerjasama dalam negeri, Realisasi MoU

Prof. Zumrotun dan Dr. Farkhani Sampaikan Kuliah Tamu di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, (4 Juni 2026)- Dalam rangka implementasi MoU antara Fakultas Syariah UIN Salatiga dan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag dan Dr. Farkhani, M.H memberikan kuliah tamu pada kelas HKI dan HTN Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Prof. Siti Zumrotun menyampaikan kuliah mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam pencatatan pernikahan, dan bahaya nikah sirri khususnya pada Perempuan. Dia menyatakan bahwa perempuan harus sadar hukum dan jangan menerima jika dinikahi secara sirri.

Pernikahan sirri menurutnya bukan hanya sebatas bentuk pelanggaran hukum, karena tidak mencatatkan nikah pada catatan sipil negeri, tetapi juga sangat merugikan pihak Perempuan. Perempuan pada umumnya lebih banyak menanggung akibat hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian atau kematian pihak laki-laki. Perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah pasca perceraian, hak harta bersama, nafkah anak, atau pun jika warisan.

Akibat hukum ini menjadikan perempuan tidak berdaya dalam memperoleh hak-hak yang semestinya didapatkan. Bahkan jika perempuan menjadi istri dari seorang laki-laki yang telah menikah, dirinya juga tidak dapat menuntut hak nafkah pada suaminya jika pihak laki-laki mengingkari dalam pemberian nafkah.

Kondisi inilah yang menjadikan pernikahan sirri tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga terkait dengan kesadaran gender yang seharusnya dimiliki oleh kaum Perempuan.

Sementara, Dr. Farkhani dalam kuliah pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat, menyampaikan bahwa hukum ada yang telah tumbuh di dalam Masyarakat Melayu telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Islam yang secara massif berkembang pada Masyarakat Melayu telah menjadikan mereka menegosiasikan hukum adat dengan nilai-nilai dan norma Islam.

Masyarakat Melayu yang mayoritas menerima Islam, mencoba tetap mempertahankan hukum adatnya dengan mengakomodasi hukum Islam. Dalam kearifan ini dikenal dengan istilah “Adat basandi syara’, syara’ basandi adat”, yakni adat berbasis pada nilai syariat, dan nilai syariat berbasis pada hukum adat.

Kenyataan ini menjadikan hukum Islam di dalam masyarakat Melayu unik dan spesial, karena hukum Islam menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, namun tidak melepaskan diri dari adat-istiadat yang telah berlaku dalam jatung kehidupan masyarakat Melayu.

Kuliah umum tersebut diikuti oleh sesi diskusi yang menciptakan keakraban dan kenyamanan bagi mahasiswa HKI dan HTN yang mengikuti sesi tersebut.