Author: fasya

Laporan: Erkham, Editor: Hijri

Jakarta, FaSya-Rabu, 7 Juni 2023 Mahasiswa Semeseter VI Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga berkunjung ke Direktoran Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP KemenKumHam). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diadakan dari hari Senin 5 Juni 2023 sampai hari Jumat 9 Juni 2023. Dalam kunjungan tersebut, tim dari FaSya UIN Salatiga disambut oleh Bapak Ceno hersu Setio Kartiko, Bc.I.P., S.H., M.H.. selaku Sekretaris Ditjen PP KemenKumHam.

Dalam sambutanya, beliau menyampaikan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa, yakni untuk memahami lebih dalam terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sambutan perwakilan FaSya UIN Salatiga diwakili oleh Dr. Siti zumrotun, M.Ag, selaku Senat FaSya UIN salatiga, beliau menyampaikan bahwa agar mahasiswa dapat memperluas wawasan terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Pemaparan dalam kegiatan kunjungan ini diwakili oleh Ibu Rahayu, S.H., M.H., LLM. Selaku Perancang PUU Ahli Madya Ditjen PP KemenKumHam, menjelaskan secara rinci materi yang terkait dengan Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia.

Menurut penjelasan beliau, pembentukan undang-undang di Indonesia antara lain:

1. Tahap Perencanaan
   Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;
   Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
   Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan 2. Keputusan DPR.
2. Tahap Penyusunan
   Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
   Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
   Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
   RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;
   Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan:
   Persetujuan tanpa perubahan
   Persetujuan dengan perubahan
   Penolakan
   Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
   RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;
   Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.
3. Pembahasan, yakni
   Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
   Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
4. Pengesahan
   RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.
5. Pengundangan
   RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. menjelaskan terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundangan diantara lain.

Sebelum penutupan acara kunjungan, Zumrotun menambahkan usulan dan saran “Ketika ada lowongan pekerjaan yang memakai gelar Sarjana Hukum mohon agar tidak dibedakan antara sarjana hukum dari Fakultas Hukum dengan sarjana Hukum dari Fakuktas Syariah. Hal ini karena lulusan Fakultas Syariah saat ini bergelar S.H, bukan S.H.I lagi”.

Menurutnya sejauh ini sarjana hukum dari Fakuktas Syariah ketika melamar pekerjaan masih terhambat sebab masih ada pembedaan lulusan Fakultas Hukum dengan Fakultas Syariah tersebut.

“Kalau terkait dengan pekerjaan untuk lulusan sarjana hukum Fakultas Hukum atau Syari’ah ini semuanya bisa, soalnya gelar di Syari’ah S.H yang penting mensyaratkan S,H. Sedangkan kalau di notaris, dia mungkin khusus untuk sarjana hukum Fakultas Hukum saja”, jawab Rahayu memberikan motivasi kepada mahasiswa FaSya.

Laporan: Jamal, Editor: Hijri

Jakarta, Fasya-Bertajuk pentingnya meningkatkan wawasan legislatif, ratusan mahasiswa Fakultas Syariah (FaSya) program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI) kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (6/6/2023). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh dua perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, yakni Luqman Hakim dari komisi VIII dan Heru Widodo dari komisi III.

Wakil Dekan I bidang akademik Dr. Farkhani, S.H., S.H.I.,M.H., dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan animo sarjana hukum dalam bidang legislatif, dapat bekerjasama dalam kegiatan kemahasiswaan serta mengetahui tugas pokok fungsi DPR RI ditengah dinamika produk legislatif hari ini.

“Semoga dengan silaturahmi ini kita dapat bekerja sama dalam bidang kemahasiswaan, mengetahui tugas pokok fungsi DPR RI serta dapat bekerja sama dalam kegiatan kemahasiswaan” ungkap farhani.

Luqman Hakim yang juga alumni UIN Salatiga, menyambut dengan baik dan senang karena dapat bertemu kembali degnan keluarga UIN Salatiga yang telah menjadi bagian proses dirinya. Selain itu ia menekankan pentingnya peran serta Alumni UIN khususnya alumni FaSya UIN Salatiga untuk mengisi kursi DPR, karena ia yakin produk sarjana hukum di UIN mempunyai nilai plus atau bisa diistilahkan Sarjana Hukum Plus. Karena menjadi seorang legislator tidak hanya dibutuhkan mengetahui fungsi legislatif semata namun juga harus memiliki integritas serta penanaman nilai dan kaidah agama yang mendalam. Oleh karena itu ia mendorong alumni FaSya harus ada yang menduduki kursi legislatif di masa yang akan datang.

“Saya senang siang ini karena saya ketemu keluarga, dan saya berharap alumni UIN salatiga mulai bergerak untuk andil dalam menentukan produk undang-undang, dimana saya yakin kalau sarjana hukum plus ini akan menguatkan lembaga serta produk yang dikeluarkan oleh DPR ini. Karena tentu alumni UIN Salatiga dalam hal ini syariah memiliki output sarjana hukum yang profesional dan berintegritas” terang luqman.

Tidak hanya itu Heru Widodo dari komisi III yang juga Alumni UIN juga mengapresiasi kunjungan ini sebagai wujud keseriusan sarjana hukum dalam meningkatkan wawasan di bidang legislatif, karena sarjana hukum memang mempunyai kelebihan dalam pemahanan hukum. Dimana kita sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan sudah menjadi keniscayaan memahami dasar teori sejak pada bangku perkuliahan. Apalagi dalam hal ini sarjana hukum yang juga memahami hukum islam tentu akan lebih mumpuni merespon gejolak masyarakat yang kita ketahui bersama, mayoritas masyarakat indonesia beragama islam.

“Alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga besar UIN, karena saya juga alumni UIN syarif Hidayatullah, datangnya teman-teman mahasiswa ke sini memperlihatkan teman-teman serius ingin mengetahui tugas pokok fungsi yang disampaikan pak wakil dekan I. Dan saya berharap sarjana hukum dari UIN bisa menduduki posisi seperti saya sekarang di komisi III untuk andil dalam mengawal hukum kita dari sisi legislatif” ujar Heru.

Terahir disampaikan oleh Heru bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap DPR kami selalu mensosialisasikan trias politica (legislatif, eksekutif dan yudikatif) baik di reses atau agenda agenda lainnya. Karena ini menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga negara, sehingga masyarakat tidak keliru dalam menyampaikan aspirasi ke DPR, Presiden atau masalah hukum. Karena masih banyak yang belum memahami itu, sehingga saya titip kepada teman-teman semua untuk juga membantu mensosialisasikan trias politica ini.

“Kaki juga masih selalu mensosialisasikan trias politica baik di acara reses partai atau agenda lainnya karena supaya masyarakat juga tidak mengampaikan semua aspek pada DPR. Karena semua hal terkadang langsung ke kita, jadi saya nitip untuk teman-teman membantu mengsosialisasikan ini ya” pungkas Heru.