Category: Berita

Laporan: Erkham, Editor: Hijri

Jakarta, FaSya-Rabu, 7 Juni 2023 Mahasiswa Semeseter VI Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (FaSya) UIN Salatiga berkunjung ke Direktoran Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP KemenKumHam). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diadakan dari hari Senin 5 Juni 2023 sampai hari Jumat 9 Juni 2023. Dalam kunjungan tersebut, tim dari FaSya UIN Salatiga disambut oleh Bapak Ceno hersu Setio Kartiko, Bc.I.P., S.H., M.H.. selaku Sekretaris Ditjen PP KemenKumHam.

Dalam sambutanya, beliau menyampaikan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa, yakni untuk memahami lebih dalam terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sambutan perwakilan FaSya UIN Salatiga diwakili oleh Dr. Siti zumrotun, M.Ag, selaku Senat FaSya UIN salatiga, beliau menyampaikan bahwa agar mahasiswa dapat memperluas wawasan terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Pemaparan dalam kegiatan kunjungan ini diwakili oleh Ibu Rahayu, S.H., M.H., LLM. Selaku Perancang PUU Ahli Madya Ditjen PP KemenKumHam, menjelaskan secara rinci materi yang terkait dengan Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia.

Menurut penjelasan beliau, pembentukan undang-undang di Indonesia antara lain:

1. Tahap Perencanaan
   Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;
   Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
   Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan 2. Keputusan DPR.
2. Tahap Penyusunan
   Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
   Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
   Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
   RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;
   Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan:
   Persetujuan tanpa perubahan
   Persetujuan dengan perubahan
   Penolakan
   Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
   RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;
   Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.
3. Pembahasan, yakni
   Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
   Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
4. Pengesahan
   RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.
5. Pengundangan
   RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. menjelaskan terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundangan diantara lain.

Sebelum penutupan acara kunjungan, Zumrotun menambahkan usulan dan saran “Ketika ada lowongan pekerjaan yang memakai gelar Sarjana Hukum mohon agar tidak dibedakan antara sarjana hukum dari Fakultas Hukum dengan sarjana Hukum dari Fakuktas Syariah. Hal ini karena lulusan Fakultas Syariah saat ini bergelar S.H, bukan S.H.I lagi”.

Menurutnya sejauh ini sarjana hukum dari Fakuktas Syariah ketika melamar pekerjaan masih terhambat sebab masih ada pembedaan lulusan Fakultas Hukum dengan Fakultas Syariah tersebut.

“Kalau terkait dengan pekerjaan untuk lulusan sarjana hukum Fakultas Hukum atau Syari’ah ini semuanya bisa, soalnya gelar di Syari’ah S.H yang penting mensyaratkan S,H. Sedangkan kalau di notaris, dia mungkin khusus untuk sarjana hukum Fakultas Hukum saja”, jawab Rahayu memberikan motivasi kepada mahasiswa FaSya.

Laporan: Jamal, Editor: Hijri

Jakarta, Fasya-Bertajuk pentingnya meningkatkan wawasan legislatif, ratusan mahasiswa Fakultas Syariah (FaSya) program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI) kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (6/6/2023). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh dua perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, yakni Luqman Hakim dari komisi VIII dan Heru Widodo dari komisi III.

Wakil Dekan I bidang akademik Dr. Farkhani, S.H., S.H.I.,M.H., dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan animo sarjana hukum dalam bidang legislatif, dapat bekerjasama dalam kegiatan kemahasiswaan serta mengetahui tugas pokok fungsi DPR RI ditengah dinamika produk legislatif hari ini.

“Semoga dengan silaturahmi ini kita dapat bekerja sama dalam bidang kemahasiswaan, mengetahui tugas pokok fungsi DPR RI serta dapat bekerja sama dalam kegiatan kemahasiswaan” ungkap farhani.

Luqman Hakim yang juga alumni UIN Salatiga, menyambut dengan baik dan senang karena dapat bertemu kembali degnan keluarga UIN Salatiga yang telah menjadi bagian proses dirinya. Selain itu ia menekankan pentingnya peran serta Alumni UIN khususnya alumni FaSya UIN Salatiga untuk mengisi kursi DPR, karena ia yakin produk sarjana hukum di UIN mempunyai nilai plus atau bisa diistilahkan Sarjana Hukum Plus. Karena menjadi seorang legislator tidak hanya dibutuhkan mengetahui fungsi legislatif semata namun juga harus memiliki integritas serta penanaman nilai dan kaidah agama yang mendalam. Oleh karena itu ia mendorong alumni FaSya harus ada yang menduduki kursi legislatif di masa yang akan datang.

“Saya senang siang ini karena saya ketemu keluarga, dan saya berharap alumni UIN salatiga mulai bergerak untuk andil dalam menentukan produk undang-undang, dimana saya yakin kalau sarjana hukum plus ini akan menguatkan lembaga serta produk yang dikeluarkan oleh DPR ini. Karena tentu alumni UIN Salatiga dalam hal ini syariah memiliki output sarjana hukum yang profesional dan berintegritas” terang luqman.

Tidak hanya itu Heru Widodo dari komisi III yang juga Alumni UIN juga mengapresiasi kunjungan ini sebagai wujud keseriusan sarjana hukum dalam meningkatkan wawasan di bidang legislatif, karena sarjana hukum memang mempunyai kelebihan dalam pemahanan hukum. Dimana kita sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan sudah menjadi keniscayaan memahami dasar teori sejak pada bangku perkuliahan. Apalagi dalam hal ini sarjana hukum yang juga memahami hukum islam tentu akan lebih mumpuni merespon gejolak masyarakat yang kita ketahui bersama, mayoritas masyarakat indonesia beragama islam.

“Alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga besar UIN, karena saya juga alumni UIN syarif Hidayatullah, datangnya teman-teman mahasiswa ke sini memperlihatkan teman-teman serius ingin mengetahui tugas pokok fungsi yang disampaikan pak wakil dekan I. Dan saya berharap sarjana hukum dari UIN bisa menduduki posisi seperti saya sekarang di komisi III untuk andil dalam mengawal hukum kita dari sisi legislatif” ujar Heru.

Terahir disampaikan oleh Heru bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap DPR kami selalu mensosialisasikan trias politica (legislatif, eksekutif dan yudikatif) baik di reses atau agenda agenda lainnya. Karena ini menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga negara, sehingga masyarakat tidak keliru dalam menyampaikan aspirasi ke DPR, Presiden atau masalah hukum. Karena masih banyak yang belum memahami itu, sehingga saya titip kepada teman-teman semua untuk juga membantu mensosialisasikan trias politica ini.

“Kaki juga masih selalu mensosialisasikan trias politica baik di acara reses partai atau agenda lainnya karena supaya masyarakat juga tidak mengampaikan semua aspek pada DPR. Karena semua hal terkadang langsung ke kita, jadi saya nitip untuk teman-teman membantu mengsosialisasikan ini ya” pungkas Heru.

Laporan: Annisa, Sekar, Editor: Hijri

Salatiga, FaSya-“Membentuk Paralegal yang Berintegritas Dalam Mewujudkan Keadilan”, menjadi tema pelatihan paralegal yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) UIN Salatiga. Pentingnya pelatihan ini terselenggara, sehingga dilaksanakan selama 2 hari dari Senin-Selasa, 29-30 Mei 2023 bertempat di Aula Dekanat Fakultas Syari’ah (FaSya) UIN Salatiga.Materi pertama pelatihan adalah Sistem Hukum Indonesia. Narasumber materi ini Ahmad Shofiyul Qalbi, S.H. selaku Paralegal Lembaga Konsultasi dan Badan Hukum Islam (LKBHI) UIN Salatiga. Mengupas dan menjelaskan tentang pengertian, komponen, substansi, serta pembagian sistem hukum Indonesia sampai sistem hukum Eropa Kontinental.”Hukum merupakan sistem yang diselenggarakan dalam kegiatan masyarakat supaya teratur, dan hidup aman. Terdapat sistem hukum agama, adat istiadat, civil law, anglo saxon, dan sosialis. Kelima sistem hukum itu merupakan rangakaian hukum yang mewarnai sistem hukum di bumi. Hukum adalah seperangkat aturan yang membatasi tingkah laku manusia yang bila melanggar akan dikenakan sanksi. Sekelompok bagian yang melakukan sesuatu menuju bagain yang sama dinamakan sistem. Dimana ada masyarakat, maka tumbuhlah hukum dan dibutuhkan dalam setiap individu dalam masyarakat”, jelas Shofiyul.Materi kedua adalah Strategi dan Teknis Advokasi yang disampaikan oleh Muhammad Salahuddin, S.H. selaku advokat dan konsultan hukum.”Advokasi adalah upaya pembelaan atau pendampingan untuk mendesak suatu perubahan kebijakan. Aparat penegak hukum terdapat jaksa, polisi, hakim, advokat. Dengan alur penyelesaian masalahnya berupa: 1. Pra ajudikasi (penyuluhan, pemberdayaan, assessment perkara). Ajudikasi terbagi 2 macam yaitu ajudikasi dalam pengadilan dan di luar pengadilan. 2. Post ajudikasi (pendampingan kita sejauh mana dalam suatu perkara atau kasus)Mitigasi (meja hijau),Kemudian untuk pengadilan Negeri adanya tergugat dan penggugat”, jelasnya.Menghadapi dan menjalankan advokasi, penting perlu dimiliki atau skill yang harus dikuasai seorang advokat diantaranya yaitu pemahaman tentang lingkungan, public speaking, harus update, wawancara atau konsultasi, imbuhnya.Materi ketiga pada hari kedua yaitu Keparalegalan yang disampaikan oleh M. Ichsan Hidayat, S.H., selaku Paralegal.Icsan memaparkan bahwa “Paralegal adalah seseorang yang bukan hanya sarjana hukum tetapi memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia yang mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiyar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin/komunitasnya.” Kemudian materi yang terakhir yaitu Pemetaan Kasus yang disampaikan oleh M. Syifaul Huda, S.H., selaku SHS Lawfirm (Jallu & Associates).Syifaul menjelaskan tentang kewenangan paralegal dan legal opninion, yaitu suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh advokat/paralegal untuk kliennya dimana advokat tersebut memberikan/ menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu.Dalam pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh HMPS HKI ini juga menjadi daya tarik bagi mahasiswa eksternal. Pelatihan paralegal ini dihadiri oleh lima mahasiswa yang berasal dari INISNU Temanggung.Salah satu mahasiswa INISNU yang hadir dalam pelatihan paralegal ini yaitu saudara Hakim. Menurutnya, dengan adanya pelatihan paralegal ini tentu memberikan kesan tersendiri bagi mereka mahasiswa INISNU. Dengan mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut ini, mereka sangat antusias untuk mengikuti dan tentunya mendapat ilmu baru dari para pemateri yang dihadirkan.Kesan yang didapat dengan mengikuti pelatihan paralegal ini yaitu “senang bisa bertemu orang-orang baru dan bisa bertukar pemahaman” ujar Hakim, mahasiswa INISNU. Kemudian pesan untuk pelatihan paralegal mendatang yaitu “semoga acara ini tetap terus menjadi acara tahunan yang semakin bagus lagi untuk kedepannya” pungkasnya.Kemudian salah satu peserta pelatihan paralegal dari internal UIN Salatiga, yaitu Miftahul Zannah, mahasiswa prodi HKI semester 4, mengatakan “kesan mengikuti pelatihan paralegal ini, ternyata paralegal itu seperti ini, dan bisa mengetahui fungsi dan prosedur menjadi paralegal, serta bisa bertukar pikiran dan mendapat pengalaman baru tentunya”.Tanggapan ketua HMPS HKI, Hanna Fadhillah Isnaini terkait antusias jumlah peserta terhadap pelatihan paralegal ini, “pertama sangat kaget tidak mengira dan pastinya seneng, bangga, bersyukur bisa sebanyak ini, dengan jumlah peserta 45 dari target 30 peserta dan banyak mahasiswa yang sangat bersemangat ingin ikut pelatihan paralegal ini, bukan hanya internal instansi, bahkan eksternal pun juga ada yang ikut” tuturnya.“Harapan dari pelatihan paralegal ini, semoga dari hasil pelatihan ini nantinya dapat mewujudkan seorang paralegal yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan yang actual, tentu menjadi tugas kita juga sebagai akademisi, apalagi mahasiswa hukum untuk dapat memberikan layanan/ bantuan hukum kepada masyarakat yang baik” pungkasnya. Selain itu, ketua panitia Pelatihan Paralegal ini, Milla Khumayla Quintana juga menambahkan “Semoga, acara Pelatihan Paralegal ini semakin sukses dan selalu ada pelatihan seperti ini di tiap tahunnya, selain untuk mendapat legalitas juga menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi para pesertanya”