Category: Berita HTN

Jakarta, DPRRI-Terhitung mulai Selasa (20/06/2023) Mahasiswa yang telah menempuh semester 6 pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga, melaksanakan salah satu program perkuliahan lapangan. Program disebut Kuliah Kerja Lapangan (KKL), agenda akan berjalan sampai Kamis (22/06/2023) dengan berkunjung ke lembaga-lembaga tinggi Negara. Mengawali kunjungan mahasiswa HTN menengok DPR-RI ke gedung DPR RI di JL Gatot Subroto. No. 1, Senayan, Jakarta Pusat.

Kunjungan di DPR RI, mahasiswa Prodi HTN mendapatkan materi dengan tema Sekolah Legislatif, Legislator Generasi Z ASIK (Aspiratif, Solutif, Integritas, Komunikatif).

Materi sekolah legislatif ini secara langsung di isi oleh A.S. SUKAWIJAYA (YOYOK SUKAWI) Anggota DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I dan H. SANTOSO, S.H., M.H.
Anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III dari Fraksi Demokrat.

Maksud daripada kunjungan mahasiswa HTN yang didampingi oleh Tenaga Kependidikan beserta Dosen adalah lebih dekat mengenal wakil rakyat dan mengetahui langsung tugas fungsi wakil rakyat serta sejauh apa wakil rakyat dalam posisinya untuk memberi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Dekan I, Dr. Farkhani, M.H. dalam sambutannya menyampaikan tujuan KKL.

Antusias mahasiswa terlihat dengan mereka menanggapi materi yang disampaikan secara lugas oleh DPR-RI. Kemudian acara ditutup dengan sesi foto bersama.

Laporan: Sekar, editor: Hijri

Salatiga, FaSya-Sabtu (15/04) dengan briefing terlebih dahulu pada pukul 15.00 WIB Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Kabinet Kompetitif Progresif mengadakan kegiatan berbagi takjil berlokasi di Pasar Rejosari, Salatiga. Guna memulai kegiatan sebelum berangkat dibuka dengan do’a bersama terlebih dahulu agar kegiatan terselenggara dengan lancar. Menuju tempat pembagian takjil pukul 16.30 WIB para mahasiswa dan mahasiswi yang ikut sebanyak 25 orang membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada warga masyarakat yang ada disekitar pasar, dan juga para pengendara yang melintas.

Laporan: M. Mutohir, editor: Hijri

Salatiga, FaSya-Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) gelar kajian konstitusi mengeni dampak Daerah Otonom Baru (DOB) Terhadap Perundang-Undang dan Penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan digelar pada Selasa, 11 April 2023 bertempat di aula FaSya UIN Salatiga lantai 3 Gedung Dekanat.Kajian konstitusi digelar karena dasar adanya keresahan mahasiswa/i yang diaspirasikan kepada HMPS-HTN agar dapat ditampung dan direalisasikan dengan membuat forum-forum diskusi. Respon cepat dari HMPS mengacu pada amanah dari Undang-undang Ormawa FaSya No. 2 tentang Badan Legislatif yang harus mampu menjembatani dan mewadahi ruang-ruang diskusi.Tujuan kajian konstitusi ini untuk menumbuhkan keintelektual para mahasiswa khususnya dalam menyikapi isu-isu yang strategis. kajian ini selenggarakan oleh departemen kajian strategis pada HMPS, dengan mengangkat tema “Dampak Daerah Otonom baru Terhadap Perundang-Undangan Dan Penyelenggaraan Pemilu”. Ekspektasi penyelenggara dari kajian ini, para peserta setelah mengikuti kajian konstitusi bisa mendapatkan wawasan serta bisa diajarkan kepada para mahasiswa yang belum bisa hadir “ujar ketua umum HMPS HTN Reihan Pramana. Dekan FaSya Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si. sangat mengapresiasi bentuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan seperti kajian ini. Harapan yang lebih luas bisa sebagai tombak awal khususnya bagi mahasiswa dalam membuat forum-forum diskusi yang bisa mengasah keintektualan mahasiswa hukum dalam menanggapi isu-isu yang terpanas dalam bidang hukum. Serta bisa sebagai ajang pengembangan para mahasiswa dalam kritis setaiap isu-isu yang terpanas.Cholida Hanum selaku Ketua Jurusan FaSya dan sekaligus hadir sebagai pemateri dalam kajian, menyampaikan ”Menyikapi kebijakan otonom daerah baru khususnya papua sendiri, yang dimana dalam pembagian jumlah provinsi di indonesia ada 38 provinsi. Pertambahan 4 provinsi sendiri berasal dari papua .yang awalnya hanya provinsi papua dan papua barat, kini telah dibagi lagi yaitu provinsi selatan, provinsi pegunungan, provinsi tengah dan provinsi barat daya. Yang dimana telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2021 “tentang otonom khusus bagi provinsi papua”. Tambahan dengan adanya tujuan pembentukan provinsi baru di papua ada 2 tujuan yaitu: A) untuk mencapai cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yaitu kesejahteraan bagi rakyatnya. B) adanya pemekaran wilayah guna untuk menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong disahkan nya UU untuk daerah otonom baru yaitu pertama, motif efektifitas administrasi. Kedua, homogenitas. Ketiga, motif fiskal keempat, motif pemburu rente, pungkas Cholida.

Laporan: Hijri

Salatiga, Fasya- Abnani Azizah dan Ragil Galih Saputro, dua mahasiswa Angkatan tahun 2022 semester 2 Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga, berhasil membanggakan Fakultas dengan membawa prestasi medali emas dan medali perak pada Olimpiade Sains Tingkat Nasional yang bertajuk “Indonesian Olympiad Of Science (IOS) 2023” bidang Bahasa Indonesia. Olimpiade nasional ini digelar oleh Yayasan Prestasi Maju Indonesia (PRESMANESIA) secara daring lewat website resmi app.puskanas.id yang dilaksanakan di Yogyakarta, 12/03/2023 dan hasil diumumkan pada Selasa, 14/03/2023.

IOS merupakan sebuah event kompetisi sains tingkat nasional yang diadakan untuk menjadi ajang berkompetisi dalam bidang sains secara nasionalIOS tahun 2023 ini bisa diikuti bagi peserta didik jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Mahasiswa. Walaupun tema utama nya mengusung tentang sains, IOS pada tahun 2023 ini tetap membuka kompetisi dibidang keilmuan lainnya, seperti ilmu kebahasaan, sejarah, maupun ekonomi. Untuk olimpiade Bahasa Indonesia tingkat mahasiswa sendiri berlangsung di tanggal 12 Maret 2023 pukul 14.30 – 16.00 WIB, dimana para peserta mengerjakan 50 soal pilihan ganda dengan waktu 1,5 jam.

Melalui saluran Whatsapp kedua mahasiswa peraih medali emas dan perak menyampaikan tanggapannya. Azizah peroleh medali emas memaparkan maksud mengikuti olimpiade adalah “Karena saya memang sangat menyukai Bahasa Indonesia dan begitu melihat pamphlet olimpiade nasional saya langsung tertarik untuk mengikuti. Kemudian dengan raihan yang saya peroleh, Pesan saya kepada teman-teman mahasiswa FaSya UIN Salatiga pada umumnya, event-event semacam ini sangat bagus untuk diikuti. Semoga semakin banyak event lain, atau bahkan UIN Salatiga sendiri yang melaksanakan event semacam ini”.

Kesan: tentu saja senang dan bangga bisa mendapatkan medali di bidang yang saya sukai sebagai pembuktian bahwa saya mampu, dan saya punya kelebihan diantara kekurangan saya

Ragil menyampaikan maksud mengikuti Olimpiasde “Tujuan saya mengikuti olimpiade IOS kemarin adalah karena saya ingin menguji potensi kebahasaan yang saya miliki, sekaligus mencari tahu sudah seberapa jauh saya berkembang dari tingkat saya sebelumnya di jenjang SMA. Selain itu minat saya yang cukup tinggi terhadap kebahasaan membuat saya yakin untuk mendaftarkan diri saya kemarin ke olimpiade tersebut. Dan Alhamdullilah dengan usaha dan doa yang saya usahakan, saya mampu meraih medali perak di olimpiade kemarin yang diikuti oleh ribuan mahasiswa Se-Indonesia”.

“Kesan pertama yang saya dapatkan setelah mengikuti IOS kemarin dan mendapatkan medali perak tentunya sangat senang dan menyenangkan. Senang karena saya mampu meraih medali dan mendapatkan feedback atas doa dan usaha saya, juga menyenangkan karena selama perlombaan kemarin tidak ada trouble oleh device yang saya alami selama sesi olimpiade. Saya juga senang sekaligus bangga karena mampu membawa nama baik Prodi HTN FaSya dan UIN Salatiga di kancah nasional dengan apa yang saya capai di Olimpiade kemarin. Sekaligus saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang telah mengapresiasi saya selepas pengumuman olimpiade kemarin”, kesan Ragil. “Pesan yang ingin saya sampaikan, semoga dengan adanya prestasi ini, teman teman program studi hukum tata negara UIN Salatiga mampu termotivasi untuk bisa pula menorehkan prestasi, sehingga mampu membangun Prodi HTN FaSya UIN Salatiga menjadi Prodi yang terus berkembang, dan kaya akan nilai intelektualitas para mahasiswa nya, tutupnya.

Fakultas Syari’ah-Polemik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjadi isu yang mendorong para akademisi sebagai salah satu pengamat ketatanegaraan untuk berdiskusi dan mengupas kondisi tersebut. Segenap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga melalui seminar bertajuk “Polemik Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Tinjauan Konstitusi”,  menjadi langkah untuk mengembangkan jiwa kritis akademisi ketetanegaraan mereka.  Pada Rabu (31/08) bertempat di Aula Gedung KH. Hasyim Asy’ari Kampus 3 UIN Salatiga, seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah H. Soetjipto, S.H., M.H., Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si. dan Akademisi Hukum Tata Negara Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H.

Reihan Pramana selaku Ketua panitia seminar dalam sambutannya menyampaikan “Seminar ini digelar dalam rangka salah satu bentuk peringatan Hari Konstitusi Nasional dengan tema Peran Pemuda dalam mengawal UUD-1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dan sebenarnya kami dari HMPS-HTN memiliki dua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperingati Hari Konstitusi Nasional, yaitu seminar pada kali ini dan besok pada Jum’at (02/09) akan dilaksanakan donor darah yang dibuka untuk umum sivitas akademika FaSya UIN Salatiga di Kampus 2 FaSya UIN Salatiga”.

Memberikan sambutan berikutnya sekaligus membuka acara, Dekan FaSya Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. menyampaikan “saya mengapresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara seminar dengan tema yang bagus ini. Kegiatan seminar adalah salah satu ruh untuk pengembangan akademik lingkungan akademisi. Menengok tema yang diusung dalam seminar ini, menurut pakar hukum bahwa tidak boleh walau hanya semalam terjadi kekosongan pemimpin atau jabatan, seperti halnya ketika Rosulullah SAW meninggal para sahabat segera menentukan abu bakar sebagai Khalifah untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah walau beliau tidak berwasiat apapun untuk siapa yang kelak mengganti kepemimpinan beliau”.

Tidak bolehnya ada kekosongan pemimpin adalah untuk menjaga pelayanan publik yang tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Walau pasti timbul polemik karena datang dari yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam Islam selama kita berpolitik dengan berpegangan moral dan etika maka berpolitik memiliki tujuan demi kemaslahatan masyarakat. Polemik pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah itu pasti ada dan wajar, namun tetap dan harus dengan polemik apapun kekosongan tersebut harus diisi, pungkasnya.

Soetjipto menjadi pemateri pembuka menyampaikan sependapat dengan sambutan yang diberikan oleh Dekan yaitu “Puas tidak puas, setuju atau tidak setuju itu wajar bagi lingkungan berdemokrasi. Namun tetap dan harus bahwa kekosongan jabatan tidak boleh terjadi walaupun hanya semalam. Kemudian transparasi harus dikawal dengan sistem yang dijalankan dengan baik”.

Kemudian Ahmadi sebagai pemateri berikutnya menyampaikan gambaran kerangka proses terlahirnya keputusan yang mengatur pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Selanjutnya berpesan kepada segenap mahasiswa HTN untuk kawal dan amati dengan baik untuk pemilu yang serentak akan datang untuk menuju pemimpin yang lebih baik dan didukung proses yang tersistem rapi dan transparansi.

Menarik dalam seminar ini ikut menghadirkan praktisi yang langsung merasakan imbas dari masa pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah di Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Salatiga.

Dance memaparkan bahwa “pimpinan daerah yang ditunjuk kali ini adalah Pejabat dengan status PNS. Penunjukkan pimpinan dalam kekosongna jabatan diusulkan oleh Gubernur dari 3 nama dan mengkerucut menjadi satu nama yang dipilih oleh KEMENDAGRI. Pejabat yang terpilih kali ini tidak melalui pemilihan umum namun turunan dari penunjukan. Sehinggga legitimasinya masih kurang di mata rakyat. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada pejabat terpilih saat ini agar rajin-rajin turun kemasyarakat agar masyarakat mengenal dan mengakui legitimasinya. Tanggung jawab kedepan pejabat terpilih harus mempersiapkan pemilihan umum serentak di tahun 2024”.

Fakultas Syari’ah-Polemik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjadi isu yang mendorong para akademisi sebagai salah satu pengamat ketatanegaraan untuk berdiskusi dan mengupas kondisi tersebut. Segenap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN) Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga melalui seminar bertajuk “Polemik Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dalam Tinjauan Konstitusi”,  menjadi langkah untuk mengembangkan jiwa kritis akademisi ketetanegaraan mereka.  Pada Rabu (31/08) bertempat di Aula Gedung KH. Hasyim Asy’ari Kampus 3 UIN Salatiga, seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah H. Soetjipto, S.H., M.H., Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, M.Si. dan Akademisi Hukum Tata Negara Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H.

Reihan Pramana selaku Ketua panitia seminar dalam sambutannya menyampaikan “Seminar ini digelar dalam rangka salah satu bentuk peringatan Hari Konstitusi Nasional dengan tema Peran Pemuda dalam mengawal UUD-1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dan sebenarnya kami dari HMPS-HTN memiliki dua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperingati Hari Konstitusi Nasional, yaitu seminar pada kali ini dan besok pada Jum’at (02/09) akan dilaksanakan donor darah yang dibuka untuk umum sivitas akademika FaSya UIN Salatiga di Kampus 2 FaSya UIN Salatiga”.

Memberikan sambutan berikutnya sekaligus membuka acara, Dekan FaSya Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. menyampaikan “saya mengapresiasi kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara seminar dengan tema yang bagus ini. Kegiatan seminar adalah salah satu ruh untuk pengembangan akademik lingkungan akademisi. Menengok tema yang diusung dalam seminar ini, menurut pakar hukum bahwa tidak boleh walau hanya semalam terjadi kekosongan pemimpin atau jabatan, seperti halnya ketika Rosulullah SAW meninggal para sahabat segera menentukan abu bakar sebagai Khalifah untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah walau beliau tidak berwasiat apapun untuk siapa yang kelak mengganti kepemimpinan beliau”.

Tidak bolehnya ada kekosongan pemimpin adalah untuk menjaga pelayanan publik yang tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Walau pasti timbul polemik karena datang dari yang memiliki kepentingan-kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam Islam selama kita berpolitik dengan berpegangan moral dan etika maka berpolitik memiliki tujuan demi kemaslahatan masyarakat. Polemik pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah itu pasti ada dan wajar, namun tetap dan harus dengan polemik apapun kekosongan tersebut harus diisi, pungkasnya.

Soetjipto menjadi pemateri pembuka menyampaikan sependapat dengan sambutan yang diberikan oleh Dekan yaitu “Puas tidak puas, setuju atau tidak setuju itu wajar bagi lingkungan berdemokrasi. Namun tetap dan harus bahwa kekosongan jabatan tidak boleh terjadi walaupun hanya semalam. Kemudian transparasi harus dikawal dengan sistem yang dijalankan dengan baik”.

Kemudian Ahmadi sebagai pemateri berikutnya menyampaikan gambaran kerangka proses terlahirnya keputusan yang mengatur pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Selanjutnya berpesan kepada segenap mahasiswa HTN untuk kawal dan amati dengan baik untuk pemilu yang serentak akan datang untuk menuju pemimpin yang lebih baik dan didukung proses yang tersistem rapi dan transparansi.

Menarik dalam seminar ini ikut menghadirkan praktisi yang langsung merasakan imbas dari masa pengisian Kekosongan jabatan kepala daerah di Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Salatiga.

Dance memaparkan bahwa “pimpinan daerah yang ditunjuk kali ini adalah Pejabat dengan status PNS. Penunjukkan pimpinan dalam kekosongna jabatan diusulkan oleh Gubernur dari 3 nama dan mengkerucut menjadi satu nama yang dipilih oleh KEMENDAGRI. Pejabat yang terpilih kali ini tidak melalui pemilihan umum namun turunan dari penunjukan. Sehinggga legitimasinya masih kurang di mata rakyat. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada pejabat terpilih saat ini agar rajin-rajin turun kemasyarakat agar masyarakat mengenal dan mengakui legitimasinya. Tanggung jawab kedepan pejabat terpilih harus mempersiapkan pemilihan umum serentak di tahun 2024”.

Bali-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Pemerintahan yang menjadi wadah besar untuk mendapatkan ilmu praktisi bagi mahasiswa dibidang hukum ketatanegaraan. Menengok hal tersebut serta dalam upaya merealisasikan program akademik Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga pada Kamis (30-6-2022), sebanyak 160 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) FaSya UIN Salatiga lakukan kunjungan ke DPRD Badung Provinsi Bali.

Moh Khusen, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan FASya memimpin rombongan menyampaikan maksud kunjungan mengatakan bahwa kunjungan ini melengkapi rangkaian kunjungan KKL prodi HTN di hari-hari sebelumnya di PT TUN dan PTUN Surabaya yang mewakili lembaga Yudusial, Kemenkumham Bali yang mewakili lembaga Eksekutif, dan DPRD Badung yang mewakili Legislative.

Lebih lanjut, beliau berharap dalam kesempatan tersebut mahasiswa akan banyak belajar dari masyarakat Bali bagaimana menjaga keharmonisan antara Hukum Negara dan Hukum Adat.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Badung, Dr.Drs. I Putu Parwata MK, MM, yang berkenan menyambut rombongan menyatakan bahwa dia berusaha membangun keharmonisan dan berbuat baik. Sehingga kami berusaha untuk menjadikan pariwisata akan terus berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya PAD Badung tertinggi adalah dari pariwisata, yaitu sebanyak 80%.

Beliau juga berharap bahwa perekonomian Bali akan kembali bangkit pasca pandemi, di mana PAD daerah sempat turun dari sekitar 7 Triliun rupiah menjadi sekitar 2 Triliun. Saat itu yang bisa dikalukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana dana yang tersedia hanya dibelanjakan untuk keperluan yang urgent dan prioritas saja.

Menambahkan, beliau juga berharap suatu saat nanti banyak mahasiswa HTN FaSya yang akan duduk di kursi DPRD suatu saat nanti, serta memperjuangkan nasib anggota DPRD yang masih jauh hak-haknya jika dibandingkan dengan anggota DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, selain Wakil Dekan, hadir juga menemani mahasiswa Ketua Prodi HTN Farkhani, M.H., Sekretaris Prodi HTN Nor Muhammad Abdoeh, 11 Dosen Pembimbing Lapangan serta Tenaga Kependidikan.