Berita, Berita HTN

Puas atau Kecewa dengan Pelayanan Publik?, Begini Ombudsman Tatap Muka Beri Tambahan Wawasan Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Salatiga

Jakarta, Ombudsman-Sektor Pelayanan Publik menjadi konsentrasi lebih oleh pemerintah dalam segala langkah untuk meningkatkannya. Ombudsman hadir sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menengok pentingnya dan sensitifnya perkembangan pelayanan publik pada masyarakat di era modernitas saat ini, segenap rombongan mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) UIN Salatiga melakukan kunjungan studi ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia (Rabu, 21/06/2023). Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga yang menjadi kurikulum dengan target guna menyiapkan lulusan yang siap menyambut dunia kerja.

Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Farkhani, M.H. menyampaikan maksud tujuan kedatangan rombongan sebagaimana yang dimaksud, dengan harapan juga mahasiswa dapat mendalami tugas fungsi ombudsman beserta segala birokrasi yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat seputar layanan publik.

Diterima di ruang pertemuan Ombudsman, Ahmad Sobirin dan Khoirul Thamrin sebagai perwakilan pihak Ombudsman RI memberikan pembekalan kepada Mahasiswa HTN UIN Salatiga tentang magang dan pelayanan publik. Terbuka pintu kepada mahasiswa HTN UIN Salatiga untuk dapat melakukan magang secara mandiri maupun magang program dari kampus di Ombudsman RI.

Senada hal tersebut telah kemudian disepakati oleh Farkhani sebagai salah satu cara wujud kerja sama secara nyata antara UIN Salatiga dengan Ombudsman RI. Selain itu, benefit akan dirasakan oleh pribadi mahasiswa itu sendiri. Karena, magang tersebut dengan adanya martikulasi yang cepat dapat memahami Ombudsman.

Ombudsman sebagai lembaga negara dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan yaitu, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Kemudian Ombudsman berharap kepada generasi muda terutama pada perkembangan digital yang semakin maju, agar lebih memiliki inisiatif dan bisa melaporkan kepada pihak Ombudsman terkait masalah publik yang ditemui.

Cara pengaduan ke Ombudsman dapat dilakukan melalui media sosial atau dapat secara langsung datang kepada pihak Ombudsman masing-masing kota/kabupaten.

Pesan sebagai penutup kunjungan, mahasiswa d ajak bersama Ombudsman RI untuk dapat “Awasi, Tegur, dan Laporkan!”, segala bentuk apapun pelanggaran dalam pelayanan publik.

Berita, Berita HTN

Lindungi Hak Konstitusi WNI, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga Belajar Konstitusi Bersama Mahkamah Konstitusi Untuk Tegakkan Iklim Keadilan Negeri

Laporan: Wiwin Fauziyah, Editor: Hijri

Jakarta, mahkamah Konstitusi-Masih dalam prosesi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga pada hari ke-2 Rabu (21/06/2023) melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstuitusi (MK) Republik Indonesia. Sebanyak 120 mahasiswa dan 8 dosen pendamping diterima di Aula gedung 1 MK-RI oleh Ananthia Ayu Devitasari selaku Asisten Ahli Hukum Konstitusi Ahli Madya 2.

Cholida Hanum, M.H. selaku ketua Prodi HTN menjelaskan dalam sambutannya bahwa KKL ini diharapkan mencapai tujuan untuk mendukung pendidikan yang mengacu pada kebutuhan lapangan kerja. Kunjungan pada MK diharapkan mahasiswa memahami secara langsung tata cara untuk menjadi Hakim di MK RI, mengetahui kode etik Hakim di MK RI, mengetahui peran MK RI dalam mengawal konstitusi sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengetahui tentang gambaran sengketa yang ditangani oleh MK RI.

Menyambut dengan sangat baik, Ananthia memaparkan dari sejarah MK yang pada awalnya berasal dari gagasan Muh Yamin dengan mengusulkan Balai Agung. Hingga akhirnya setelah 20 tahun MK diakui secara konstitusi sejak 2003 di tengah masyarakat Indonesia. Keberadaan MK lahir melalui konstitusi UUD NRI 1945, yaitu sebagai penafsir tunggal dan final.

Ananthia mengatakan sebuah kalimat justice delayed justice denied, artinya terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. Karena pada dasarnya keberadaan MK untuk melindungi hak konstitusi WNI. Selanjutnya transparansi birokrasi dan segala tugas fungsi yang dimiliki MK dapat diakses dengan mudah pada Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi.

Pesan kepada mahasiswa UIN Salatiga sebagai penutup acara kunjungan, “Percaya bahwa masa depan bangsa Indonesia cerah meskipun ada kerikil dan rintangan. Jangan habiskan masa muda dengan hal yang tidak berguna”. ujarnya.

Berita, Berita HTN

Diskusi Interaktif Tugas dan Fungsi Kemenkumham Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Bersama Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Salatiga

Laporan: Wiwin Fauziyah, Editor: Hijri

Jakarta, Kemenkumham-Rombongan sejumlah 73 mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga pada Selasa, 20 Juni 2023 berkunjung ke Kemenkumham Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP).

Profil Ditjen PP disampaikan secara jelas oleh Tri Wahyuningsih, S.H., M.H. selaku Koordinator Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Ditjen PP dan Lina Widiastuti selaku Kepala Seksi Wilayah III Ditjen PP.

Secara garis besar Tri Wahyuningsih menyampaikan tugas Kemenkumham Ditjen PP yaitu “Menyusun peraturan perundang-undangan dari sebelum adanya naskah hingga dibahas di DPR dan disahkan”.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Peraturan Menteri memang tidak ditegaskan secara jelas dalam pasal tersebut, namun kedudukan Peraturan Menteri termuat dalam Pasal 12 dengan diakui keberadaannya dan berdasarkan hukum diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Lina Widiastuti menyampaikan bahwa dengan adanya metode Omnibus Law menjadi solusi untuk mengurangi over regulation.

Lina Widiastuti juga memberikan motivasi kepada mahasiswa HTN bahwa “Terus tetap belajar dan menggali ilmu dimana pun berada dan dalam keadaan apapun.”

Berita, Berita HTN

Gali Wawasan Kekayaan Intelektual, Mahasiswa HTN Fakultas Syari’ah UIN Salatiga Belajar Langsung Dengan Pakarnya di DJKI RI

Laporan: Aditya Ramadhan, Editor: Hijri

Jakarta, KEMENKUMHAM-Setelah mendapat ilmu yang membakar semangat mahasiswa pada kunjungan sebelumnya. Melanjutkan kunjungan yang ke dua Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga berkunjung ke Kemenkumham Republik Indonesia. Dalam kunjungan ini mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok untuk mendapatkan pengarahan materi tentang Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jendral Perundang-undangan (Ditjen PP), Selasa, 20 Juni 2023.Pada sesi DJKI wawasan luas tentang informasi dan pengarahan Kekayaan Intelektual dibawakan oleh Yobbi Herbuono, S.H. selaku Penyuluh Hukum Muda DJKI.Mengajak pula mahasiswa untuk kreatif dan termotivasi bila memiliki produk hasil kreasinya mendatangkan peluang cuan yang besar untuk dapat didaftarkan menjadi kekayaan intelektual agar lebih terjaga hak ciptanya.Erna Trisniawaty, S. Sos., M. Si. menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan KKL HTN UIN Salatiga ini juga sebagai bentuk kerja sama antara instansi pemerintahan dengan Universitas guna dapat mendongkrak ekonomi kreatif yang merujuk pada Kekayaan Intelektual bagi generasi muda untuk masa depan bangsa.

Berita, Berita HTN

Bangun Semangat Penerus Bangsa, DPR-RI Beri Kuliah “Sekolah Legislatif” Kepada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Salatiga

Jakarta, DPRRI-Terhitung mulai Selasa (20/06/2023) Mahasiswa yang telah menempuh semester 6 pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga, melaksanakan salah satu program perkuliahan lapangan. Program disebut Kuliah Kerja Lapangan (KKL), agenda akan berjalan sampai Kamis (22/06/2023) dengan berkunjung ke lembaga-lembaga tinggi Negara. Mengawali kunjungan mahasiswa HTN menengok DPR-RI ke gedung DPR RI di JL Gatot Subroto. No. 1, Senayan, Jakarta Pusat.

Kunjungan di DPR RI, mahasiswa Prodi HTN mendapatkan materi dengan tema Sekolah Legislatif, Legislator Generasi Z ASIK (Aspiratif, Solutif, Integritas, Komunikatif).

Materi sekolah legislatif ini secara langsung di isi oleh A.S. SUKAWIJAYA (YOYOK SUKAWI) Anggota DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I dan H. SANTOSO, S.H., M.H.
Anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III dari Fraksi Demokrat.

Maksud daripada kunjungan mahasiswa HTN yang didampingi oleh Tenaga Kependidikan beserta Dosen adalah lebih dekat mengenal wakil rakyat dan mengetahui langsung tugas fungsi wakil rakyat serta sejauh apa wakil rakyat dalam posisinya untuk memberi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Dekan I, Dr. Farkhani, M.H. dalam sambutannya menyampaikan tujuan KKL.

Antusias mahasiswa terlihat dengan mereka menanggapi materi yang disampaikan secara lugas oleh DPR-RI. Kemudian acara ditutup dengan sesi foto bersama.

Berita, Berita HES

Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Bisa Muncul Dari Arbitrase dan Mediasi, HMPS HES Kupas Materinya Gelar Seminar

Laporan: Ida fitriyani, editor: Hijri

Salatiga, FaSya UIN Salatiga-Sabtu 17/06/23 HMPS HES UIN Salatiga mengadakan seminar “Arbitration And Mediation Training (Arbitrase dan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah)”. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula FaSya, dengan Prof. Dr. Ahmad Rofiq M.A, pemateri yang menjadi arbiter pasar modal syariah Basyarnas MUI, dan Endang Sriani S.H.I., M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga. Seminar sebagai bentuk komitmen mendukung proyeksi lulusan Program Studi, HMPS Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Salatiga menggelar kegiatan pelatihan arbitrase dan mediasi untuk mahasiswa khususnya FaSya.

Kami menyadari pentingnya membangun sinergitas dan menebarkan kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Salatiga. “Ungkap anggota Hmps HES

Arbitrase adalah penyelesaian perkara/sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral. Netral yang di maksud yaitu tidak memihak kedua belah pihak yang berselisih. Netral itu berpihaknya kepada kebenaran. Karena memiliki tujuan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada. Sehingga hubungan baik para pihak yang bersengketa masih tetap berlanjut setelah adanya putusan karena tujuan dari penyelesaian sengketa secara proses Arbitrase bukan untuk memutus kontrak yang ada. Di Indonesia, penyelesaian Abritase diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa secara win-win solution, atau dalam Bahasa sederhananya “sama-sama menang atau bisa juga sama-sama kalah”. Mediasi menghasilkan penyelesaian dan mengakhiri sengketa, dengan keterlibatan mediator dan arbitrase pada awalnya adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan hakam/arbiter dari masing-masing pihak.

Mediator adalah hakim/non hakim yg memiliki sertifikat sbg mediator sbg pihak netral yg membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau mediasi elektronik. Jika menjadi mediator itu harus memiliki sertifikat mediator. Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Jika kita sudah menghadapi orang yg bersengketa, ruang mediasi tdk boleh membahayakan mediator. Mediator juga tidak bisa untuk netral banget. Sebagai mediator hanya menggiring dan memberikan perspektif yg lain. Jika opsi itu muncul dari para pihak itu. Sebagai mediator harus bisa menjaga etika dan norma. Karena banyak sekali jenis orang” yg bersengketa. Maka, kita harus bisa saling menghargai dan mengerti satu sama lain.

“Semoga praktisi anak syariah menjadi mediasi yg syariah dan dalam bermediasi itu haru pinter-pinter ngomong dan ingatannya kuat.”  ungkap Endang.

Untuk menjadi mediator yang handal itu harus menguasai sekumpulan kompetensi. Diantara bagiannya, yaitu: Bagian dasar/fondasi, Bagian dinding, Bagian plafon,dan Bagian atap.

Teknik mengungkapkan kepentingan tersembunyi, diantaranya:

1. Terus ajak para pihak untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka

2. Fasilitasi para pihak untuk pendapat (brainstroming)

Cara alternatif Penyelesaian sengketa: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliusasi atau penilaian ahli.

“Orang yang menang di pengadilan itu merasa juara tetapi yg kalah pasti menderita. Ujar Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

“Apa yang dipelajari kita dituntut untuk bisa menjadi orang yg bisa profesional, maka kita harus bisa lebih pintar. Banyak lah baca buku dan sering berdiskusi seperti ini.” Saran dari moderator.

Acara Seminar berjalan dengan lancar serta diselingi dialog antara pemateri dengan peserta seperti adanya pertanyaan tentang sengketa melalui Abritase dan Mediasi. Dan tidak lupa di akhir acara juga diadakan praktek bagaimana cara menyelesaikan sengketa melalui Abritase dan Mediasi. “Harapan kami bersama, dengan mengadakan acara ini, kita sebagai mahasiswa hukum yang nantinya bakal berkecimpung didunia bisnis, setidaknya faham betul seputar dunia bisnis, Salah satunya mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah.” Harapan Ketua Umum HMPS HES.

Berita

Praktisi Hukum Salatiga Beri Wawasan Nyata Guna Perkuat Prospek Lulusan Fakultas Syariah UIN Salatiga

Laporan : Mohammad Mutohir, Editor: Hijri

Kab Semarang, MCC FaSya-Komunitas Moot Court Community (MCC) Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga adalah komunitas yang terbentuk untuk para mahasiswa yang ingin mendalami keilmuan mereka perihal praktek peradilan. Melihat dari prospek lulusan yang dibangun oleh FaSya UIN salatiga adalah salah satunya menjadi hakim, MCC terpacu untuk menyelenggarakan seminar pengenalan profesi hukum dan mekanisme peradilan guna menentukan arah juang para mahasiswa. Seminar ini diselenggarakan di Aula pondok pesantren Bustanuth Tholibin, Tegaron–Banyubiru- Kabupaten Semarang (18/06/2023).

Hadir menjadi narasumber, mereka praktisi-praktisi yang sudah mengenyam pengalaman di lapangan yaitu hakim Pengadilan Agama kota Salatiga, Najiatul Istiqomah, S.H.,S. Hum. Ketua Forum Bantuan Hukum kota Salatiga, Agung Pitra M, S.H.,M.H.,M.Kn., dan Arif Maulana, S.H.,M.H sebagai ketua cabang LBH GKI kota Salatiga.

Seminar Profesi Hukum terselenggara dengan tujuan untuk menjadi salah satu solusi agar para lulusan sarjana hukum bisa menggeluti profesi sesuai dengan bidangnya. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, serta prospek kerja lulusan sarjana hukum yang semakin banyak bersaing untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai,

Dalam dunia profesi hukum, ada enam pengelompokan diantaranya yaitu: polisi, jaksa, hakim, notaris, advokat/ konsultan hukum dan mediator.  Mahkamah agung adalah salah satu Lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah agung menjadi peradilan negara tertinggi yang membawahi 4 lingkungan badan peradilan yaitu: peradilan umum, agama, militer dan taat usaha negara.

Najiatul Istiqomah, S.H.,S. Hum. menyampaikan bahwa banyak alternatif profesi hukum yang bisa dipilih oleh sarjana hukum untuk bisa berkontribusi melalui banyak hal. Sebagai gambaran dalam sebuah perusahaan pasti ada aspek hukum yang harus ditangani. Maka pelajarilah aspek-aspek yang ada kaitannya dengan hukum tersebut maka kita akan menemukan hal baru dan situasi yang menantang untuk diselesaikan. Sebuah kata bijak “Profesi apapun yang digeluti, industri apapun yang dipilih, jagalah integritasnya. Jangan pernah berpuas diri, ilmu hukum itu sangat luas baik akademik maupun praktik di lapangan. Anda akan menemukan berbagai tantangan dan hal-hal baru pada setiap harinya”.

“Di zaman Hindia Belanda di kenal dua  sistem peradilan yaitu hirarki peradilan untuk orang-otang Eropa yang dipersamakan dan hirarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang disamakan. Pada zaman ini advokat ini sangat membatu dalam proses beracara di pengadilan kepada kliennya. Akan tetapi di zaman ini jika ingin menjadi seorang advokat haruslah mendapatkan gelar doctor atau master inde rechtein serta magang sampai 3 tahun. Berbeda dengan zaman balatentara Jepang yang dimana di zaman ini diberikan asas kebebasan beracara bagi para pemohon ingin memakai jasa hukum” ungkap Agung.

Pada pasal 1(1) UU no. 18 tahun 2003 tentang advokat: orang yang berprofesi memberi jasa hukum , baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persaratan berdasarkan UU.  Lembaga bantuan hukum ( LBH) merupakan Lembaga dari profesi advokat yang memberikan pembelaan kepada semua orang tanpa membadakan latar belakang, ras, agama, sosial, budaya. Di LBH sendiri ada empat dasar hukum yang mengatur nya yaitu : kitab undang-undang hukum acara pidana ( KUHAP), UU no. 18 tahun 2003 tentang advokat, PP No. 83 tahun 2003, dan UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam permohonan ke bantuan hukum ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh pemohon diantaranya yaitu: mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persolan yang domohonkan ke bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan suarat keterangan miskin dari lurah, kepala desa di tempat tinggal pemohon bantuan hukum” jelas Arif.

Pada penutupan seminar, mahasiswa mendapat pesan penting oleh para pemateri. Pesan mereka, jadilah seseorang yang pemberani serta berintegritas, guna menegakkan keadilan serta membela kebenaran.

Berita

Berkah Jurnal Terindeks Internasional, Dekan Fakultas Syari’ah UIN Salatiga Beri Arahan Penulisan Jurnal Fakultas Syariah UIN Sjeh M Djamil Djambek Bukittinggi

Laporan: M. Chairul Huda, Editor: Hijri

Bukittinggi, FaSya-Dekan Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga, Prof. Dr. ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si melakukan kunjungan kerja ke Fakultas Syariah UIN Sjeh M Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat pada Rabu, 14 Juni 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Prof. Ilyya didampingi oleh tim Jurnal Ijtihad yakni Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H (Editor in Chief) dan Endang Sriani, M.H (Managing Editor). Rombongan dari FaSya diterima dengan penuh keakraban oleh Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sjeh M Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat, beserta jajaran wakil dekan, kepala program studi, dosen dan tenaga pendidikan.

Dalam sambutannya, Dr. Nofiardi mengatakan, “Kami sangat bersyukur, hari ini kedatangan tamu yang istimewa, yakni Prof. Ilyya beserta tim Jurnal Ijtihad yang telah terindeks internasional Scopus. Kita harus belajar banyak dari Prof Dekan dan tim Ijtihad tentang dua hal. Pertama, tentang pengelolaan jurnal, dan yang kedua tentang cara menulis artikel. Kedua hal tersebut merupakan indikator keberhasilan dalam bidang publikasi ilmiah. Oleh karenanya sangat tepat jika kita bisa bersama-sama belajar dari Prof. Ilyya dan bapak-ibu pengelola Jurnal Ijtihad.”

Merespon sambutan dari Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi tersebut, Prof. Ilyya menjelaskan, “Kami sangat berterimakasih atas sambutan dari seluruh keluarga besar Fakultas Syariah UIN Bukittinggi. Berkaitan dengan sharing Jurnal ijtihad road to Scopus, kami menyiapkannya secara serius selama dua tahun. Kami melakukan perbaikan pada author guidelines, template, diversity editor, panduan review, dan berbagai pra syarat lainnya. Termasuk melakukan proses review yang serius atas naskah yang masuk. Sehingga kualitas artikel yang ter publish dapat terjaga.”

Lebih lanjut, Prof. Ilyya menambahkan, “Setelah kami yakin itu semua diperbaiki dan belajar dari para pengelola jurnal yang telah terindeks Scopus sebelumnya, maka Bismillah pada tanggal 17 Juni 2022 kami memberanikan diri submit di Scopus. Alhamdulillah pada tanggal 13 September 2022 accepted.”

Sementara itu, Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H. selaku editor in chief menjelaskan bahwa Jurnal Ijtihad focus menerbitkan artikel-artikel dalam bidang hukum Islam. “Jurnal Ijtihad focus pada kajian hukum Islam dan memprioritaskan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan socio-legal studies. Isu hukum Islam yang hadir dan berkembang di masyarakat akan lebih menarik jika didekati dengan berbagai disiplin ilmu lain (interdisipliner), di antaranya ilmu sosiologi, antropologi, etnografi, psikologi dan lain sebagainya. Namun demikian kami tidak menutup diri dari kajian normatif yang berbasis pada library research. Hal yang paling penting adalah kekayaan data dan temuan yang dapat dipaparkan oleh penulis. Selain itu juga aspek kebaharuan dan kontribusinya dalam bidang hukum Islam.” tegas pakar antropologi hukum lulusan S3 UNDIP ini.

Berita, Berita HES, Kerjasama dalam negeri, Realisasi MoU

Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Salatiga Laksanakan Benchmarking ke Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Perkuat Implementasi Kurikulum OBE

Laporan: Qotrunnada, Editor: Hijri

Makassar – Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Salatiga melaksanakan kegiatan benchmarking atau studi banding ke Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola akademik dan peningkatan mutu pembelajaran, khususnya dalam pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).

Kegiatan benchmarking tersebut difokuskan pada diskusi dan pertukaran pengalaman mengenai penyusunan serta implementasi Kurikulum OBE, pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis OBE. Melalui kegiatan ini, Prodi HES UIN Salatiga berupaya memperoleh praktik baik dalam memastikan keterkaitan antara visi keilmuan, profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur mata kuliah, CPMK, hingga proses pembelajaran dan asesmen.

Dalam diskusi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar berbagi pengalaman mengenai proses penyempurnaan kurikulum berbasis OBE yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan unsur pimpinan fakultas, program studi, penjaminan mutu, serta dosen. Pengembangan kurikulum tersebut mencakup pemetaan visi keilmuan, profil lulusan, CPL, KKNI, bahan kajian, hubungan antara CPL dan mata kuliah, struktur mata kuliah, serta pembobotan SKS.

Pembahasan juga menekankan pentingnya CPL sebagai dasar utama dalam merancang proses pembelajaran. Dalam pendekatan OBE, kurikulum tidak hanya berorientasi pada materi yang disampaikan, tetapi pada kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Oleh karena itu, setiap mata kuliah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan CPL Program Studi melalui rumusan CPMK dan sub-CPMK yang terukur.

Selain kurikulum dan CPL, penyusunan RPS berbasis OBE menjadi salah satu fokus utama benchmarking. RPS perlu disusun secara sistematis dengan memastikan keselarasan antara CPL, CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, serta metode asesmen. Praktik pengembangan RPS berbasis OBE di lingkungan UIN Alauddin Makassar juga menekankan pentingnya kesesuaian antara RPS dan CPL serta perlunya peninjauan akademik untuk memastikan mutu dan relevansi dokumen pembelajaran.

Benchmarking ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi Prodi HES UIN Salatiga dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum agar semakin adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, perkembangan hukum ekonomi syariah, serta tuntutan pendidikan tinggi berbasis capaian. Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam melakukan review kurikulum OBE menunjukkan pentingnya sinergi antara program studi dan sistem penjaminan mutu dalam menjaga keberlanjutan peningkatan mutu akademik.

Melalui kegiatan benchmarking ini, Prodi HES UIN Salatiga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi dalam bentuk penguatan pemetaan CPL, penyelarasan kurikulum dan mata kuliah, serta penyempurnaan RPS berbasis OBE. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang lebih terukur, relevan, berorientasi pada kompetensi lulusan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan profesi di bidang hukum ekonomi syariah.

Berita, Berita HES, Realisasi MoU

Tidak Ada Ekonomi Kreatif Tanpa Kekayaan Intelektual, DJKI Dorong Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Salatiga Menghasilkan Produk Usaha Berkualitas

Laporan: M. Taufik, Editor: Hijri

Jakarta, DJKI-Salah satu fokus tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup DJKI meliputi merek produk, Paten, desain industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Menengok pentingnya tugas tersebut untuk menjadi wawasan lapangan kepada mahasiswa. Segenap rombongan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga didampingi oleh Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) di DJKI, Rabu 14/06/2023.Tujuan dari kunjungan disampaikan oleh Dr. Ahmad Sultoni, M.Pd. dalam sambutannya.

“Harapan kami kunjungan ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk mengetahui bagaimana perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual oleh DJKI. Mengetahui bagaimana promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual. Serta mengetahui bagaimana teknis pendaftaran kekayaan intelektual dan perlindungan hukumnya.”

Arti penting perlindungan kekayaan Intelektual dipaparkan oleh Handi Nugraha, S.H., M.H., selaku perwakilan dari DJKI yaitu sebagai jaminan kepastian hukum & kepastian usaha. Sebagai asset bisnis intangible yang bernilai ekonomi tinggi. Sebagai alat untuk menciptakan/menambah nilai/value added. Sebagai sumber bisnis baru melalui invensi & inovasi. Sebagai tanda pengenal agar mudah dikenali oleh konsumen (brand image) & alat promosi. Sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan & investasi.”

“Tidak ada ekonomi kreatif tanpa kekayaan intelektual. Dan bisnis sekarang tanpa mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya mustahil bisa berkembang pesat. Daftarkan merek anda, sebab ketika seseorang dapat mempertahannya reputasi produknya, maka akan bertahan selamanya, seperti coca cola yg umurnya lebih dari 125 tahun”, imbuhnya.

“Siapapun bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektual tanpa syarat pendidikan. Dan produk sesederhana apapun yang bisa melahirkan cuan-cuan sangat sekali bisa didaftarkan KI untuk menjaga hak ciptanya”, tutupnya memberikan semangat kepada mahasiswa sebagai jiwa muda yang diharapkan memiliki jiwa kreatif yang tinggi.